Bontang (ANTARA Kaltim) - Wali Kota Bontang Adi Darma menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2014 pada Rapat Paripurna ke-III masa sidang kedua DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Senin.
"Laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2014 ini merupakan pelaksanaan tahun keempat tugas dan tanggung jawab saya dan Wakil Wali Kota Isro Umarghani sebagai kewajiban konstitusional kepala daerah," kata Adi Darma dalam rapat paripurna Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar.
Dalam upaya mewujudkan Visi terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang berbudi luhur maju, adil dan sejahtera, lanjut Adi Darma, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Pemkot Bontang tidak terlepas dari empat misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Bontang.
Adapun empat misi itu masing-masing meningkatkan kualitas SDM Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional, meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih dan infrastruktur lainnya.
Wali Kota memaparkan Pemkot Bontang sepanjang tahun 2014 telah melaksanakan 33 urusan pemerintahan daerah, mencakup 26 urusan wajib dan tujuh urusan pilihan, yang dijabarkan dalam 213 program dan 1.140 kegiatan. Program dan kegiatan wajib meliput 179 program dan 1.052 kegiatan.
Urusan wajib yang dilaksanakan Pemkot Bontang yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, dan pertanahan.
Selain itu, urusan kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan investasi.
"Kemudian, urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuaan bangsa dan politik dalam negeri, urusan otonomi daerah, ketahanan pangan daerah. Berikut urusan pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan," terang Adi Darma
Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar menyampaikan bahwa DPRD Kota Bontang akan membentuk panitia khusus untuk mengkaji dan membahas LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2014. (Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2014 ini merupakan pelaksanaan tahun keempat tugas dan tanggung jawab saya dan Wakil Wali Kota Isro Umarghani sebagai kewajiban konstitusional kepala daerah," kata Adi Darma dalam rapat paripurna Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar.
Dalam upaya mewujudkan Visi terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang berbudi luhur maju, adil dan sejahtera, lanjut Adi Darma, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan Pemkot Bontang tidak terlepas dari empat misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Bontang.
Adapun empat misi itu masing-masing meningkatkan kualitas SDM Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional, meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih dan infrastruktur lainnya.
Wali Kota memaparkan Pemkot Bontang sepanjang tahun 2014 telah melaksanakan 33 urusan pemerintahan daerah, mencakup 26 urusan wajib dan tujuh urusan pilihan, yang dijabarkan dalam 213 program dan 1.140 kegiatan. Program dan kegiatan wajib meliput 179 program dan 1.052 kegiatan.
Urusan wajib yang dilaksanakan Pemkot Bontang yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, dan pertanahan.
Selain itu, urusan kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan investasi.
"Kemudian, urusan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuaan bangsa dan politik dalam negeri, urusan otonomi daerah, ketahanan pangan daerah. Berikut urusan pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta perpustakaan," terang Adi Darma
Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar menyampaikan bahwa DPRD Kota Bontang akan membentuk panitia khusus untuk mengkaji dan membahas LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2014. (Adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015