Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tuntutan otonomi khusus oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sejumlah elemen masyarakat memerlukan dukungan dana, sehingga gerakan tersebut tidak sebatas wacana, kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim Dahri Yasin.
"Perjuangan otonomi khusus (Otsus) Kaltim tidak bisa diraih jika bermodalkan argumentasi semata," kata Dahri Yasin di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan banyak hal yang membutuhkan biaya dalam memperjuangkan otsus tersebut. Salah satunya memberangkat elemen masyarakat ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan otsus kepada pemerintah pusat.
"Tidak bisa kalau hanya modal liur. Harus ada dana yang jelas," kata Dahri.
Menurut dia, dana yang digunakan untuk membiayai perjuangan otsus tersebut harus dari kalangan masyarakat, karena dari rapat konsultasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan DPRD Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu terungkap bahwa APBD Kaltim tidak bisa digunakan untuk mendanai otsus.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi untuk membantu perjuangan otsus. Terlebih bagi pengusaha yang selama ini menikmati sumber kekayaan alam Kaltim.
Untuk itu, kata dia, gerakan Rp2.000 per orang atas inisiatif Pemprov Kaltim untuk membiayai otsus harus disosialisasikan ke masyarakat.
Ia menilai dalam perjuangan otsus ini dukungan masyakarat adalah yang paling utama. "Seluruh masyakarat Kaltim bisa memberikan bantuan. Terutama pengusaha yang bergerak di sektor sumber daya alam Kaltim," tegasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Perjuangan otonomi khusus (Otsus) Kaltim tidak bisa diraih jika bermodalkan argumentasi semata," kata Dahri Yasin di Samarinda, Selasa.
Ia mengatakan banyak hal yang membutuhkan biaya dalam memperjuangkan otsus tersebut. Salah satunya memberangkat elemen masyarakat ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutan otsus kepada pemerintah pusat.
"Tidak bisa kalau hanya modal liur. Harus ada dana yang jelas," kata Dahri.
Menurut dia, dana yang digunakan untuk membiayai perjuangan otsus tersebut harus dari kalangan masyarakat, karena dari rapat konsultasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan DPRD Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu terungkap bahwa APBD Kaltim tidak bisa digunakan untuk mendanai otsus.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi untuk membantu perjuangan otsus. Terlebih bagi pengusaha yang selama ini menikmati sumber kekayaan alam Kaltim.
Untuk itu, kata dia, gerakan Rp2.000 per orang atas inisiatif Pemprov Kaltim untuk membiayai otsus harus disosialisasikan ke masyarakat.
Ia menilai dalam perjuangan otsus ini dukungan masyakarat adalah yang paling utama. "Seluruh masyakarat Kaltim bisa memberikan bantuan. Terutama pengusaha yang bergerak di sektor sumber daya alam Kaltim," tegasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015