Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ahmad mengharapkan penyaluran Program Beasiswa Kaltim Cemerlang bisa terserap secara luas untuk masyarakat kurang mampu di Kalimantan Timur, termasuk diantaranya anak petani dan nelayan.
Achmad di Samarinda, Rabu, mengatakan, masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi dan Kab/kota dalam upayanya meningkatkan penghasilan hidup, begitu juga dengan anak-anak mereka dalam hal pendidikan.
"Sudah seharusnya mereka juga menjadi prioritas Pemerintah, dalam penyaluran program beasiswa ini, sehingga tidak akan ada lagi anak petani dan nelayan yang tidak bisa sekolah karena persoalan biaya," ujarnya.
Menurut Ahmad, pemerintah memiliki program beasiswa Kaltim cemerlang dengan target 50 ribu orang mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tenaga pengajar, dan itu terbagi dalam beberapa klasifikasi.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu juga membuka tambahan program tentang beasiswa bagi petani dan nelayan.
Dia menambahkan, kendati pemerintah menggratiskan pendidikan hingga SMU, tetap saja dalam pendidikan dibutuhkan banyak pengeluaran seperti membeli buku dan lainnya. Ini seharusnya jangan membebani bagi mereka yang berada pada ekonomi menengah ke bawah.
"Ketika anggota dewan reses dan ini terjadi di semua kabupaten/kota di Kaltim bahwa para petani dan nelayan mengeluhkan tentang tidak ada perhatian pemerintah bagi pendidikan anak mereka ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana informatika membuat mereka kalah bersaing dalam perebutan beasiswa dengan warga perkotaan," katanya.
Padahal, kata Ahmad, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota bisa melibatkan pihak swasta dalam melakukan program ini. Artinya, perusahaan wajib memberikan beasiswa sebagai program kewajiban sosial mereka kepada anak petani dan nelayan yang berada di lingkungan setempat.
"Kami semua berharap agar pemerintah benar-benar serius menanggapi masalah ini sebab untuk menciptakan pendidikan yang merata adalah hak dari pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga apabila terdapat berbagai persoalan yang dihadapi dalam perjalanannya maka pemerintah wajib memberikan solusi," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Achmad di Samarinda, Rabu, mengatakan, masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan membutuhkan perhatian Pemerintah Provinsi dan Kab/kota dalam upayanya meningkatkan penghasilan hidup, begitu juga dengan anak-anak mereka dalam hal pendidikan.
"Sudah seharusnya mereka juga menjadi prioritas Pemerintah, dalam penyaluran program beasiswa ini, sehingga tidak akan ada lagi anak petani dan nelayan yang tidak bisa sekolah karena persoalan biaya," ujarnya.
Menurut Ahmad, pemerintah memiliki program beasiswa Kaltim cemerlang dengan target 50 ribu orang mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tenaga pengajar, dan itu terbagi dalam beberapa klasifikasi.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu juga membuka tambahan program tentang beasiswa bagi petani dan nelayan.
Dia menambahkan, kendati pemerintah menggratiskan pendidikan hingga SMU, tetap saja dalam pendidikan dibutuhkan banyak pengeluaran seperti membeli buku dan lainnya. Ini seharusnya jangan membebani bagi mereka yang berada pada ekonomi menengah ke bawah.
"Ketika anggota dewan reses dan ini terjadi di semua kabupaten/kota di Kaltim bahwa para petani dan nelayan mengeluhkan tentang tidak ada perhatian pemerintah bagi pendidikan anak mereka ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana informatika membuat mereka kalah bersaing dalam perebutan beasiswa dengan warga perkotaan," katanya.
Padahal, kata Ahmad, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota bisa melibatkan pihak swasta dalam melakukan program ini. Artinya, perusahaan wajib memberikan beasiswa sebagai program kewajiban sosial mereka kepada anak petani dan nelayan yang berada di lingkungan setempat.
"Kami semua berharap agar pemerintah benar-benar serius menanggapi masalah ini sebab untuk menciptakan pendidikan yang merata adalah hak dari pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga apabila terdapat berbagai persoalan yang dihadapi dalam perjalanannya maka pemerintah wajib memberikan solusi," ujarnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015