Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon, Maluku, mengkaji pengelolaan air bawah tanah di Kota Samarinda.
Ketua DPRD Ambon Jimy Maatika saat menemui Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Senin, menanyakan sistem pungutan atau pajak pengelolaan air bawah tanah di daerah itu.
"Sejauh ini, yang terjadi di Kota Ambon yakni rembesan air laut sudah semakin jauh menyentuh daratan sehingga jika tidak dikendalikan dengan baik maka masalah pengelolaan air bawah tanah ini bisa menjadi ancaman tersendiri bagi daerah kami," ungkap Jimy Maatika.
DPRD Kota Bontang saat ini kata Jimy Maatika, tengah mempersiapkan pengaturan pungutan pajak dengan cara melihat bagaimana sistem pungutan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
Selain anggota DPRD Kota Ambon, pada hari yang sama, Wali Kota Samarinda juga menerima kunjungan DPRD Kota Padang, Sumatera Barat.
Selain menanyakan pengelolaan air bawah tanah, kunjungan DPRD dari dua kota berbeda itu, juga mengkaji kerjasama antara Pelindo dengan Pemkot Samarinda serta pelayanan PDAM di daerah itu.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menanyakan terkait kerjasama antara Pemkot Samarinda dengan Pelindo dan PDAM.
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang saat menerima secara khusus kedua rombongan tersebut mengutarakan, sasaran pajak air bawah tanah di daerah itu adalah hotel, pertokoan maupun beberapa rumah sakit swasta.
"Perizinan pengelolaan air bawah tanah ini ada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan, namun sifatnya hanya berupa advis karena perizinan sepenuhnya akan dikeluarkan oleh badan perizinan," ungkap Syaharie Jaang.
Terkait masalah kerjasama Pemkot dengan Pelindo dan PDAM, Syaharie Jaang menjelaskan tidak ada kerjasama secara khusus baik dengan Pelindo maupun PDAM.
"Pemkot Samarinda hanya melakukan penyertaan modal, karena yang menjadi tujuan utama bukanlah berapa keuntungan atau PAD melainkan bagaimana pelayanan air dan kualitas kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, sehingga pemerintah juga membantu dalam pembuatan jaringan," ujarnya.
"Demikian pula terhadap Pelindo, mengingat perusahaan ini memiliki peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan sembako bagi masyarakat maka pemerintah membantu dalam sisi sosialisasi, ketersedian lahan maupun pemeliharaan jalan," ungkap Syaharie Jaang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua DPRD Ambon Jimy Maatika saat menemui Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Senin, menanyakan sistem pungutan atau pajak pengelolaan air bawah tanah di daerah itu.
"Sejauh ini, yang terjadi di Kota Ambon yakni rembesan air laut sudah semakin jauh menyentuh daratan sehingga jika tidak dikendalikan dengan baik maka masalah pengelolaan air bawah tanah ini bisa menjadi ancaman tersendiri bagi daerah kami," ungkap Jimy Maatika.
DPRD Kota Bontang saat ini kata Jimy Maatika, tengah mempersiapkan pengaturan pungutan pajak dengan cara melihat bagaimana sistem pungutan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
Selain anggota DPRD Kota Ambon, pada hari yang sama, Wali Kota Samarinda juga menerima kunjungan DPRD Kota Padang, Sumatera Barat.
Selain menanyakan pengelolaan air bawah tanah, kunjungan DPRD dari dua kota berbeda itu, juga mengkaji kerjasama antara Pelindo dengan Pemkot Samarinda serta pelayanan PDAM di daerah itu.
Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menanyakan terkait kerjasama antara Pemkot Samarinda dengan Pelindo dan PDAM.
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang saat menerima secara khusus kedua rombongan tersebut mengutarakan, sasaran pajak air bawah tanah di daerah itu adalah hotel, pertokoan maupun beberapa rumah sakit swasta.
"Perizinan pengelolaan air bawah tanah ini ada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga dan Pengairan, namun sifatnya hanya berupa advis karena perizinan sepenuhnya akan dikeluarkan oleh badan perizinan," ungkap Syaharie Jaang.
Terkait masalah kerjasama Pemkot dengan Pelindo dan PDAM, Syaharie Jaang menjelaskan tidak ada kerjasama secara khusus baik dengan Pelindo maupun PDAM.
"Pemkot Samarinda hanya melakukan penyertaan modal, karena yang menjadi tujuan utama bukanlah berapa keuntungan atau PAD melainkan bagaimana pelayanan air dan kualitas kepada masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, sehingga pemerintah juga membantu dalam pembuatan jaringan," ujarnya.
"Demikian pula terhadap Pelindo, mengingat perusahaan ini memiliki peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan sembako bagi masyarakat maka pemerintah membantu dalam sisi sosialisasi, ketersedian lahan maupun pemeliharaan jalan," ungkap Syaharie Jaang. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015