Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Syafruddin meminta Pemerintah Kota Samarinda harus berbenah diri dalam mengatasi persoalan banjir yang tak kunjung tuntas dari tahun ke tahun.
Syafrudin yang ditemui di Samarinda, Senin, mengatakan berbagai program penanganan banjir yang telah dilakukan Pemkot Samarinda tidak maksimal, karena faktanya hingga kini belum bisa mengatasi persoalan banjir.
Bahkan, lanjut Syafrudin, saat ini genangan air tidak hanya terjadi pada wilayah yang kerap menjadi langganan, justru kenyataan munculnya beberapa titik banjir baru yang dikeluhkan masyarakat sekitar.
Persoalan banjir ini memang menjadi kasus nasional, namun di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya, pemimpinnya benar-benar punya kemauan untuk menuntaskan persoalan banjir tersebut, dengan beragam program yang dikerjakan setiap tahun.
Menurutnya, pemberian izin bangunan yang berada di jalur hijau juga merupakan dampak dari persoalan banjir tersebut. Apalagi jumlah lahan terbuka semakin sedikit di Samarinda, berakibat resapan air sudah tidak ada lagi dan mengakibatkan volume air tidak memiliki lokasi penampungan.
"Kita memiliki tata kota yang kurang maksimal, konsep tata kota yang ada saat ini mesti diperbarui. Perlu diakui bahwa konsep tata kota di Kaltim dan di daerah kabupaten/kota perlu yang namanya modernisasi konsep, serta menyesuaikan dengan keadaan kota pada saat ini," katanya.
Ia menambahkan pemerintah semestinya tanggap karena masalah banjir selalu menjadi keluhan yang paling utama dari masyarakat. Masalah banjir juga berdampak terhadap perputaran perekonomian di beberapa kota besar yang ada di Bumi Etam.
"Banjir jangan dianggap hal yang mudah dalam penyelesaiannya. Pemerintah mesti fokus untuk mengurusi masalah tersebut,"tegasnya.
Ia mengatakan, legislatif dalam hal ini telah memberikan porsi anggaran yang besar dalam penanggulangan, namun nyatanya banjir semakin tak teratasi dan bahkan muncul titik-titik banjir yang baru.
Politikus PKB tersebut mencontohkan secara teknis kondisi drainase di Samarinda memang banyak yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain itu ukurannya juga kecil, sehingga tidak sanggup untuk penampung volume air yang mengalir dengan jumlah banyak, serta dipenuhi dengan banyaknya sampah.
"Pemerintah harus segera menciptakan konsep pembuatan drainase yang ideal. Selain itu saya juga berharap pemerintah rutin melakukan normalisasi sungai," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Syafrudin yang ditemui di Samarinda, Senin, mengatakan berbagai program penanganan banjir yang telah dilakukan Pemkot Samarinda tidak maksimal, karena faktanya hingga kini belum bisa mengatasi persoalan banjir.
Bahkan, lanjut Syafrudin, saat ini genangan air tidak hanya terjadi pada wilayah yang kerap menjadi langganan, justru kenyataan munculnya beberapa titik banjir baru yang dikeluhkan masyarakat sekitar.
Persoalan banjir ini memang menjadi kasus nasional, namun di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya, pemimpinnya benar-benar punya kemauan untuk menuntaskan persoalan banjir tersebut, dengan beragam program yang dikerjakan setiap tahun.
Menurutnya, pemberian izin bangunan yang berada di jalur hijau juga merupakan dampak dari persoalan banjir tersebut. Apalagi jumlah lahan terbuka semakin sedikit di Samarinda, berakibat resapan air sudah tidak ada lagi dan mengakibatkan volume air tidak memiliki lokasi penampungan.
"Kita memiliki tata kota yang kurang maksimal, konsep tata kota yang ada saat ini mesti diperbarui. Perlu diakui bahwa konsep tata kota di Kaltim dan di daerah kabupaten/kota perlu yang namanya modernisasi konsep, serta menyesuaikan dengan keadaan kota pada saat ini," katanya.
Ia menambahkan pemerintah semestinya tanggap karena masalah banjir selalu menjadi keluhan yang paling utama dari masyarakat. Masalah banjir juga berdampak terhadap perputaran perekonomian di beberapa kota besar yang ada di Bumi Etam.
"Banjir jangan dianggap hal yang mudah dalam penyelesaiannya. Pemerintah mesti fokus untuk mengurusi masalah tersebut,"tegasnya.
Ia mengatakan, legislatif dalam hal ini telah memberikan porsi anggaran yang besar dalam penanggulangan, namun nyatanya banjir semakin tak teratasi dan bahkan muncul titik-titik banjir yang baru.
Politikus PKB tersebut mencontohkan secara teknis kondisi drainase di Samarinda memang banyak yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain itu ukurannya juga kecil, sehingga tidak sanggup untuk penampung volume air yang mengalir dengan jumlah banyak, serta dipenuhi dengan banyaknya sampah.
"Pemerintah harus segera menciptakan konsep pembuatan drainase yang ideal. Selain itu saya juga berharap pemerintah rutin melakukan normalisasi sungai," tegasnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015