Samarinda (ANTARA Kaltim) - Selain wadah sumber informasi, perpustakaan juga merupakan katalisator perubahan sosial dan budaya serta peeubahan prilaku pada masyarakat. Perpustakaan juga merupakan tempat strategis di mana masyarakat dapat berkumpul, berdiskusi tanpa dibatasi prasangka agama,nras kepqngkatan dan golongan.
Hal tersebut tersampaikan dalam rapat paripurna ke-9 DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap usulan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan.
Pandangan Umum Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Rama Asia. Dalam pandangan fraksi ini, raperda penyelenggaraan perpustakaan pada saat ini merupakan kebutuhan. Mengingat perpustakaan merupakan tempat khusus yang tak tergantikan oleh sarana elektronik. Karena untuk itu perpustakaan harus berbenah diri serta melakukan inovasi-inovasi dalam penyediaan informasi.
"Perpustakaan merupakan wadah pemersatu semua golongan. Pembenahan perpustakaan di Kaltim pada saat ini mesti dilakukan, perlu banyak inovasi agar informasi yang disampaikan dapat selangkah lebih maju sehingga tidak terlindas oleh kemajuan zaman," katanya.
Atas kondisi perpustakaan saat ini, Rama mengatakan Fraksi Hanura sangat menyambut baik, namum mesti dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap raperda tersebut. Misalkan peran serta perpustakaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam menyediakan data dan informasi.
"Penyelenggara perpuatakaan harus melibatkan orang-orang yang profesional di bidangnya, seperti bidang elektronik dan komunikasi, serta menyederhanakan birokrasi sehingga perpustakaan tetap menjadi kiblat para pencari informasibdan pembaca," ucapnya.
Selanjutnya Fraksi Hanura juga mengingatkan pemerintah bahwa pada saat ini Kaltim memiliki Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Biaya Administrasi Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan dan denda pengembalian buku terlambat. Hendaknya perda tersebut dilaksanakan secara konsisten tanpa membuat pengunjung merasa keberatan atas tarif yang sudah ditetapkan.
Fraksi Hanura mengharapkan agar dalam raperda tersebut diatur perpustakaan baik umum maupun perpustakaan negeri diarahkan bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi di luar negeri, sehingga masyarakat dan mahasiswa dapat mengakses gratis jurnal-jurnal international sebagai referensi untuk penelitian dan perluasan jaringan akademik. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal tersebut tersampaikan dalam rapat paripurna ke-9 DPRD Kaltim dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap usulan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan.
Pandangan Umum Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Rama Asia. Dalam pandangan fraksi ini, raperda penyelenggaraan perpustakaan pada saat ini merupakan kebutuhan. Mengingat perpustakaan merupakan tempat khusus yang tak tergantikan oleh sarana elektronik. Karena untuk itu perpustakaan harus berbenah diri serta melakukan inovasi-inovasi dalam penyediaan informasi.
"Perpustakaan merupakan wadah pemersatu semua golongan. Pembenahan perpustakaan di Kaltim pada saat ini mesti dilakukan, perlu banyak inovasi agar informasi yang disampaikan dapat selangkah lebih maju sehingga tidak terlindas oleh kemajuan zaman," katanya.
Atas kondisi perpustakaan saat ini, Rama mengatakan Fraksi Hanura sangat menyambut baik, namum mesti dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap raperda tersebut. Misalkan peran serta perpustakaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam menyediakan data dan informasi.
"Penyelenggara perpuatakaan harus melibatkan orang-orang yang profesional di bidangnya, seperti bidang elektronik dan komunikasi, serta menyederhanakan birokrasi sehingga perpustakaan tetap menjadi kiblat para pencari informasibdan pembaca," ucapnya.
Selanjutnya Fraksi Hanura juga mengingatkan pemerintah bahwa pada saat ini Kaltim memiliki Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Biaya Administrasi Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan dan denda pengembalian buku terlambat. Hendaknya perda tersebut dilaksanakan secara konsisten tanpa membuat pengunjung merasa keberatan atas tarif yang sudah ditetapkan.
Fraksi Hanura mengharapkan agar dalam raperda tersebut diatur perpustakaan baik umum maupun perpustakaan negeri diarahkan bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi di luar negeri, sehingga masyarakat dan mahasiswa dapat mengakses gratis jurnal-jurnal international sebagai referensi untuk penelitian dan perluasan jaringan akademik. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015