Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Kendati DPRD Kaltim belum menentukan sikap politik terkait wacana perjuangan otonomi khusus (Otsus) ke pemerintah pusat, namun Komisi IV DPRD Kaltim terus bergerak membahas wacana otsus ini hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Adapun kabupaten/kota yang menjadi tujuan sosialisasi adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Saat menyambangi DPRD Kabupaten Kukar, rombongan Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin Zain Taufik Nurrohman berharap mendapat masukan terkait perjuangan otsus dari daerah yang terkenal memiliki segudang SDA seperti batu bara dan minyak dan gas.
“Dari DPRD Kukar kami berharap mendapat masukan. Agar langkah menuju perjuangan otsus yang diwacanakan selama ini tepat sasaran,†ucap Zain didampingi Wakil Ketua Komisi IV Yahya Anja dan Sekretaris Rita Artaty Barito.
Serta beberapa anggota seperti Ahmad Rosyidi, Hermanto Kewot, Mursidi Muslim dan Ferza Agustia.
Dari pembahasan Komisi IV dengan pimpinan serta beberapa anggota DPRD Kukar mencuat wacana agar Kaltim lebih baik fokus terhadap dana bagi hasil dengan merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kukar Junaidi. Menurut Politikus Golkar ini, Kaltim tidak bisa disamakan seperti Aceh dan Papua. Untuk itu dia mengusulkan agar pemerintah lebih memilih memperjuangkan dana bagi hasil daripada otsus yang dinilainya pasti akan mengalami banyak rintangan dalam proses perjuangannya.
“Jika memang yang diperjuangkan dari otsus itu adalah dana bagi hasil, mengapa kita tidak fokus saja terhadap dana perimbangan. Bukan pesimis tapi banyak hal yang harus kita perjuangankan dalam otsus ini,†ucapnya.
Senada, Anggota Komisi IV Mursidi Muslim juga menyampaikan agar Kaltim lebih baik memperjuangkan dana perimbangan. Agar dana bagi hasil pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Kaltim lebih layak atau seimbang.
“Kaltim kaya tapi kita tidak merasakannya. Dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat ke kita (Kaltim, red) sangat menyakitkan. Untuk itu saya mengusulkan agar pemerintah menuntut dana bagi hasil yang layak untuk Kaltim,†ujarnya.
Terkait usulan tersebut, Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD Kaltim beserta seluruh walikota, bupati dan DPRD se Kaltim untuk bersama-sama duduk satu meja membahas kembali masalah otsus atau berjuang menuntut dana bagi hasil.
“Kita harus duduk bersama-sama lagi untuk menyamakan persepsi pilih yang mana, otsus atau dana bagi hasil?†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/li)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Adapun kabupaten/kota yang menjadi tujuan sosialisasi adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Saat menyambangi DPRD Kabupaten Kukar, rombongan Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin Zain Taufik Nurrohman berharap mendapat masukan terkait perjuangan otsus dari daerah yang terkenal memiliki segudang SDA seperti batu bara dan minyak dan gas.
“Dari DPRD Kukar kami berharap mendapat masukan. Agar langkah menuju perjuangan otsus yang diwacanakan selama ini tepat sasaran,†ucap Zain didampingi Wakil Ketua Komisi IV Yahya Anja dan Sekretaris Rita Artaty Barito.
Serta beberapa anggota seperti Ahmad Rosyidi, Hermanto Kewot, Mursidi Muslim dan Ferza Agustia.
Dari pembahasan Komisi IV dengan pimpinan serta beberapa anggota DPRD Kukar mencuat wacana agar Kaltim lebih baik fokus terhadap dana bagi hasil dengan merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kukar Junaidi. Menurut Politikus Golkar ini, Kaltim tidak bisa disamakan seperti Aceh dan Papua. Untuk itu dia mengusulkan agar pemerintah lebih memilih memperjuangkan dana bagi hasil daripada otsus yang dinilainya pasti akan mengalami banyak rintangan dalam proses perjuangannya.
“Jika memang yang diperjuangkan dari otsus itu adalah dana bagi hasil, mengapa kita tidak fokus saja terhadap dana perimbangan. Bukan pesimis tapi banyak hal yang harus kita perjuangankan dalam otsus ini,†ucapnya.
Senada, Anggota Komisi IV Mursidi Muslim juga menyampaikan agar Kaltim lebih baik memperjuangkan dana perimbangan. Agar dana bagi hasil pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Kaltim lebih layak atau seimbang.
“Kaltim kaya tapi kita tidak merasakannya. Dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat ke kita (Kaltim, red) sangat menyakitkan. Untuk itu saya mengusulkan agar pemerintah menuntut dana bagi hasil yang layak untuk Kaltim,†ujarnya.
Terkait usulan tersebut, Sekretaris Komisi IV Rita Artaty Barito mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD Kaltim beserta seluruh walikota, bupati dan DPRD se Kaltim untuk bersama-sama duduk satu meja membahas kembali masalah otsus atau berjuang menuntut dana bagi hasil.
“Kita harus duduk bersama-sama lagi untuk menyamakan persepsi pilih yang mana, otsus atau dana bagi hasil?†ucapnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/li)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015