Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pejabat Bupati Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, MS Ruslan mengungkapkan sarana infrastruktur di daerahnya yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia hingga kini masih memprihatinkan, dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
"Kami minta pembangunan infrastruktur betul-betul segera diwujudkan, baik itu jalan, pasokan listrik, air bersih, sarana kesehatan, pendidikan, maupun lainnya," kata Ruslan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2016 dan RKPD di Samarinda, Kamis.
Menurut Ruslan, infrastruktur jalan harus segera dibangun karena kondisinya saat ini sangat buruk dan mengganggu aktivitas warga serta perekonomian.
"Akses transportasi di Mahakam Ulu sangat sulit, dan masih mengandalkan transportasi sungai. Belum lagi sarana telekomunikasi yang sangat terbatas," tambahnya.
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah otonomi baru di Kaltim hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan DPR RI pada 14 Desember 2012. Daerah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.
Masalah minimnya sarana infrastruktur dasar di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang hadir memberikan arahan pada Musrenbang Kaltim, Rabu (1/4).
Bahkan, MS Ruslan mengundang langsung Andrinof Chaniago untuk datang ke Mahakam Ulu dan menyaksikan kondisi berbagai sarana infrastruktur yang ada.
Untuk pembangunan infrastruktur, Pemkab Mahakam Ulu melalui musrenbang mengusulkan anggaran sebesar Rp452 miliar, guna membiayai 11 kegiatan, seperti pembangunan jalan, jembatan, instalasi pengolahan air, rehabilitasi dermaga, rumah layak huni, dan pasar induk.
Selain itu, juga diusulkan pembangunan menara telekomunikasi untuk mengatasi "blank spot" di Mahakam Ulu dengan anggaran sekitar Rp25 miliar, serta pemenuhan infrastruktur kesehatan dan pendidikan senilai Rp45,97 miliar.
"Kami juga berharap dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun wilayah perbatasan, sesuai dengan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wilayah perbatasan juga mencerminkan harga diri bangsa," ucap MS Ruslan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat memberikan arahan pada Musrenbang Kaltim, Rabu (1/4), menegaskan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan memang sudah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah saat ini.
"Kalau soal pembangunan wilayah perbatasan, jangan disoal lagi karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Sekarang bagaimana menyinkronkan program pemerintah, provinsi dan kabupaten untuk membangun wilayah perbatasan," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami minta pembangunan infrastruktur betul-betul segera diwujudkan, baik itu jalan, pasokan listrik, air bersih, sarana kesehatan, pendidikan, maupun lainnya," kata Ruslan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2016 dan RKPD di Samarinda, Kamis.
Menurut Ruslan, infrastruktur jalan harus segera dibangun karena kondisinya saat ini sangat buruk dan mengganggu aktivitas warga serta perekonomian.
"Akses transportasi di Mahakam Ulu sangat sulit, dan masih mengandalkan transportasi sungai. Belum lagi sarana telekomunikasi yang sangat terbatas," tambahnya.
Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah otonomi baru di Kaltim hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan DPR RI pada 14 Desember 2012. Daerah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.
Masalah minimnya sarana infrastruktur dasar di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang hadir memberikan arahan pada Musrenbang Kaltim, Rabu (1/4).
Bahkan, MS Ruslan mengundang langsung Andrinof Chaniago untuk datang ke Mahakam Ulu dan menyaksikan kondisi berbagai sarana infrastruktur yang ada.
Untuk pembangunan infrastruktur, Pemkab Mahakam Ulu melalui musrenbang mengusulkan anggaran sebesar Rp452 miliar, guna membiayai 11 kegiatan, seperti pembangunan jalan, jembatan, instalasi pengolahan air, rehabilitasi dermaga, rumah layak huni, dan pasar induk.
Selain itu, juga diusulkan pembangunan menara telekomunikasi untuk mengatasi "blank spot" di Mahakam Ulu dengan anggaran sekitar Rp25 miliar, serta pemenuhan infrastruktur kesehatan dan pendidikan senilai Rp45,97 miliar.
"Kami juga berharap dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun wilayah perbatasan, sesuai dengan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wilayah perbatasan juga mencerminkan harga diri bangsa," ucap MS Ruslan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago saat memberikan arahan pada Musrenbang Kaltim, Rabu (1/4), menegaskan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan memang sudah menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah saat ini.
"Kalau soal pembangunan wilayah perbatasan, jangan disoal lagi karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Sekarang bagaimana menyinkronkan program pemerintah, provinsi dan kabupaten untuk membangun wilayah perbatasan," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015