Penajam (ANTARA Kaltim) - Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mustaqim MZ meminta pihak kepolisian untuk meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), seiring semakin maraknya pengetap atau penimbun premium di daerah itu.
"Pengetap BBM kembali semakin marak, baik di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan di agen premium dan minyak solar atau APMS. Jadi, kami minta kepolisian dapat meningkatkan pengawasan distribusi BBM," ungkap Mustaqim, di Penajam, Selasa.
Selain itu kata Mustaqim, petugas SPBU dan AMPS juga diminta untuk mewaspadai berbagai kecurangan yang dilakukan para pengemudi, karena banyak kendaraan roda empat atau roda dua yang tangkinya telah dimodifikasi, diduga digunakan untuk membeli atau memborong BBM dalam jumlah banyak.
"Kami juga minta agar petugas SPBU dan APMS mewaspadai kendaraan yang tangkinya dimodifikasi sehingga kapasitasnya melebihi dari tangki standar," kata Mustaqim.
Menurutnya, kendaraan roda empat dan roda dua dengan tangki modifikasi, dilarang mengisi BBM di SPB atau APMS karena banyak masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang dirugikan.
Masyarakat tambah dia, selalu kehabisan ketika membeli BBM di SPBU atau APMS sehingga terpaksa membeli di eceran dengan harga yang lebih tinggi.
"Tukang ojek, nelayan dan petani serta lainnya terpaksa membeli BBM di eceran dengan harga yang lebih tinggi, karena tidak kebagian BBM, walau sudah mengantre berjam-jam," katanya.
"Saya prihatin, banyak pelaku usaha kecil yang sering mengeluhkan antrean panjang yang setiap hari terjadi di SPBU atau APMS," ungkap Mustaqim.
Dengan antrean panjang yang terjadi setiap hari di SPBU atau APMS tersebut lanjut Mustaqim, muncul anggapan bahwa SPBU atau APMS di Kabupaten Penjam Paser Utara telah dikuasai sindikat penimbun BBM yang bekerja sama dengan SPBU atau APMS sehingga merugikan banyak pihak. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Pengetap BBM kembali semakin marak, baik di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan di agen premium dan minyak solar atau APMS. Jadi, kami minta kepolisian dapat meningkatkan pengawasan distribusi BBM," ungkap Mustaqim, di Penajam, Selasa.
Selain itu kata Mustaqim, petugas SPBU dan AMPS juga diminta untuk mewaspadai berbagai kecurangan yang dilakukan para pengemudi, karena banyak kendaraan roda empat atau roda dua yang tangkinya telah dimodifikasi, diduga digunakan untuk membeli atau memborong BBM dalam jumlah banyak.
"Kami juga minta agar petugas SPBU dan APMS mewaspadai kendaraan yang tangkinya dimodifikasi sehingga kapasitasnya melebihi dari tangki standar," kata Mustaqim.
Menurutnya, kendaraan roda empat dan roda dua dengan tangki modifikasi, dilarang mengisi BBM di SPB atau APMS karena banyak masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang dirugikan.
Masyarakat tambah dia, selalu kehabisan ketika membeli BBM di SPBU atau APMS sehingga terpaksa membeli di eceran dengan harga yang lebih tinggi.
"Tukang ojek, nelayan dan petani serta lainnya terpaksa membeli BBM di eceran dengan harga yang lebih tinggi, karena tidak kebagian BBM, walau sudah mengantre berjam-jam," katanya.
"Saya prihatin, banyak pelaku usaha kecil yang sering mengeluhkan antrean panjang yang setiap hari terjadi di SPBU atau APMS," ungkap Mustaqim.
Dengan antrean panjang yang terjadi setiap hari di SPBU atau APMS tersebut lanjut Mustaqim, muncul anggapan bahwa SPBU atau APMS di Kabupaten Penjam Paser Utara telah dikuasai sindikat penimbun BBM yang bekerja sama dengan SPBU atau APMS sehingga merugikan banyak pihak. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015