Tanjung Redeb (ANTARA Kaltim) - Desa Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang dikelilingi kegiatan pertambangan dari beberapa perusahaan besar batu bara. Dengan kondisi tersebut seharusnya daerah tersebut mampu menjadi salah satu yang sejahtera di Tanah Air.
“Logika berpikirnya ketika banyak perusahaan di suatu daerah maka dipastikan akan lebih maju dan sejahtera khususnya infrastruktur dan perekonomian, akan tetapi kondisi terbalik dialami warga Desa Pegat Gugur, kendati dikelilingi banyak perusahaan kondisi infrastruktur jalan utama yang menghubungkan desa dengan daerah lain sangat memprihatinkan,â€kata Anggota DPRD Kaltim Muharram yang dihubungi seusai serap aspirasi masyarakat di Desa Pegat Bukur, Kamis (12/3).
Menurutnya, kondisi jalan tersebut ketika kering berdebu dan ketika hujan becek sehingga sangat menyulitkan para pengguna jalan. Padahal, jalan itu juga menjadi akses utama bagi seluruh karyawan perusahaan tambang setempat ketika pergi bekerja.
“Ketika serap aspirasi di sana, kebetulan hadir dari salah seorang anggota BPK Kaltim Rian, yang menginformasikan bahwa pada saat penyusunan Amdal antara pihak perusahaan dengan warga, PT Berau Coal menyanggupi melakukan perbaikan dengan cara pengaspalan,†ucap Muharram.
Politikus asal PKS ini menambahkan walaupun sudah mendapat janji dari salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Kaltim, akan tetapi hingga saat ini kondisinya masih tetap jauh dari harapan masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur jalan, yang menjadi persoalan masyarakat adalah ketidaktersedian air bersih. Walaupun perusahaan telah memasang pipa-pipa sebagai saluran air bersih permukiman warga akan tetapi masih belum maksimal.
“PT Berau Coal adalah perusahaan pemegang PKB2B yang mendapat izin dari pemerintah pusat. Dan menurut informasi bahwa ketika perusahaan yang bersangkutan selesai melakukan aktifitas pertambangan maka lahan tersebut otomatis menjadi milik Negara, ini juga yang menjadi salah satu pertanyaan masyarakat,â€ungkap Muharram.
Salah satu yang menjadi kekhawatiran warga Desa Pegat Bukur banyak pula bekerja di perusahaan adalah ketika tambang habis yang membuat masyarakat harus berpikir mendapatkan pendapatan ketika sudah tidak bekerja di perusahaan lagi. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan eks tambang menjadi areal perkebunan dan pertanian warga setempat.
“Saya berharap pemerintah mampu turun kelapangan guna melakukan pengecekan bagaimana pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR kepada masyarakat di sekitarnya. Apakah sudah berjalan dengan semestinya atau bahkan sebaliknya. Pasalnya, kalau benar-benar dilaksanakan maka apa yang menjadi keluhan warga tidak akan terjadi,â€ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
“Logika berpikirnya ketika banyak perusahaan di suatu daerah maka dipastikan akan lebih maju dan sejahtera khususnya infrastruktur dan perekonomian, akan tetapi kondisi terbalik dialami warga Desa Pegat Gugur, kendati dikelilingi banyak perusahaan kondisi infrastruktur jalan utama yang menghubungkan desa dengan daerah lain sangat memprihatinkan,â€kata Anggota DPRD Kaltim Muharram yang dihubungi seusai serap aspirasi masyarakat di Desa Pegat Bukur, Kamis (12/3).
Menurutnya, kondisi jalan tersebut ketika kering berdebu dan ketika hujan becek sehingga sangat menyulitkan para pengguna jalan. Padahal, jalan itu juga menjadi akses utama bagi seluruh karyawan perusahaan tambang setempat ketika pergi bekerja.
“Ketika serap aspirasi di sana, kebetulan hadir dari salah seorang anggota BPK Kaltim Rian, yang menginformasikan bahwa pada saat penyusunan Amdal antara pihak perusahaan dengan warga, PT Berau Coal menyanggupi melakukan perbaikan dengan cara pengaspalan,†ucap Muharram.
Politikus asal PKS ini menambahkan walaupun sudah mendapat janji dari salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Kaltim, akan tetapi hingga saat ini kondisinya masih tetap jauh dari harapan masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur jalan, yang menjadi persoalan masyarakat adalah ketidaktersedian air bersih. Walaupun perusahaan telah memasang pipa-pipa sebagai saluran air bersih permukiman warga akan tetapi masih belum maksimal.
“PT Berau Coal adalah perusahaan pemegang PKB2B yang mendapat izin dari pemerintah pusat. Dan menurut informasi bahwa ketika perusahaan yang bersangkutan selesai melakukan aktifitas pertambangan maka lahan tersebut otomatis menjadi milik Negara, ini juga yang menjadi salah satu pertanyaan masyarakat,â€ungkap Muharram.
Salah satu yang menjadi kekhawatiran warga Desa Pegat Bukur banyak pula bekerja di perusahaan adalah ketika tambang habis yang membuat masyarakat harus berpikir mendapatkan pendapatan ketika sudah tidak bekerja di perusahaan lagi. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan eks tambang menjadi areal perkebunan dan pertanian warga setempat.
“Saya berharap pemerintah mampu turun kelapangan guna melakukan pengecekan bagaimana pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR kepada masyarakat di sekitarnya. Apakah sudah berjalan dengan semestinya atau bahkan sebaliknya. Pasalnya, kalau benar-benar dilaksanakan maka apa yang menjadi keluhan warga tidak akan terjadi,â€ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015