Bontang (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, sedang menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 melalui APBD murni sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum setempat.
Wali Kota Bontang Adi Darma dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Bontang, Senin, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk KPU dan DPRD untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada tersebut.
"Pada prinsipnya Pemkot Bontang terus melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak. Terkait masalah anggaran, pemerintah kota sudah mempersiapkan itu," kata Adi Darma di sela menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada serentak yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Secara teknis, lanjut Adi Darma, tahapan-tahapan penyusunan anggaran dan mekanismenya terus ditindaklanjuti antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), tim anggaran dan KPU Kota Bontang.
Ia tidak merinci jumlah anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun, usulan anggaran dari KPU Kota Bontang nilainya lebih dari Rp20 miliar.
Beberapa waktu sebelumnya, Kemendagri dan KPU Pusat mencatat Kota Bontang menjadi salah satu dari beberapa daerah di Provinsi Kaltim yang belum menyerahkan laporan anggaran Pilkada 2015. Daerah lain, di antaranya Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.
Kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara, sembilan daerah di Kaltim akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, yakni Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan daerah otonomi baru Kabupaten Mahakam Ulu.
Sementara itu, Rakor Pilkada yang dibuka Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, komisioner KPU dan Bawaslu, para gubernur, bupati/wali kota dan ketua DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Rakor ini bertujuan membangun harmonisasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, serta difokuskan membahas dan memantapkan persiapan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU untuk menyukseskan Pilkada serentak periode pertama di 269 daerah pada Desember 2015.
Menkopolhukam menegaskan sinergitas dan keharmonisan seluruh pihak merupakan kunci utama dalam mewujudkan pilkada serentak yang berkualitas.
"Dengan demikian, hal ini merupakan titik pijak bersama untuk mengawal penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015, agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar," katanya.
Adapun pokok pembahasan rakor terkait dengan kesiapan regulasi pelaksanaan pilkada, dukungan anggaran dan personel, ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban, penanganan dan penyelesaian sengketa pilkada, serta berbagai aspek dukungan lainnya. (Adv/Hms/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wali Kota Bontang Adi Darma dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Bontang, Senin, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk KPU dan DPRD untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada tersebut.
"Pada prinsipnya Pemkot Bontang terus melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak. Terkait masalah anggaran, pemerintah kota sudah mempersiapkan itu," kata Adi Darma di sela menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada serentak yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Secara teknis, lanjut Adi Darma, tahapan-tahapan penyusunan anggaran dan mekanismenya terus ditindaklanjuti antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), tim anggaran dan KPU Kota Bontang.
Ia tidak merinci jumlah anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun, usulan anggaran dari KPU Kota Bontang nilainya lebih dari Rp20 miliar.
Beberapa waktu sebelumnya, Kemendagri dan KPU Pusat mencatat Kota Bontang menjadi salah satu dari beberapa daerah di Provinsi Kaltim yang belum menyerahkan laporan anggaran Pilkada 2015. Daerah lain, di antaranya Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.
Kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara, sembilan daerah di Kaltim akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, yakni Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, dan daerah otonomi baru Kabupaten Mahakam Ulu.
Sementara itu, Rakor Pilkada yang dibuka Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, komisioner KPU dan Bawaslu, para gubernur, bupati/wali kota dan ketua DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Rakor ini bertujuan membangun harmonisasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, serta difokuskan membahas dan memantapkan persiapan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU untuk menyukseskan Pilkada serentak periode pertama di 269 daerah pada Desember 2015.
Menkopolhukam menegaskan sinergitas dan keharmonisan seluruh pihak merupakan kunci utama dalam mewujudkan pilkada serentak yang berkualitas.
"Dengan demikian, hal ini merupakan titik pijak bersama untuk mengawal penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015, agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar," katanya.
Adapun pokok pembahasan rakor terkait dengan kesiapan regulasi pelaksanaan pilkada, dukungan anggaran dan personel, ketersediaan data kependudukan, dukungan keamanan dan ketertiban, penanganan dan penyelesaian sengketa pilkada, serta berbagai aspek dukungan lainnya. (Adv/Hms/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015