Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Andi Harun mengharapkan pemerintah provinsi benar-benar fokus dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2015, setelah adanya penambahan sekitar Rp2,19 triliun lebih.
"Dengan bertambahnya anggaran di APBD-P tersebut, pemprov harus memperhatikan sungguh-sungguh Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015," kata Andi Harun di Samarinda, Rabu, menanggapi pengesahan APBP-P 2015.
Ia mengatakan bentuk perhatian tersebut dimaksud agar pencapaian sasaran pembangunan dari tahun ke tahun dapat terarah dan terukur sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kaltim Tahun 2013-2018.
Menurut Ketua Fraksi Golkar itu, alokasi APBD-P 2015 hendaknya diprioritaskan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.
"Skala prioritasnya adalah untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, terutama untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Menurut dia, skala prioritas tersebut tidak hanya pada sektor pembangunan, namun juga untuk rencana belanja tidak langsung harus ada acuan yang mendasar.
"Belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, pembayaran iuran BPJS, biaya pungutan pajak daerah, hibah untuk rumah ibadah, yayasan dan organisasi kemasyarakatan serta bantuan keuangan kepada kabupaten kota, kita harapkan sesuai mekanisme yang ada," katanya.
"Jangan sampai bertambahnya anggaran tersebut justru masyarakat tidak tersentuh sama sekali oleh program pemerintah provinsi," tambahnya.
Ia juga berharap belanja langsung diarahkan untuk peningkatan program pendidikan, pengadaan buku, penghargaan siswa berprestasi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
"Selain skala prioritas, perlu pengalokasian tambahan untuk belanja pembangunan yang menggunakan pola kontrak tahun jamak, belanja badan layanan umum daerah serta tambahan untuk dana di bidang transportasi," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Dengan bertambahnya anggaran di APBD-P tersebut, pemprov harus memperhatikan sungguh-sungguh Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015," kata Andi Harun di Samarinda, Rabu, menanggapi pengesahan APBP-P 2015.
Ia mengatakan bentuk perhatian tersebut dimaksud agar pencapaian sasaran pembangunan dari tahun ke tahun dapat terarah dan terukur sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kaltim Tahun 2013-2018.
Menurut Ketua Fraksi Golkar itu, alokasi APBD-P 2015 hendaknya diprioritaskan pada kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.
"Skala prioritasnya adalah untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, terutama untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Menurut dia, skala prioritas tersebut tidak hanya pada sektor pembangunan, namun juga untuk rencana belanja tidak langsung harus ada acuan yang mendasar.
"Belanja tidak langsung seperti gaji pegawai, pembayaran iuran BPJS, biaya pungutan pajak daerah, hibah untuk rumah ibadah, yayasan dan organisasi kemasyarakatan serta bantuan keuangan kepada kabupaten kota, kita harapkan sesuai mekanisme yang ada," katanya.
"Jangan sampai bertambahnya anggaran tersebut justru masyarakat tidak tersentuh sama sekali oleh program pemerintah provinsi," tambahnya.
Ia juga berharap belanja langsung diarahkan untuk peningkatan program pendidikan, pengadaan buku, penghargaan siswa berprestasi, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
"Selain skala prioritas, perlu pengalokasian tambahan untuk belanja pembangunan yang menggunakan pola kontrak tahun jamak, belanja badan layanan umum daerah serta tambahan untuk dana di bidang transportasi," tuturnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015