Kutai Kartanegera (ANTARA Kaltim) - Pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan.
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Kutai Kartanegara, Selasa menyatakan, pada 2010 pendapatan per kapita penduduk Rp49,98 juta, meningkat menjadi Rp169,75 juta pada 2013.
Jika migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB kata Rita Widyasari, pendapatan masyarakat Kutai Kartanegara pada 2010 sebesar Rp10,01 juta dan meningkat menjadi Rp88,93 juta pada 2013.
"Kenaikan pendapatan per kapita penduduk tersebut, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara," kata Rita Widyasari saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), akhir masa jabatan sebagai Bupati periode 2010-2015, pada sidang paripurna DPRD.
Selain itu kondisi ekonomi daerah pada lima tahun terakhir juga lanjutnya, menunjukkan perbaikan.
Meskipun sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam akibat kenaikan BBM dan runtuhnya Jembatan Kartanegara pada akhir 2011, inflasi daerah tambah dia, dapat ditekan dari 7,76 persen pada 2010 menjadi 6,94 persen pada 2014.
"Angka inflasi ini sudah di bawah rata-rata nasional sebesar 8,36 persen dan rata-rata provinsi sebesar 7,66 persen," ujarnya.
Selanjutnya, tingkat kesenjangan antarwilayah kecamatan kata Rita Widyasari juga dapat ditekan.
"Hal ini diukur dengan Indeks Williamson dari 0,98 pada 2010 turun menjadi 0,82 pada 2014," kata bupati.
Dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian progres kinerja pemerintahan menurut bupati wanita pertama di Kaltim itu juga sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD.
Sementara itu dalam kerangka memelihara kemitraan untuk pengelolaan pemerintahan daerah, menurut dia, sejak awal pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin melakukan interpretasi atas beragam aspirasi kebutuhan masyarakat, yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk kurun lima tahunan maupun rencana kerja tahunannya.
Sehingga tambah dia, pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang 2011-2015, tidak akan terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2011-2015.
Program Gerakan Pengembangan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) dengan visi Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan, menurutnya adalah upaya melakukan perubahan membawa daerah itu lebih baik dan maju.
"Visi tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yang berwawasan lingkungan,serta penegakan hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ungkap Rita Widyasari.
Pada kesempatan itu Rita Widyasari menyampaikan hasil pencapaian visi dan misi pembangunan secara garis besarnya, umumnya misi Gerbang Raja tersebut telah tercapai.
Namun, ia juga menyadarai bahwa dalam pelaksanaan pembangunan selama periode 2010-2015 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi.
"Hal ini karena tidak semua aspirasi masyarakat dan persoalan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat," kata Rita Widyasari. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Kutai Kartanegara, Selasa menyatakan, pada 2010 pendapatan per kapita penduduk Rp49,98 juta, meningkat menjadi Rp169,75 juta pada 2013.
Jika migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB kata Rita Widyasari, pendapatan masyarakat Kutai Kartanegara pada 2010 sebesar Rp10,01 juta dan meningkat menjadi Rp88,93 juta pada 2013.
"Kenaikan pendapatan per kapita penduduk tersebut, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara," kata Rita Widyasari saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), akhir masa jabatan sebagai Bupati periode 2010-2015, pada sidang paripurna DPRD.
Selain itu kondisi ekonomi daerah pada lima tahun terakhir juga lanjutnya, menunjukkan perbaikan.
Meskipun sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam akibat kenaikan BBM dan runtuhnya Jembatan Kartanegara pada akhir 2011, inflasi daerah tambah dia, dapat ditekan dari 7,76 persen pada 2010 menjadi 6,94 persen pada 2014.
"Angka inflasi ini sudah di bawah rata-rata nasional sebesar 8,36 persen dan rata-rata provinsi sebesar 7,66 persen," ujarnya.
Selanjutnya, tingkat kesenjangan antarwilayah kecamatan kata Rita Widyasari juga dapat ditekan.
"Hal ini diukur dengan Indeks Williamson dari 0,98 pada 2010 turun menjadi 0,82 pada 2014," kata bupati.
Dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian progres kinerja pemerintahan menurut bupati wanita pertama di Kaltim itu juga sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD.
Sementara itu dalam kerangka memelihara kemitraan untuk pengelolaan pemerintahan daerah, menurut dia, sejak awal pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin melakukan interpretasi atas beragam aspirasi kebutuhan masyarakat, yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk kurun lima tahunan maupun rencana kerja tahunannya.
Sehingga tambah dia, pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang 2011-2015, tidak akan terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2011-2015.
Program Gerakan Pengembangan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) dengan visi Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan, menurutnya adalah upaya melakukan perubahan membawa daerah itu lebih baik dan maju.
"Visi tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yang berwawasan lingkungan,serta penegakan hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ungkap Rita Widyasari.
Pada kesempatan itu Rita Widyasari menyampaikan hasil pencapaian visi dan misi pembangunan secara garis besarnya, umumnya misi Gerbang Raja tersebut telah tercapai.
Namun, ia juga menyadarai bahwa dalam pelaksanaan pembangunan selama periode 2010-2015 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi.
"Hal ini karena tidak semua aspirasi masyarakat dan persoalan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat," kata Rita Widyasari. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015