Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Wakil Bupati Penajam Paser Utara Mustaqim MZ mengatakan angka kemiskinan di kabupaten ini terus menurun.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU di Penajam, Selasa.
"Kegiatan ini memiliki makna yang strategis dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten PPU. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar nantinya aparat pemerintah khususnya Camat ataupun Lurah dapat memberikan informasi terkait Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan menyebarluaskan dalam konsultasi publik," katanya.
Dia mengatakan secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di PPU memiliki kesamaan pola perkembangan dengan tingkat kemiskinan di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Di PPU terdapat 13.169 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah secara nasional yang tersebar di 54 Desa dan kelurahan, katanya.
"Namun harus diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di PPU juga telah mengalami penurunan hampir di setiap tahunnya. Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin di PPU pada tahun 2008 sebesar 16.133 jiwa dan pada tahun 2014 lalu menurun menjadi 10.628 jiwa," kata Mustaqim.
Terkait dengan kegiatan PBDT maka perlu ditelusuri kembali keakuratan data tersebut. Karena nantinya, akan sangat berpengaruh dalam kegiatan penyaluran program perlindungan sosial yang harus tepat waktu dan tepat sasaran, katanya.
"Dengan menggunakan basis data terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dapat dianalisa sejak awal, sehingga kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial dapat dihindari," kata Mustaqim.
Selain itu, lanjutnya, validasi data juga harus diawasi dengan baik dan jangan sampai ada intervensi dari pihak aparat maupun pihak lainnya kepada petugas pengambil data.
"Hal ini perlu dihindari, karena kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak adil harus dicegah agar tidak terulang dan juga akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial sehingga berdampak konflik pada masyarakat," kata Mustaqim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Penanggulangan Kemiskinan dan Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU di Penajam, Selasa.
"Kegiatan ini memiliki makna yang strategis dalam upaya melakukan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten PPU. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar nantinya aparat pemerintah khususnya Camat ataupun Lurah dapat memberikan informasi terkait Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) dan menyebarluaskan dalam konsultasi publik," katanya.
Dia mengatakan secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di PPU memiliki kesamaan pola perkembangan dengan tingkat kemiskinan di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Di PPU terdapat 13.169 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah secara nasional yang tersebar di 54 Desa dan kelurahan, katanya.
"Namun harus diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di PPU juga telah mengalami penurunan hampir di setiap tahunnya. Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin di PPU pada tahun 2008 sebesar 16.133 jiwa dan pada tahun 2014 lalu menurun menjadi 10.628 jiwa," kata Mustaqim.
Terkait dengan kegiatan PBDT maka perlu ditelusuri kembali keakuratan data tersebut. Karena nantinya, akan sangat berpengaruh dalam kegiatan penyaluran program perlindungan sosial yang harus tepat waktu dan tepat sasaran, katanya.
"Dengan menggunakan basis data terpadu, jumlah dan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dapat dianalisa sejak awal, sehingga kesalahan dalam penetapan sasaran program sosial dapat dihindari," kata Mustaqim.
Selain itu, lanjutnya, validasi data juga harus diawasi dengan baik dan jangan sampai ada intervensi dari pihak aparat maupun pihak lainnya kepada petugas pengambil data.
"Hal ini perlu dihindari, karena kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak adil harus dicegah agar tidak terulang dan juga akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial sehingga berdampak konflik pada masyarakat," kata Mustaqim. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015