Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan pemerintah tidak membuka
proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2015.
"Jadi penipuan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat umum yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan mengambil uang besaran maksimumnya itu 10 juta sampai dengan 200 juta rupiah," kata Yuddy di Jakarta, Jumat.
Menurut Yuddy, pemerintah tidak membuka lowongan CPNS karena sedang memorotarium.
Yuddy menjelaskan penipuan rekrutmen CPNS yang beredar padamasyarakat terjadi karena informasi keputusan pemerintah tidak disosialisasikan sebelumnya dengan terhenti di tingkat pusat sehingga tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
"Jadi kami sudah menyampaikan kebijakan moratorium. Nah seharusnya hal ini disosialisasikan oleh pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi, kabupaten atau kota sehingga informasinya menyebar di masyarakat," kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, kasus penipuan perekrutan CPNS di Jawa Barat yang terungkap pada 29 Juli 2015 akan menjadi pengingat bagi para pejabat pembina kepegawaian untuk mensosialisaikan keputusan pemerintah itu kepada masyarakat.
"Terhadap kasus yang berlangsung saya meminta kepolisian mengusut tuntas dengan prioritas pertama ambil uang penipuannya, kembalikan dulu karena rakyat kecil yang ditipu," ujar Yuddy.
Rabu lalu, ratusan orang korban penipuan perekrutan CPNS mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Nasional Regional III Bandung.
Dalam laporannya, sekitar 409 orang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS dan mereka menanyakan surat keputusan penempatan kerja CPNS kepada kantor BKN. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Jadi penipuan itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat umum yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan mengambil uang besaran maksimumnya itu 10 juta sampai dengan 200 juta rupiah," kata Yuddy di Jakarta, Jumat.
Menurut Yuddy, pemerintah tidak membuka lowongan CPNS karena sedang memorotarium.
Yuddy menjelaskan penipuan rekrutmen CPNS yang beredar padamasyarakat terjadi karena informasi keputusan pemerintah tidak disosialisasikan sebelumnya dengan terhenti di tingkat pusat sehingga tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.
"Jadi kami sudah menyampaikan kebijakan moratorium. Nah seharusnya hal ini disosialisasikan oleh pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi, kabupaten atau kota sehingga informasinya menyebar di masyarakat," kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, kasus penipuan perekrutan CPNS di Jawa Barat yang terungkap pada 29 Juli 2015 akan menjadi pengingat bagi para pejabat pembina kepegawaian untuk mensosialisaikan keputusan pemerintah itu kepada masyarakat.
"Terhadap kasus yang berlangsung saya meminta kepolisian mengusut tuntas dengan prioritas pertama ambil uang penipuannya, kembalikan dulu karena rakyat kecil yang ditipu," ujar Yuddy.
Rabu lalu, ratusan orang korban penipuan perekrutan CPNS mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Nasional Regional III Bandung.
Dalam laporannya, sekitar 409 orang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS dan mereka menanyakan surat keputusan penempatan kerja CPNS kepada kantor BKN. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015