Penajam (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, akan melakukan rasionalisasi atau pengurangan anggaran pada APBD murni dan perubahan 2015 sebagai dampak dari merosotnya harga minyak.
Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, Selasa mengungkapkan, rasionalisasi itu dilakukan karena pendapatan terbesar pemerintah setempat masih berasal dari dana perimbangan sektor minyak dan gas (migas).
Rencana pendapatan yang ditargetkan pada APBD murni 2015 menurut Tohar, dinilai sudah tidak relevan, berdasarkan pertimbangan turunya harga minyak dunia, sehingga berdampak langsung terhadap penurunan target pendapatan daerah yang sudah ditetapkan.
"Pendapatan terbesar Penajam Paser Utara dari dana perimbangan sektor migas dan harga minyak lagi merosot, sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran karena perhitungan target pendapatan di APBD murni 2015 sudah tidak sesuai," ungkap Tohar.
Rasionalisasi anggaran tersebut lanjut Tohar, bisa mencapai Rp500 juta sampai Rp600 juta atau sekitar 40 persen dari rencana target pendapatan 2015 yang mencapai Rp1,8 triliun.
Sehingga lanjut dia, harus ada evaluasi penyesuaian anggaran kembali antara pendapatan dan pengeluaran.
"Pengurangan anggaran diprediksi bisa mencapai 40 persen dari target pendapatan awal, dimana target pendapatan Rp1,8 triliun. Dengan adanya penurunan harga minyak, maka turun menjadi antara Rp1,1,2 triliun atau Rp1,3 triliun," kata Tohar.
Penurunan harga minyak tersebut tambah dia, menjadi konsekuensi langsung terhadap penurunan pendapatan, sehingga evaluasi dan rasionalisasi anggaran terkait target pendapatan di APBD murni 2015 menjadi bagian dari penyesuaian anggaran pada APBD perubahan 2015.
Menurutnya, dengan adanya pengurangan anggaran, akan berpengaruh terhadap porsi belanja, baik di seluruh bagian sekretariat kabupaten maupun di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Untuk itu, semua kepala bagian maupun kepala SKPD lebih mencermati dokumen penggunaan anggaran (DPA). Sehingga tidak ada pekerjaan antar SKPD yang tumpang tindih," katanya.
"Kepala SKPD dan kepala bagian harus segera melakukan evaluasi program kerja dalam DPA dan menentukan kegiatan prioritas serta membuat jadwal kegiatan untuk mengatasi keterbatasan anggaran," ungkap Tohar Tohar.
Dengan target realisasi dana perimbangan yang semakin berkurang tersebut, tambahnya, berdampak penghapusan atau penundaan pelaksanaan kegiatan atau progam di setiap bagian dan SKPD.
"Perjalanan dinas keluar daerah akan dikurangi, progam yang pernah dilakukan ditunda. Prioritas pengurangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah (DPU Kimpraswil) dianggap memiliki anggaran lebih besar dari SKPD lainnya," ujar Tohar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Pelaksana Tugas Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, Selasa mengungkapkan, rasionalisasi itu dilakukan karena pendapatan terbesar pemerintah setempat masih berasal dari dana perimbangan sektor minyak dan gas (migas).
Rencana pendapatan yang ditargetkan pada APBD murni 2015 menurut Tohar, dinilai sudah tidak relevan, berdasarkan pertimbangan turunya harga minyak dunia, sehingga berdampak langsung terhadap penurunan target pendapatan daerah yang sudah ditetapkan.
"Pendapatan terbesar Penajam Paser Utara dari dana perimbangan sektor migas dan harga minyak lagi merosot, sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran karena perhitungan target pendapatan di APBD murni 2015 sudah tidak sesuai," ungkap Tohar.
Rasionalisasi anggaran tersebut lanjut Tohar, bisa mencapai Rp500 juta sampai Rp600 juta atau sekitar 40 persen dari rencana target pendapatan 2015 yang mencapai Rp1,8 triliun.
Sehingga lanjut dia, harus ada evaluasi penyesuaian anggaran kembali antara pendapatan dan pengeluaran.
"Pengurangan anggaran diprediksi bisa mencapai 40 persen dari target pendapatan awal, dimana target pendapatan Rp1,8 triliun. Dengan adanya penurunan harga minyak, maka turun menjadi antara Rp1,1,2 triliun atau Rp1,3 triliun," kata Tohar.
Penurunan harga minyak tersebut tambah dia, menjadi konsekuensi langsung terhadap penurunan pendapatan, sehingga evaluasi dan rasionalisasi anggaran terkait target pendapatan di APBD murni 2015 menjadi bagian dari penyesuaian anggaran pada APBD perubahan 2015.
Menurutnya, dengan adanya pengurangan anggaran, akan berpengaruh terhadap porsi belanja, baik di seluruh bagian sekretariat kabupaten maupun di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Untuk itu, semua kepala bagian maupun kepala SKPD lebih mencermati dokumen penggunaan anggaran (DPA). Sehingga tidak ada pekerjaan antar SKPD yang tumpang tindih," katanya.
"Kepala SKPD dan kepala bagian harus segera melakukan evaluasi program kerja dalam DPA dan menentukan kegiatan prioritas serta membuat jadwal kegiatan untuk mengatasi keterbatasan anggaran," ungkap Tohar Tohar.
Dengan target realisasi dana perimbangan yang semakin berkurang tersebut, tambahnya, berdampak penghapusan atau penundaan pelaksanaan kegiatan atau progam di setiap bagian dan SKPD.
"Perjalanan dinas keluar daerah akan dikurangi, progam yang pernah dilakukan ditunda. Prioritas pengurangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah (DPU Kimpraswil) dianggap memiliki anggaran lebih besar dari SKPD lainnya," ujar Tohar. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015