Samarinda (ANTARA Kaltim)- Menjelang pilkada serentak Desember 2015, anggota DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono berharap Kota Samarinda dipimpin oleh figur yang revolusioner, tegas dan amanah dalam mengemban tanggung jawab kepada rakyat.
Menurut Sapto di Samarinda, Rabu, sebagai ibu kota Provinsi Kaltim, sudah pasti Samarinda bakal menjadi rujukan semua kabupaten/kota lainnya dalam hal kebijakan pembangunan.
Wajar bila perubahan demi perubahan dari tahun ke tahun harus terus bisa ditunjukkan Kota Samarinda.
"Siapapun pemimpinnya nanti, harus menjadi pemimpin yang tegas dengan kebijakan jelas. Mampu merealisasikan wacana saat kampanye, dan tentumemprioritaskan rakyat untuk mencapai kesejahteraan," kata politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, anggota Komisi III ini mengatakan, saat ini permasalahan demi permasalahan di Samarinda,urung diselesaikan.
Ia mengatakan, pemegang kebijakan kota terkesan lepas tangan dan melempar permasalahan. Sayangnya, kondisi itu justru jadi santapan umum di media.
"Pemimpin baru nanti, tak boleh menutup mata dan telinga terhadap keluhan masyarakat. Kasihan mereka selalu menjadi korban dari lemahnya kebijakan dan ketegasan pemerintah," urainya.
Sapto juga mengharapkan sinkronisasi serta harmonisasi dari pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi untuk saling berkoordinasi membangun Samarinda sebagai wajah utama Kaltim.
Diketahui, Kaltim telah memiliki acuan sebagai dasar menetapkan pembangunan Kaltim. Yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota dan RPJMD Provinsi. Keduanya harus bersinergi mengatasi permasalahan dan kendala pembangunan daerah.
"Wali kota baru nanti, wajib membangun Samarinda tanpa rasa individualis dan egois. Harus mampu bersinergi dengan pemprov. Masalah kemacetan, banjir dan peningkatan infrakstruktur, harus diselesaikan dengan solutif dan cepat. Jangan lupa, kebijakannya harus transparan, jelas dan terperinci,"tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Sapto di Samarinda, Rabu, sebagai ibu kota Provinsi Kaltim, sudah pasti Samarinda bakal menjadi rujukan semua kabupaten/kota lainnya dalam hal kebijakan pembangunan.
Wajar bila perubahan demi perubahan dari tahun ke tahun harus terus bisa ditunjukkan Kota Samarinda.
"Siapapun pemimpinnya nanti, harus menjadi pemimpin yang tegas dengan kebijakan jelas. Mampu merealisasikan wacana saat kampanye, dan tentumemprioritaskan rakyat untuk mencapai kesejahteraan," kata politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, anggota Komisi III ini mengatakan, saat ini permasalahan demi permasalahan di Samarinda,urung diselesaikan.
Ia mengatakan, pemegang kebijakan kota terkesan lepas tangan dan melempar permasalahan. Sayangnya, kondisi itu justru jadi santapan umum di media.
"Pemimpin baru nanti, tak boleh menutup mata dan telinga terhadap keluhan masyarakat. Kasihan mereka selalu menjadi korban dari lemahnya kebijakan dan ketegasan pemerintah," urainya.
Sapto juga mengharapkan sinkronisasi serta harmonisasi dari pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi untuk saling berkoordinasi membangun Samarinda sebagai wajah utama Kaltim.
Diketahui, Kaltim telah memiliki acuan sebagai dasar menetapkan pembangunan Kaltim. Yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota dan RPJMD Provinsi. Keduanya harus bersinergi mengatasi permasalahan dan kendala pembangunan daerah.
"Wali kota baru nanti, wajib membangun Samarinda tanpa rasa individualis dan egois. Harus mampu bersinergi dengan pemprov. Masalah kemacetan, banjir dan peningkatan infrakstruktur, harus diselesaikan dengan solutif dan cepat. Jangan lupa, kebijakannya harus transparan, jelas dan terperinci,"tegasnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015