Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar Kalimantan Timur, Mukmin Faisyal, mengancam akan memecat kader partai berlambang beringin itu yang membelot ke kubu Agung Laksono.
"Berdasarkan perintah yang kami terima, DPD Tingkat I diberi kewenangan untuk memecat kepada siapapun yang menyeberang, apalagi mengikuti rapat-rapat atau kasak-kusuk ke Jakarta mengurus SK (surat keputusan)," ungkap Mukmin Faisyal, saat mengggelar konferensi pers, usai Rapat Pleno DPD I Partai Golkar Kaltim, Kamis malam.
Rapat Pleno tersebut kata Mukmin Faisyal, dihadiri delapan dari 10 DPD II Partai Golkar di Kaltim.
"Rapat Pleno ini dihadiri seluruh DPD II, kecuali dari Kutai Timur dan Kutai Barat. Ketua DPD II Kutai Timur itu adalah Mahyunadi, kemungkinan tidak hadir karena kakaknya (Mahyuddin) yang sudah membelot dulu ke kubu Agung Laksono sementara dari Kutai Barat karena memang pada pemilu legislatif lalu hanya berhasil meraih satu kursi," kata Mukmin Faisyal.
Ia menegaskan, pada rapat pleno yang berlangsung di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim tetap mendukung kepengurusan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sesuai hasil Munas Bali.
"Kami tegaskan bahwa DPD I dan seluruh DPD II Partai Golkar Kaltim, tetap berada di bawah kepengurusan Aburizal Bakrie yang sah secara konstitusional. Jadi, siapapun kader yang membelot akan dipecat dan itu sudah menjadi perintah DPP Partai Golkar," tegas Mukmin Faisyal yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim.
Ia mengaku memiliki sejumlah bukti-bukti termasuk foto dan dokumen terkait sejumlah kader yang dianggap membelot tersebut.
Termasuk Adi Darma yang telah ditunjuk sebagai carateker DPD I Partai Golkar Kaltim dari kubu Agung Laksono kata Mukmin Faisyal yang akan dipecat dari kepengurusan Partai Golkar.
"Dipecat sebagai pengurus. Kalau sebagai kader itu menjadi kewenangan DPP berdasarkan pengajuan dari DPD I dan tentunya bersama bukti-bukti," kata Mukmin Faisyal.
Mukmin Faisyal juga mengklaim telah mendapat perintah dari DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk tetap menjaga kekompakan dan solidaritas, menjaga semua aset dan kantor partai.
"Berdasarkan hasil konsultasi dua hari yang lalu, kami diperintahkan untuk menjaga semua aset partai dan sesuai keputusan Menteri Hukum HAM, sementara yang memproses pemilihan kepala daerah adalah pak Aburizal Bakrie hingga akhir 2015, sesuai hasil Munas Riau," kata Mukmin Faisyal. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Berdasarkan perintah yang kami terima, DPD Tingkat I diberi kewenangan untuk memecat kepada siapapun yang menyeberang, apalagi mengikuti rapat-rapat atau kasak-kusuk ke Jakarta mengurus SK (surat keputusan)," ungkap Mukmin Faisyal, saat mengggelar konferensi pers, usai Rapat Pleno DPD I Partai Golkar Kaltim, Kamis malam.
Rapat Pleno tersebut kata Mukmin Faisyal, dihadiri delapan dari 10 DPD II Partai Golkar di Kaltim.
"Rapat Pleno ini dihadiri seluruh DPD II, kecuali dari Kutai Timur dan Kutai Barat. Ketua DPD II Kutai Timur itu adalah Mahyunadi, kemungkinan tidak hadir karena kakaknya (Mahyuddin) yang sudah membelot dulu ke kubu Agung Laksono sementara dari Kutai Barat karena memang pada pemilu legislatif lalu hanya berhasil meraih satu kursi," kata Mukmin Faisyal.
Ia menegaskan, pada rapat pleno yang berlangsung di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim tetap mendukung kepengurusan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sesuai hasil Munas Bali.
"Kami tegaskan bahwa DPD I dan seluruh DPD II Partai Golkar Kaltim, tetap berada di bawah kepengurusan Aburizal Bakrie yang sah secara konstitusional. Jadi, siapapun kader yang membelot akan dipecat dan itu sudah menjadi perintah DPP Partai Golkar," tegas Mukmin Faisyal yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim.
Ia mengaku memiliki sejumlah bukti-bukti termasuk foto dan dokumen terkait sejumlah kader yang dianggap membelot tersebut.
Termasuk Adi Darma yang telah ditunjuk sebagai carateker DPD I Partai Golkar Kaltim dari kubu Agung Laksono kata Mukmin Faisyal yang akan dipecat dari kepengurusan Partai Golkar.
"Dipecat sebagai pengurus. Kalau sebagai kader itu menjadi kewenangan DPP berdasarkan pengajuan dari DPD I dan tentunya bersama bukti-bukti," kata Mukmin Faisyal.
Mukmin Faisyal juga mengklaim telah mendapat perintah dari DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk tetap menjaga kekompakan dan solidaritas, menjaga semua aset dan kantor partai.
"Berdasarkan hasil konsultasi dua hari yang lalu, kami diperintahkan untuk menjaga semua aset partai dan sesuai keputusan Menteri Hukum HAM, sementara yang memproses pemilihan kepala daerah adalah pak Aburizal Bakrie hingga akhir 2015, sesuai hasil Munas Riau," kata Mukmin Faisyal. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015