Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Kalimantan Timur protes terhadap rencana DPRD Kota Samarinda untuk pindah kantor sementara ke hotel berbintang, menyusul adanya pembangunan tambahan di belakang gedung wakil rakyat tersebut.
Ketua GP Ansor Kaltim M Fajri Alfarobi ketika ditemui di Samarinda, Rabu, mengatakan seluruh wakil rakyat di Samarinda harus memiliki kepekaan sosial, karena anggaran yang digunakan untuk menyewa fasilitas hotel berbintang sangat mahal.
"Kalau mereka benar-benar merealisasikan rencana itu, sama saja dengan mencederai hati masyarakat yang mereka wakili," katanya, menanggapi rencana DPRD Samarinda untuk pindah kantor sementara ke hotel berbintang yang beberapa waktu terakhir diwartakan sejumlah media setempat.
Menurut pria yang karib disapa Robi, sangat tidak tepat jika anggota DPRD Samarinda harus berkantor di hotel dengan waktu berbulan-bulan sampai pembangunan gedung baru selesai, karena sebenarnya masih banyak fasilitas gedung lain milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan dan lebih menghemat anggaran.
Pembangunan gedung tambahan DPRD Kota Samarinda diperkirakan selesai pada akhir 2015, dan saat ini proses pengerjaan sedang berlangsung.
Ia menyebutkan Gedung Graha Pemuda milik KNPI Kaltim, GOR Segiri dan GOR Madya Sempaja yang terkoneksi dengan hotel atlet, cukup layak digunakan sementara oleh wakil rakyat itu.
"Kabar dan informasi yang saya peroleh, anggaran untuk pindah kantor di hotel berbintang sekitar Rp80 miliar. Itu jumlah yang sangat besar," tambahnya.
Ia sangat memahami rusaknya sebagian gedung dewan dan kebisingan sebagai dampak pembangunan gedung baru yang berada di belakang bangunan lama saat ini, cukup menghambat kinerja anggota dewan.
Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta mendorong wakil rakyat mencari tempat yang nyaman untuk berkantor.
"Tidak perlu mencari tempat yang mewah untuk berkantor, tapi carilah tempat yang layak dan tidak sampai menimbulkan guncingan publik," tutur Robi.
Pihaknya juga berharap Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang bersikap tegas untuk tidak menyetujui rencana tersebut, kendati mungkin nantinya penolakan itu bisa dibawa ke ranah politik menjelang pilkada akhir 2015.
"Mungkin saja ada kekhawatiran seperti itu. Apalagi wali kota dan wakilnya sedang intensif menggalang dukungan parpol untuk maju pada pilkada mendatang, sehingga takut tidak mendapat dukungan kalau menolak rencana pindah kantor tersebut," papar Robi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua GP Ansor Kaltim M Fajri Alfarobi ketika ditemui di Samarinda, Rabu, mengatakan seluruh wakil rakyat di Samarinda harus memiliki kepekaan sosial, karena anggaran yang digunakan untuk menyewa fasilitas hotel berbintang sangat mahal.
"Kalau mereka benar-benar merealisasikan rencana itu, sama saja dengan mencederai hati masyarakat yang mereka wakili," katanya, menanggapi rencana DPRD Samarinda untuk pindah kantor sementara ke hotel berbintang yang beberapa waktu terakhir diwartakan sejumlah media setempat.
Menurut pria yang karib disapa Robi, sangat tidak tepat jika anggota DPRD Samarinda harus berkantor di hotel dengan waktu berbulan-bulan sampai pembangunan gedung baru selesai, karena sebenarnya masih banyak fasilitas gedung lain milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan dan lebih menghemat anggaran.
Pembangunan gedung tambahan DPRD Kota Samarinda diperkirakan selesai pada akhir 2015, dan saat ini proses pengerjaan sedang berlangsung.
Ia menyebutkan Gedung Graha Pemuda milik KNPI Kaltim, GOR Segiri dan GOR Madya Sempaja yang terkoneksi dengan hotel atlet, cukup layak digunakan sementara oleh wakil rakyat itu.
"Kabar dan informasi yang saya peroleh, anggaran untuk pindah kantor di hotel berbintang sekitar Rp80 miliar. Itu jumlah yang sangat besar," tambahnya.
Ia sangat memahami rusaknya sebagian gedung dewan dan kebisingan sebagai dampak pembangunan gedung baru yang berada di belakang bangunan lama saat ini, cukup menghambat kinerja anggota dewan.
Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta mendorong wakil rakyat mencari tempat yang nyaman untuk berkantor.
"Tidak perlu mencari tempat yang mewah untuk berkantor, tapi carilah tempat yang layak dan tidak sampai menimbulkan guncingan publik," tutur Robi.
Pihaknya juga berharap Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang bersikap tegas untuk tidak menyetujui rencana tersebut, kendati mungkin nantinya penolakan itu bisa dibawa ke ranah politik menjelang pilkada akhir 2015.
"Mungkin saja ada kekhawatiran seperti itu. Apalagi wali kota dan wakilnya sedang intensif menggalang dukungan parpol untuk maju pada pilkada mendatang, sehingga takut tidak mendapat dukungan kalau menolak rencana pindah kantor tersebut," papar Robi. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015