Bontang (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Bontang Adi Darma akan melakukan evaluasi terhadap satuan kerja perangkat daerah yang penyerapan anggarannya rendah, sehingga sisa lebih penggunaan anggaran bisa ditekan seminimal mungkin.
Ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bontang, Selasa, Adi Darma mengatakan tingginya silpa tahun 2014 yang mencapai Rp340 miliar disebabkan beberapa faktor, antara lain efisiensi anggaran, proyek gagal lelang dan meningkatnya pendapatan daerah.
"Saya menindaklanjuti surat teguran BPK terkait tata kelola pemerintahan pada tahun anggaran 2014," katanya.
Rapat paripurna DPRD Kota Bontang membahas agenda mendengar jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi soal laporan pertanggungjawababan APBD 2014. Masalah silpa menjadi sorotan hampir seluruh fraksi di DPRD.
Adi Darma menegaskan akan berupaya meningkatkan kinerja aparatur sipil daerah dalam mengelola program yang diusulkan pemerintah, sehingga Silpa dapat ditekan sekecil mungkin.
Ia juga akan menindak tegas aparatur maupun SKPD yang tidak berupaya bekerja secara maksimal mengelola kegiatan atau program yang telah direncanakan.
Menurut wali kota, Pemkot Bontang telah melakukan evaluasi terkait kritik atas kinerjanya pada 2014 dan akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait beberapa temuan dalam laporan keuangan tersebut.
"Saya akan tindak tegas bagi semua aparatur pemerintah yang tidak serius menjalankan program pemerintah," tegasnya.
Adi Darma mengakui beberapa proyek yang gagal lelang menjadi penyebab tingginya silpa. Kegagalan lelang pada sejumlah proyek besar karena terkendala pembebasan lahan.
Terkait penyerapan anggaran di beberapa SKPD yang masih di bawah 80 persen, wali kota menilai hal itu terjadi karena beberapa jadwal mengalami perubahan, serta jumlah peserta lelang yang berpartisipasi juga berubah.
Ke depan, lanjut Adi Darma, Pemkot Bontang akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pemangku kepentingan untuk menghindari pembebasan lahan dan pengurusan sertifikatnya yang berbelit belit.
Kendati demikan, ia membenarkan ada beberapa perencanaan program yang tidak optimal, karena terdapat SKPD belum serius merencanakan kegiatan.
"Nanti kami akan merencanakan kegiatan secara serius untuk meminimalisasi silpa setiap tahunnya," tambahnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bontang, Selasa, Adi Darma mengatakan tingginya silpa tahun 2014 yang mencapai Rp340 miliar disebabkan beberapa faktor, antara lain efisiensi anggaran, proyek gagal lelang dan meningkatnya pendapatan daerah.
"Saya menindaklanjuti surat teguran BPK terkait tata kelola pemerintahan pada tahun anggaran 2014," katanya.
Rapat paripurna DPRD Kota Bontang membahas agenda mendengar jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi soal laporan pertanggungjawababan APBD 2014. Masalah silpa menjadi sorotan hampir seluruh fraksi di DPRD.
Adi Darma menegaskan akan berupaya meningkatkan kinerja aparatur sipil daerah dalam mengelola program yang diusulkan pemerintah, sehingga Silpa dapat ditekan sekecil mungkin.
Ia juga akan menindak tegas aparatur maupun SKPD yang tidak berupaya bekerja secara maksimal mengelola kegiatan atau program yang telah direncanakan.
Menurut wali kota, Pemkot Bontang telah melakukan evaluasi terkait kritik atas kinerjanya pada 2014 dan akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait beberapa temuan dalam laporan keuangan tersebut.
"Saya akan tindak tegas bagi semua aparatur pemerintah yang tidak serius menjalankan program pemerintah," tegasnya.
Adi Darma mengakui beberapa proyek yang gagal lelang menjadi penyebab tingginya silpa. Kegagalan lelang pada sejumlah proyek besar karena terkendala pembebasan lahan.
Terkait penyerapan anggaran di beberapa SKPD yang masih di bawah 80 persen, wali kota menilai hal itu terjadi karena beberapa jadwal mengalami perubahan, serta jumlah peserta lelang yang berpartisipasi juga berubah.
Ke depan, lanjut Adi Darma, Pemkot Bontang akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan pemangku kepentingan untuk menghindari pembebasan lahan dan pengurusan sertifikatnya yang berbelit belit.
Kendati demikan, ia membenarkan ada beberapa perencanaan program yang tidak optimal, karena terdapat SKPD belum serius merencanakan kegiatan.
"Nanti kami akan merencanakan kegiatan secara serius untuk meminimalisasi silpa setiap tahunnya," tambahnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015