Jakarta (ANTARA Kaltim) - Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,4 trilun untuk pengembangan perkebunan kakao di sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk peningkatan produksi kakao di negeri ini.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, seiring dengan produksi kakao nasional yang telah memposisikan Indonesia di urutan ketiga negara produsen komoditi perkebunan tersebut.
Pernyataan Wapres itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha dalam pengembangan Kakao nasional di Ruang Rapat Kantor Wapres Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Mukmin, Kaltim merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan Kakao nasional dan tanaman komoditi perkebunan ini telah dilakukan sejak 1980 di sejumlah kabupaten.
“Kita optimis Kaltim menjadi salah satu provinsi sentra produksi Kakao nasional dan ini akan terus dikembangkan di beberapa kabupaten, khususnya Kutai Timur, Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,†kata Mukmin Faisyal.
Keinginan pemerintah pusat untuk pengembangan kakao di daerah dengan dukungan anggaran mencapai Rp1,4 triliun untuk seluruh daerah sentra Kakao di Indonesia harus disambut daerah dengan semangat penuh optimis.
Walaupun lanjut Mukmin, untuk luasan lahan tanaman Kakao di Kaltim mengalami penuruhan dengan berbagai hal. Diantaranya, akibat pemekaran Kaltim dengan Kaltara serta banyak tanaman mati karena serangan hama.
Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan karena petani beralih komoditi tanaman (kelapa sawit dan karet) serta pertambangan. Juga, tanaman yang sudah berusia tua dan tidak dipelihara petani pola pemupukan tanaman sehingga tingkat produktivitas menurun.
“Saya rasa keinginan pusat untuk pengembangan Kakao di Kaltim dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit, lahan, petani serta petugas penyuluh (pendamping petani) khususnya di beberapa kabupaten untuk menjadi sentra tanaman Kakao,†ungkap Wagub.
Optimisme daerah untuk pengembangan tanaman Kakao ujar Mukmin, sesuai dengan peningkatan harga komoditi Kakao di pasar dunia yang mencapai 7 USD perkilogram atau setara dengan Rp91.000 per kilogram (asumsi Rp13.000 per dollar Amerika).
“Kakao identik dengan tanaman rakyat karena hingga saat ini kebanyakan yang menanam dan mengembangkan komoditi perkebunan ini adalah masyarakat. Sukses pengembangan tanaman Kakao berarti peningkatan kesejahteraan rakyat,†jelas Mukmin Faisyal.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati menyebutkan produktivitas tanaman Kakao masih rendah hanya mencapai 0,5 ton per hektare dan kondisi ini bisa ditingkatkan minimal satu ton perhektare.
“Bahkan hasil penelitian nasional yang telah dilakukan beberapa lembaga internasional di Sulawesi dengan demplot-demplot, telah menghasilkan produksi tanaman kakao mencapai dua ton per hektare,†ujar Etnawati.
Dia menambahkan luasan lahan tanaman kakao di Kaltim khususnya di Kutai Timur, Berau dan Kutai Barat serta Mahakam Ulu hingga 2010 mencapai 14.000 hektare namun seiring terjadinya alih fungsi lahan dan alih komoditi, luasan sekarang hanya 9.000 ha.
Alokasi anggaran Rp1,4 triliun diperuntukkan pada kegiatan intensifikasi tanaman kakao 800.000 hektare yang tersebar di 11 provinsi agar Indonesia mampu menjadi produsen kakao dunia menyaingi Ghana dan Pantai Gading.
Hadir dalam pertemuan pengembangan Kakao nasional Wapres dengan 11 provinsi penghasil Kakao diantaranya Kaltim, Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Ikut hadir Menteri Pertanian bersama jajaran Kementerian Pertanian dan Dirut PTPN IV dan XIV serta Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat serta Ketua Asosiasi Kakao Indonesia.(Humas Prov Kaltim/yans)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal itu disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, seiring dengan produksi kakao nasional yang telah memposisikan Indonesia di urutan ketiga negara produsen komoditi perkebunan tersebut.
Pernyataan Wapres itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti pertemuan pemerintah dengan pelaku usaha dalam pengembangan Kakao nasional di Ruang Rapat Kantor Wapres Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Mukmin, Kaltim merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan Kakao nasional dan tanaman komoditi perkebunan ini telah dilakukan sejak 1980 di sejumlah kabupaten.
“Kita optimis Kaltim menjadi salah satu provinsi sentra produksi Kakao nasional dan ini akan terus dikembangkan di beberapa kabupaten, khususnya Kutai Timur, Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,†kata Mukmin Faisyal.
Keinginan pemerintah pusat untuk pengembangan kakao di daerah dengan dukungan anggaran mencapai Rp1,4 triliun untuk seluruh daerah sentra Kakao di Indonesia harus disambut daerah dengan semangat penuh optimis.
Walaupun lanjut Mukmin, untuk luasan lahan tanaman Kakao di Kaltim mengalami penuruhan dengan berbagai hal. Diantaranya, akibat pemekaran Kaltim dengan Kaltara serta banyak tanaman mati karena serangan hama.
Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan karena petani beralih komoditi tanaman (kelapa sawit dan karet) serta pertambangan. Juga, tanaman yang sudah berusia tua dan tidak dipelihara petani pola pemupukan tanaman sehingga tingkat produktivitas menurun.
“Saya rasa keinginan pusat untuk pengembangan Kakao di Kaltim dapat dilakukan dengan menyiapkan bibit, lahan, petani serta petugas penyuluh (pendamping petani) khususnya di beberapa kabupaten untuk menjadi sentra tanaman Kakao,†ungkap Wagub.
Optimisme daerah untuk pengembangan tanaman Kakao ujar Mukmin, sesuai dengan peningkatan harga komoditi Kakao di pasar dunia yang mencapai 7 USD perkilogram atau setara dengan Rp91.000 per kilogram (asumsi Rp13.000 per dollar Amerika).
“Kakao identik dengan tanaman rakyat karena hingga saat ini kebanyakan yang menanam dan mengembangkan komoditi perkebunan ini adalah masyarakat. Sukses pengembangan tanaman Kakao berarti peningkatan kesejahteraan rakyat,†jelas Mukmin Faisyal.
Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati menyebutkan produktivitas tanaman Kakao masih rendah hanya mencapai 0,5 ton per hektare dan kondisi ini bisa ditingkatkan minimal satu ton perhektare.
“Bahkan hasil penelitian nasional yang telah dilakukan beberapa lembaga internasional di Sulawesi dengan demplot-demplot, telah menghasilkan produksi tanaman kakao mencapai dua ton per hektare,†ujar Etnawati.
Dia menambahkan luasan lahan tanaman kakao di Kaltim khususnya di Kutai Timur, Berau dan Kutai Barat serta Mahakam Ulu hingga 2010 mencapai 14.000 hektare namun seiring terjadinya alih fungsi lahan dan alih komoditi, luasan sekarang hanya 9.000 ha.
Alokasi anggaran Rp1,4 triliun diperuntukkan pada kegiatan intensifikasi tanaman kakao 800.000 hektare yang tersebar di 11 provinsi agar Indonesia mampu menjadi produsen kakao dunia menyaingi Ghana dan Pantai Gading.
Hadir dalam pertemuan pengembangan Kakao nasional Wapres dengan 11 provinsi penghasil Kakao diantaranya Kaltim, Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Ikut hadir Menteri Pertanian bersama jajaran Kementerian Pertanian dan Dirut PTPN IV dan XIV serta Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat serta Ketua Asosiasi Kakao Indonesia.(Humas Prov Kaltim/yans)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015