Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Dr Andi Jumardi, menyebut kebijakan pemerintah yang mulai fokus mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil merupakan upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial.
“Swasembada energi artinya energinya juga harus disalurkan setelah dibangkitkan, dalam hal ini hingga jauh ke desa di pelosok dan menjadi bermanfaat untuk peningkatan taraf hidup rakyat di sana,” kata Jumardi, Jumat.
Pada kesempatan forum diskusi “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo tersebut, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Dr Saipul mengatakan bahwa target elektrifikasi desa bukan hanya urusan pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan energi.
“Kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. Pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional, tinggal bagaimana kita mengukur dan mewujudkannya di lapangan,” kata Saipul.
Tolok ukur itu, jelas Saipul, adalah ketersediaan, keterjangkauan, kesanggupan, dan penerimaan, agar kebijakan elektrifikasi tidak berhenti di tataran wacana.
“Energi harus tersedia, bisa dijangkau, disanggupi harganya, dan diterima masyarakat secara lingkungan. Itu esensinya,” ujarnya.
Saipul menilai target yang dipatok Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengalirkan listrik ke 5.700 desa terpencil masih dalam batas realistis sepanjang didukung data valid, perencanaan matang, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi.
Perlu juga koordinasi dan peran aktif pemerintah daerah dan perusahaan besar yang eksis di situ untuk untuk mendukung program tersebut.
Lebih lanjut, Saipul menegaskan bahwa ketersediaan listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar, sejajar dengan layanan pendidikan dan akses internet.
Juga pada kesempatan yang sama dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menyebut langkah Kementerian ESDM sebagai bagian dari kebijakan publik yang berorientasi pelayanan.
“PLN, sebagai badan usaha milik negara yang bertugas menyediakan listrik bagi masyarakat, harus berani berinvestasi lebih besar lagi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar, termasuk juga terpencil), agar cita-cita pemerataan energi bisa terwujud.
“Ini cita-cita yang bagus, tapi harus konkret di lapangan,” tegas Purwadi.
Di sisi lain, dari data PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kaltimra tercatat hingga 2025, rasio desa berlistrik PLN di Kalimantan Timur telah mencapai 89 persen, dengan rasio elektrifikasi umum—termasuk sumber non-PLN—mencapai 95 persen.
Masih terdapat 110 desa yang belum teraliri listrik PLN, sebagian besar berada di wilayah Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser. PLN menargetkan 21 desa akan dialiri listrik pada 2025, 55 desa pada 2026, dan 34 desa pada 2027. Solusi teknis yang digunakan meliputi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal, jaringan mikro, dan perbaikan akses logistik ke daerah terpencil.
Wilayah seperti Long Apari, Long Gelawang, dan kampung-kampung di sepanjang hulu Mahakam menjadi contoh nyata betapa rumitnya menyalurkan listrik ke pedalaman. Akses hanya bisa ditempuh lewat sungai atau jalur darat ekstrem, dan pengangkutan material dengan perahu atau mobil dengan kemampuan offroad yang membutuhkan biaya berlipat daripada ongkos angkut material di jalan darat biasa.
“Upaya menyalurkan listrik ke desa-desa yang belum tersebut perlu dukungan semua pihak agar bisa dilaksanakan dan terwujud,” kata Purwadi. ***
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2025