Samarinda (ANTARA kaltim) - Kesulitan yang dialami warga di Kabupaten Berau bukan hanya soal langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan warga seringkali harus mengantre, tapi juga kondisi pelik dimana nelayan sering kali tidak kebagian BBM pada SPBU yang ada.
Oleh karena itu diharapkan pemerintah memberikan solusi bukan hanya soal peningkatan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, namun diharapkan pula membangun SPBU terapung.
"Bukan hanya pengendara motor yang kesulitan BBM, nelayan juga sangat kesulitan mendapatkan BBM untuk kapal bermotornya agar bisa berlayar. Ada dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun yang juga diharapkan nelayan selain pengawasan yaitu mereka minta agar pemerintah mendirikan SPBU terapung yang berada di atas air," kata Rusianto, politikus asal Partai Gerindra.
Nantinya SPBU terapung itu pembangunannya diprioritaskan bagi para nelayan agar mereka dapat kebagian BBM. Sebab selama ini nelayan setempat seringkali tidak kebagian BBM selain karena kalah dengan pengguna BBM yang didarat akibat adanya kekacauan di SPBU yang ada saat ini.
Sementara mengeluhkan BBM, nelayan setempat juga sedang diresahkan adanya bom ikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab."Memang hal semacam ini tidak bisa dibiarkan, mereka pun juga meminta agar tindakan semacam itu dapat ditegur dan ditindak.
Apakah memang pihak SPBU-nya atau kah oknum tertentu. Begitupula soal bom ikan yang meresahkan, saya rasa dinas terkait diharapkan dapat menindaklanjuti aduan soal ini," sebut Rusianto.
Selain masalah tersebut, Rusianto yang menyampaikan harapan masyarakat di Kabupaten Berau agar bantuan-bantuan nyata di bidang perikanan dan tambak seperti bantuan berupa bibit ikan, baik itu bibit ikan lele, ikan mas serta ikan patin agar dapat diberikan secepatnya.
"Mereka kesulitan bibit ikan, padahal kolam ikan nya sudah tersedia. Kabarnya pernah dijanjikan pemerintah, namun belum terealisasi. Di samping itu pemberian pukat bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan juga diharapkan dapat menjadi program pemerintah agar dapat disalurkan," ungkap politikus asal Dapil V Berau, Bontang dan Kutai Timur ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Oleh karena itu diharapkan pemerintah memberikan solusi bukan hanya soal peningkatan pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, namun diharapkan pula membangun SPBU terapung.
"Bukan hanya pengendara motor yang kesulitan BBM, nelayan juga sangat kesulitan mendapatkan BBM untuk kapal bermotornya agar bisa berlayar. Ada dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun yang juga diharapkan nelayan selain pengawasan yaitu mereka minta agar pemerintah mendirikan SPBU terapung yang berada di atas air," kata Rusianto, politikus asal Partai Gerindra.
Nantinya SPBU terapung itu pembangunannya diprioritaskan bagi para nelayan agar mereka dapat kebagian BBM. Sebab selama ini nelayan setempat seringkali tidak kebagian BBM selain karena kalah dengan pengguna BBM yang didarat akibat adanya kekacauan di SPBU yang ada saat ini.
Sementara mengeluhkan BBM, nelayan setempat juga sedang diresahkan adanya bom ikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab."Memang hal semacam ini tidak bisa dibiarkan, mereka pun juga meminta agar tindakan semacam itu dapat ditegur dan ditindak.
Apakah memang pihak SPBU-nya atau kah oknum tertentu. Begitupula soal bom ikan yang meresahkan, saya rasa dinas terkait diharapkan dapat menindaklanjuti aduan soal ini," sebut Rusianto.
Selain masalah tersebut, Rusianto yang menyampaikan harapan masyarakat di Kabupaten Berau agar bantuan-bantuan nyata di bidang perikanan dan tambak seperti bantuan berupa bibit ikan, baik itu bibit ikan lele, ikan mas serta ikan patin agar dapat diberikan secepatnya.
"Mereka kesulitan bibit ikan, padahal kolam ikan nya sudah tersedia. Kabarnya pernah dijanjikan pemerintah, namun belum terealisasi. Di samping itu pemberian pukat bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan juga diharapkan dapat menjadi program pemerintah agar dapat disalurkan," ungkap politikus asal Dapil V Berau, Bontang dan Kutai Timur ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015