Bontang (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, mendapatkan kuota sebanyak 50 unit rumah dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan atau bedah rumah dari pemerintah pusat pada tahun ini.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, Mursyid, saat peresmian rumah hasil program tersebut di Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Selasa, menjelaskan salah satu tujuan dari program ini adalah memfasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dan pembangunan sarana lingkungan.
"Terdapat 50 rumah milik keluarga miskin di Kelurahan Bontang Lestari yang dibedah. Sebelum memutuskan rumah yang akan dibedah, dilakukan peninjauan terlebih dahulu. Untuk sarana lingkungan, bantuan digunakan untuk pembangunan jembatan agar masyarakat dipermudah akses pengambilan air," katanya.
Peresmian Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan Wali Kota Bontang Adi Darma dan dihadiri Sekkota HM Syirajudin dan sejumlah anggota DPRD setempat.
Mursyid menjelaskan bantuan sosial yang diberikan, antara lain bedah rumah bagi 50 unit rumah tidak layak huni, bantuan sarana lingkungan, hibah barang/peralatan usaha ekonomi produktif untuk orang dengan HIV/AIDS, bimbingan mental sosial keterampilan, dan stimulan usaha ekonomi produktif (untuk korban tindak kekerasan dan wanita rawan sosial ekonomi).
Selain itu, bantuan operasional lembaga sosial, SDM dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan, santunan uang untuk rumah tangga sangat miskin, Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos), Kelompok Usaha Bersama, dan lainnya.
"Ini adalah salah satu program yang dicanangkan dan dibiayai pemerintah pusat dengan APBD, serta disalurkan kepada masyarakat miskin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang," tambah Mursyid.
Wali Kota Bontang Adi Darma mengatakan, program pemerintah pusat ini sinergis dengan program pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.
"Pemerintah daerah harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakatnya, terutama menyangkut pangan, sandang (pakaian) dan papan (rumah)," katanya.
Untuk pelaksanaan program ini, lanjut Adi Darma, Pemkot Bontang menggandeng berbagai pihak dan elemen masyarakat agar hasilnya bisa maksimal.
"Saya sampaikan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan oleh seluruh staf dan masyarakat, sehingga program ini berjalan dengan baik. Saya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya. (Adv/Hms/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, Mursyid, saat peresmian rumah hasil program tersebut di Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Selasa, menjelaskan salah satu tujuan dari program ini adalah memfasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dan pembangunan sarana lingkungan.
"Terdapat 50 rumah milik keluarga miskin di Kelurahan Bontang Lestari yang dibedah. Sebelum memutuskan rumah yang akan dibedah, dilakukan peninjauan terlebih dahulu. Untuk sarana lingkungan, bantuan digunakan untuk pembangunan jembatan agar masyarakat dipermudah akses pengambilan air," katanya.
Peresmian Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan Wali Kota Bontang Adi Darma dan dihadiri Sekkota HM Syirajudin dan sejumlah anggota DPRD setempat.
Mursyid menjelaskan bantuan sosial yang diberikan, antara lain bedah rumah bagi 50 unit rumah tidak layak huni, bantuan sarana lingkungan, hibah barang/peralatan usaha ekonomi produktif untuk orang dengan HIV/AIDS, bimbingan mental sosial keterampilan, dan stimulan usaha ekonomi produktif (untuk korban tindak kekerasan dan wanita rawan sosial ekonomi).
Selain itu, bantuan operasional lembaga sosial, SDM dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan, santunan uang untuk rumah tangga sangat miskin, Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos), Kelompok Usaha Bersama, dan lainnya.
"Ini adalah salah satu program yang dicanangkan dan dibiayai pemerintah pusat dengan APBD, serta disalurkan kepada masyarakat miskin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang," tambah Mursyid.
Wali Kota Bontang Adi Darma mengatakan, program pemerintah pusat ini sinergis dengan program pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.
"Pemerintah daerah harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakatnya, terutama menyangkut pangan, sandang (pakaian) dan papan (rumah)," katanya.
Untuk pelaksanaan program ini, lanjut Adi Darma, Pemkot Bontang menggandeng berbagai pihak dan elemen masyarakat agar hasilnya bisa maksimal.
"Saya sampaikan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan oleh seluruh staf dan masyarakat, sehingga program ini berjalan dengan baik. Saya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya. (Adv/Hms/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015