Penajam (ANTARA Kaltim) - Legislator dari Komisi I DPRD Penajam Paser Utara, Rusbani mengatakan, pemerintah setempat agar tidak hanya fokus terhadap pelaksanaan pengerjaan megeproyek bersifat "multiyears" atau proyek tahun jamak yang pegerjaannya dilaksanakan oleh kontraktor dari luar.
"Selama ini, pemerintah daerah hanya fokus pada pengerjaan megaproyek yang pastinya tidak bisa dikerjakan kontraktor lokal. Jadi, kami meminta agar Pemkab Penajam Paser Utara juga memikirkan proyek atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah ini," ungkap Rusbani, di Penajam, Rabu.
Kabupaten Penajam Paser Utara menurutnya, sangat mengandalkan APBD untuk menjalankan roda perekonomian, namun saat ini pemerintah daerah banyak meloloskan pengerjaan proyek -proyek besar yang dikerjakan oleh kontraktor besar dari luar daerah sehingga uang APBD dibelanjakan keluar daerah itu.
"Perekonomian di daerah ini bisa terhambat karena uang APBD Kabupaten Penajam Paser Utara dibelanjakan di luar daerah akibat pengerjaan megaproyek yang sifatnya tahun jamak itu dikerjakan oleh kontraktor besar dari luar," kata politisi Partai Bulan Bintang tersebut.
Rusbani berharap, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lebih fokus dengan pengerjaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan dan pembangunan jalan usaha tani dan lingkungan, pembangunan drainase serta kegiatan lainnya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara, Ketua Gabungan Pelasksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapenksi) Kabupaten Penajam Paser Utara, Jalali mengaku bingung karena kondisi keuangan daerah mengalami defisit sehingga melakukan rasionalisasi anggaran, namun pemerintah daerah melaksanakan pengerjaan proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah.
"Rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kegiatan bernilai Rp200 juta ke bawah, tetapi 13 paket 'multiyears' bernilai ratusan miliar rupiah tetap diloloskan untuk dikerjakan," kata Jalali.
Sekitar 250 kontraktor lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara tambah Jalali, terancam menganggur karena tidak ada satupun proyek yang dapat dikerjakan, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan kegiatan yang mampu dikerjakan para kontraktor lokal. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Selama ini, pemerintah daerah hanya fokus pada pengerjaan megaproyek yang pastinya tidak bisa dikerjakan kontraktor lokal. Jadi, kami meminta agar Pemkab Penajam Paser Utara juga memikirkan proyek atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah ini," ungkap Rusbani, di Penajam, Rabu.
Kabupaten Penajam Paser Utara menurutnya, sangat mengandalkan APBD untuk menjalankan roda perekonomian, namun saat ini pemerintah daerah banyak meloloskan pengerjaan proyek -proyek besar yang dikerjakan oleh kontraktor besar dari luar daerah sehingga uang APBD dibelanjakan keluar daerah itu.
"Perekonomian di daerah ini bisa terhambat karena uang APBD Kabupaten Penajam Paser Utara dibelanjakan di luar daerah akibat pengerjaan megaproyek yang sifatnya tahun jamak itu dikerjakan oleh kontraktor besar dari luar," kata politisi Partai Bulan Bintang tersebut.
Rusbani berharap, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, lebih fokus dengan pengerjaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perbaikan dan pembangunan jalan usaha tani dan lingkungan, pembangunan drainase serta kegiatan lainnya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara, Ketua Gabungan Pelasksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapenksi) Kabupaten Penajam Paser Utara, Jalali mengaku bingung karena kondisi keuangan daerah mengalami defisit sehingga melakukan rasionalisasi anggaran, namun pemerintah daerah melaksanakan pengerjaan proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah.
"Rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kegiatan bernilai Rp200 juta ke bawah, tetapi 13 paket 'multiyears' bernilai ratusan miliar rupiah tetap diloloskan untuk dikerjakan," kata Jalali.
Sekitar 250 kontraktor lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara tambah Jalali, terancam menganggur karena tidak ada satupun proyek yang dapat dikerjakan, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan kegiatan yang mampu dikerjakan para kontraktor lokal. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015