Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Anggaran terbesar pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) di Balikpapan pada 9 Desember 2015 dialokasikan untuk pembayaran honor perangkat yang terlibat.
"Mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Kepala Bagian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Zulkifli di Balikpapan, Sabtu.
Menurutn dia, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan tengah melakukan persiapan penjaringan anggota KPPS untuk mengisi sekitar 1.400 TPS saat pilkada di Balikpapan berlangsung.
"Adapun honor untuk mereka disesuaikan dengan standar Pilgub Kaltim 2013 yakni dikisaran Rp700 ribu hingga Rp1 juta, dan honor PPK dan PPS ini ada kenaikan dibandingkan pileg," ungkap Zulkifli.
Pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang mana honor petugas di bawah Rp500 ribu, setelah proses perekrutan dan pelantikan petugas selesai, ucapnya.
"Tahap selanjutnya ditargetkan pada pendaftaran calon dilaksanakan pada Juni atau Juli 2015," ujar Zulkifli.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim), Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan pilkada serentak yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015 menjadi penting dan sebagai momen bersejarah bagi Kaltim, siap dilaksanakan.
"Tentu bukan hal mudah untuk melakukan itu semua, karena banyak tantang yang akan dihadapi. Walaupun demikian berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan dengan kabupaten kota, pada prinsipnya pelaksanaan Pilkada di Kaltim siap dilaksanakan," kata Fathur Rahman di Samarinda, Kamis (23/4).
Masing-masing kabupaten dan kota telah mengalokasikan anggaranya sesuai kebutuhan masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Fathur Rahman untuk pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu, Pemprov Kaltim berkewajiban membantu penganggaran,begitu juga Kabupaten Kutai Barat yang merupakan asal DOB Mahulu juga kewajib membantu Mahulu.
"Dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mahulu, Pemprov dan Kutai Barat akan membantu memberikan anggaran. Oleh karenan itu, untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember mendatang tidak ada masalah," tegasnya.
Model pemilihan serentak ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Indonesia harus dicatat dalam sejarah demokrasi dunia karena ada 269 daerah terdiri atas sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah, kata Fathur Rahman.
(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Kepala Bagian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Zulkifli di Balikpapan, Sabtu.
Menurutn dia, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan tengah melakukan persiapan penjaringan anggota KPPS untuk mengisi sekitar 1.400 TPS saat pilkada di Balikpapan berlangsung.
"Adapun honor untuk mereka disesuaikan dengan standar Pilgub Kaltim 2013 yakni dikisaran Rp700 ribu hingga Rp1 juta, dan honor PPK dan PPS ini ada kenaikan dibandingkan pileg," ungkap Zulkifli.
Pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang mana honor petugas di bawah Rp500 ribu, setelah proses perekrutan dan pelantikan petugas selesai, ucapnya.
"Tahap selanjutnya ditargetkan pada pendaftaran calon dilaksanakan pada Juni atau Juli 2015," ujar Zulkifli.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim), Aji Sayid Fathur Rahman mengatakan pilkada serentak yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015 menjadi penting dan sebagai momen bersejarah bagi Kaltim, siap dilaksanakan.
"Tentu bukan hal mudah untuk melakukan itu semua, karena banyak tantang yang akan dihadapi. Walaupun demikian berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan dengan kabupaten kota, pada prinsipnya pelaksanaan Pilkada di Kaltim siap dilaksanakan," kata Fathur Rahman di Samarinda, Kamis (23/4).
Masing-masing kabupaten dan kota telah mengalokasikan anggaranya sesuai kebutuhan masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Fathur Rahman untuk pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu, Pemprov Kaltim berkewajiban membantu penganggaran,begitu juga Kabupaten Kutai Barat yang merupakan asal DOB Mahulu juga kewajib membantu Mahulu.
"Dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mahulu, Pemprov dan Kutai Barat akan membantu memberikan anggaran. Oleh karenan itu, untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember mendatang tidak ada masalah," tegasnya.
Model pemilihan serentak ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Indonesia harus dicatat dalam sejarah demokrasi dunia karena ada 269 daerah terdiri atas sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah, kata Fathur Rahman.
(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015