Samarinda (ANTARA Kaltim) – Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak di dua provinsi, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah Kaltim menyiapkan 6.160 personel untuk pengamanan.
Penyiapan personil keamanan untuk pengamanan Pemilukada itu disebutkan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Andayono pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim (Forkopimda) di Convention Hall Sempaja Samarinda, Kamis (2/4).
Personil keamanan tersebut menurut Kapolda, tersebar di beberapa daerah khususnya di sembilan kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak juga dua di Kaltara (pemilihan gubernur Kaltara dan Bupati Tana Tidung).
"Total personil Polri yang kita libatkan untuk mengamankan Pemilukada di Kaltim dan Kaltara untuk sementara ini, adalah 6.160 orang. Jumlah petugas itu akan bertambah karena adanya dukungan pengamanan dari TNI dan Linmas," sebut Andayono.
Tantangan terhadap pengamanan Pemilukada itu akan semakin besar apabila dihadapkan pada persoalan dan kondisi politik nasional saat ini. Misalnya, kasus dualisme kepemimpinan Partai Golkar yang akan mempengaruhi kandidat (calon) kepala daerah.
Andayono mengemukakan Polri sangat berkepentingan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga kondisi Kaltim tetap kondusif baik sebelum, saat maupun pasca penyelengaaraan Pemilukada.
Sembilan daerah di Kaltim yang akan melaksanakan Pemilukada serentak tahun ini, yaitu Mahakam Ulu (akhir masa jabatan 22 April), Kutai Kartanegara (10 Juni) dan Paser (31 Agustus) serta Berau (15 September).
Samarinda (akhir masa jabatan 23 Nopember) dan Kutai Timur (13 Februari 2016) serta Bontang (13 Maret), Kutai Barat (9 April) dan Balikpapan (28 Mei). "Walaupun akhir masa jabatan pada 2016 tapi akan serentak Pemilukada pada 2015," ungkap Andayono.
Selain itu, Polri khususnya jajaran Polda Kaltim juga Kaltara tetap intensif melakukan pengamanan terhadap gangguan atau upaya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mengubah ideologi bangsa dan negara sehingga munculnya radikalisme di Indonesia.
"Polri terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pemahaman agama yang sempit. Kami juga sangat mendukung komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk menciptakan Kaltim bebas dari peredaran dan penyelahgunaan narkoba," tegas Andayono. (Humas Prov Kaltim/yans).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Penyiapan personil keamanan untuk pengamanan Pemilukada itu disebutkan Kepala Kepolisian Daerah Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Andayono pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim (Forkopimda) di Convention Hall Sempaja Samarinda, Kamis (2/4).
Personil keamanan tersebut menurut Kapolda, tersebar di beberapa daerah khususnya di sembilan kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak juga dua di Kaltara (pemilihan gubernur Kaltara dan Bupati Tana Tidung).
"Total personil Polri yang kita libatkan untuk mengamankan Pemilukada di Kaltim dan Kaltara untuk sementara ini, adalah 6.160 orang. Jumlah petugas itu akan bertambah karena adanya dukungan pengamanan dari TNI dan Linmas," sebut Andayono.
Tantangan terhadap pengamanan Pemilukada itu akan semakin besar apabila dihadapkan pada persoalan dan kondisi politik nasional saat ini. Misalnya, kasus dualisme kepemimpinan Partai Golkar yang akan mempengaruhi kandidat (calon) kepala daerah.
Andayono mengemukakan Polri sangat berkepentingan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga kondisi Kaltim tetap kondusif baik sebelum, saat maupun pasca penyelengaaraan Pemilukada.
Sembilan daerah di Kaltim yang akan melaksanakan Pemilukada serentak tahun ini, yaitu Mahakam Ulu (akhir masa jabatan 22 April), Kutai Kartanegara (10 Juni) dan Paser (31 Agustus) serta Berau (15 September).
Samarinda (akhir masa jabatan 23 Nopember) dan Kutai Timur (13 Februari 2016) serta Bontang (13 Maret), Kutai Barat (9 April) dan Balikpapan (28 Mei). "Walaupun akhir masa jabatan pada 2016 tapi akan serentak Pemilukada pada 2015," ungkap Andayono.
Selain itu, Polri khususnya jajaran Polda Kaltim juga Kaltara tetap intensif melakukan pengamanan terhadap gangguan atau upaya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mengubah ideologi bangsa dan negara sehingga munculnya radikalisme di Indonesia.
"Polri terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pemahaman agama yang sempit. Kami juga sangat mendukung komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk menciptakan Kaltim bebas dari peredaran dan penyelahgunaan narkoba," tegas Andayono. (Humas Prov Kaltim/yans).
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015