Bontang (ANTARA Kaltim) - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur memberikan mandat kepada Kota Bontang sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota di provinsi setempat untuk menjadi Kota Layak Anak.
Untuk tujuan itu, Kepala BPPKB Kaltim Dra Hj Hardiana Muriyani beserta Kepala BPPKB Kota Bontang Dobi Rizami melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna mengevaluasi dan menyusun rencana daerah Kota Layak Anak (KLA).
Pada pertemuan itu, Hardiana menjelaskan bahwa Kaltim adalah salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang diberi mandat oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan KLA dan mandat itu direspon positif pemerintah daerah.
"Saya meminta keterlibatan SKPD di Bontang untuk mencapai KLA yang ditunjukkan dari rencana aksi daerah. Tidak perlu dibuat program baru, melainkan integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait," jelas Hardiana.
Ia berharap keterlibatan SKPD dan forum anak dalam pemenuhan hak anak bisa dimasukkan dalam kerangka rencana pemerintah dalam program prioritas untuk lima tahun.
"Pelaksanaan rencana mencapai KLA tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga pengusaha dan masyarakat. Peran aktif pemerintah, pengusaha dan masyarakat menjadi sangat penting dalam usaha memenuhi hak anak," paparnya.
Rencana Pemprov Kaltim untuk menjadikan Bontang sebagai Kota Layak Anak segera direalisasikan.
Kepala BPPKB Kota Bontang Dobi Rizami menyambut baik komitmen Gubernur Kaltim untuk menjadikan Bontang sebagai Kota Layak Anak.
Ia berharap semua satuan kerja dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kota Bontang.
Pada pertemuan itu, pembicara KLA dari Jawa Tengah, Taufieq Uwaidha, menjelaskan terwujudnya KLA adalah kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.
Taufieq juga menyampaikan berbagai indikator penilaian KLA yang akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Adv/Hms/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Untuk tujuan itu, Kepala BPPKB Kaltim Dra Hj Hardiana Muriyani beserta Kepala BPPKB Kota Bontang Dobi Rizami melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, guna mengevaluasi dan menyusun rencana daerah Kota Layak Anak (KLA).
Pada pertemuan itu, Hardiana menjelaskan bahwa Kaltim adalah salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang diberi mandat oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan KLA dan mandat itu direspon positif pemerintah daerah.
"Saya meminta keterlibatan SKPD di Bontang untuk mencapai KLA yang ditunjukkan dari rencana aksi daerah. Tidak perlu dibuat program baru, melainkan integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait," jelas Hardiana.
Ia berharap keterlibatan SKPD dan forum anak dalam pemenuhan hak anak bisa dimasukkan dalam kerangka rencana pemerintah dalam program prioritas untuk lima tahun.
"Pelaksanaan rencana mencapai KLA tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga pengusaha dan masyarakat. Peran aktif pemerintah, pengusaha dan masyarakat menjadi sangat penting dalam usaha memenuhi hak anak," paparnya.
Rencana Pemprov Kaltim untuk menjadikan Bontang sebagai Kota Layak Anak segera direalisasikan.
Kepala BPPKB Kota Bontang Dobi Rizami menyambut baik komitmen Gubernur Kaltim untuk menjadikan Bontang sebagai Kota Layak Anak.
Ia berharap semua satuan kerja dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kota Bontang.
Pada pertemuan itu, pembicara KLA dari Jawa Tengah, Taufieq Uwaidha, menjelaskan terwujudnya KLA adalah kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.
Taufieq juga menyampaikan berbagai indikator penilaian KLA yang akan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Adv/Hms/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015