Bontang (ANTARA Kaltim) - Kota Bontang, Kalimantan Timur, masuk dalam Indeks Kota Cerdas di Indonesia, karena memiliki sejumlah indikator pendukung mulai faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

     Wali Kota Bontang Adi Darma dalam keterangan yang disampaikan melalui Humas Pemkot Bontang, Selasa, menjelaskan dari sisi ekonomi, Kota Cerdas merupakan kota dengan tingkat perekonomian baik, misalnya dalam memaksimalkan potensi sumber daya, termasuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.

     "Selain itu, tata kelola dan peran sumber daya manusia juga baik," ujar Adi Darma terkait Peluncuran Indikator Kota Cerdas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa.

     Dari sisi sosial, lanjut Adi Darma, Kota Cerdas adalah kota yang masyarakatnya memiliki keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat maupun pemerintah.

     Sementara dari sisi lingkungan, indikator Kota Cerdas dilihat dari tempat tinggal masyarakatnya yang layak huni, sehat, hemat dalam penggunaan energi, serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan IT dan komunikasi.

     "Indikator-indikator itu disusun sesuai fakta yang ada di Indonesia. Tahun 2025, diperkirakan sekitar 57 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan," tambahnya.

     Saat berpidato pada acara tersebut, Wapres Jusuf Kalla meminta seluruh kepala daerah di Indonesia mencontoh kepemimpinan mendiang mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang berhasil mengubah Singapura menjadi negara super maju.

     Menurut Wapres, kepemimpinan lebih penting dibanding kemajuan teknologi dan pesatnya industri dalam mengelola sebuah kota yang bersih dan nyaman ditinggali.

     "Singapura saat dipimpin Perdana Menteri Lee telah membuktikan kepada dunia. Kalau bicara kota yang cerdas di Asia, maka akan bicara Singapura," katanya.

     JK menambahkan Lee Kuan Yew memberlakukan hukuman keras kepada siapa saja yang melanggar aturan perkotaan demi mewujudkan kota yang bersih dan nyaman.

     "Kota cerdas bukan teknologi, bukan hanya industrinya, tetapi disiplin masyarakat dan 'leadership' yang kuat. Kita tahu semua Singapura dibangun, meludah tidak boleh, buang permen karet dihukum, apa lagi yang lain. Singapura lebih banyak kata 'tidak' daripada kata 'ya'," paparnya.

     Wapres menambahkan apabila wali kota terlalu banyak mengatakan "ya", berarti mempersilakan aneka pembangunan mal ataupun hotel untuk kepentingan komersiil dibandingkan tata hijau perkotaan dan lapangan bermain untuk anak.

     Saat ini, sudah banyak izin dari wali kota untuk membuat hotel baru dengan syarat mudah asal mampu bayar pajak. Contohnya lapangan bola sudah berubah menjadi hotel dan mal.

     "Pakailah kata 'tidak' daripada 'ya', memang jadi kontroversi. Aturan disiplin harus dihukum jika tidak disiplin. Kalau semua orang jualan di pinggir jalan, pasti kota itu tidak menarik dan kotor," katanya. (*)

Pewarta: Irwan

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015