Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Kalimantan Timur akan memprioritaskan realisasi anggaran untuk perbaikan sejumlah jalan provinsi yang menjadi akses penghubung antar-kota atau kabupaten di daerah setempat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi Zahri di Samarinda, Senin, mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan terkait dengan program pembangunan infrastruktur yang ada di Kaltim, khususnya terkait jalan.
"Kami akan pilah-pilah mana yang perlu untuk dibantu kelanjutan pembangunannya dan mana yang baru akan dilakukan perbaikan, sehingga nantinya tidak ada lagi masalah badan jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat," katanya.
Menurut Sarkowi, buruknya kondisi infrastruktur jalan berstatus milik provinsi di sejumlah daerah patut menjadi perhatian DPRD Kaltim untuk mencarikan solusinya.
Ia menambahkan kerusakan yang terjadi di sejumlah jalan mulai dari perbatasan Kaltim-Kalsel hingga di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat selalu menjadi keluhan masyarakat.
"Contohnya jalan di Tenggarong Seberang, Sebulu hingga Muara Kaman yang berstatus milik Pemprov Kaltim. Ini akan menjadi perhatian dan prioritas dewan, khususnya Komisi III agar mendapat perhatian sehingga segera bisa selesai dengan baik," tutur Sarkowi.
Pihaknya selalu mendapat laporan dari masyarakat terkait keluhan rusaknya infrastruktur badan jalan, sehingga mengakibatkan sejumlah persoalan mulai dari kecelakaan hingga menghambat akses transportasi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan distribusi barang.
"Sudah menjadi rahasia umum kalau jalan di Kaltim sangat memperihatinkan, dan ini sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah sebagai bagian dari penyediaan sarana dan prasarana," tambah Sarkowi yang pernah menekuni profesi jurnalis itu.
Menurut Sarkowi, Komisi III juga akan fokus kepada program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, khususnya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana publik, sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.
"Dengan membangun infrastruktur yang baik di daerah akan tercipta berbagai peluang ekonomi, sehingga dapat memecah adanya ketertinggalan atau ketidakadilan di suatu daerah tertentu di Kaltim," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi Zahri di Samarinda, Senin, mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan terkait dengan program pembangunan infrastruktur yang ada di Kaltim, khususnya terkait jalan.
"Kami akan pilah-pilah mana yang perlu untuk dibantu kelanjutan pembangunannya dan mana yang baru akan dilakukan perbaikan, sehingga nantinya tidak ada lagi masalah badan jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat," katanya.
Menurut Sarkowi, buruknya kondisi infrastruktur jalan berstatus milik provinsi di sejumlah daerah patut menjadi perhatian DPRD Kaltim untuk mencarikan solusinya.
Ia menambahkan kerusakan yang terjadi di sejumlah jalan mulai dari perbatasan Kaltim-Kalsel hingga di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat selalu menjadi keluhan masyarakat.
"Contohnya jalan di Tenggarong Seberang, Sebulu hingga Muara Kaman yang berstatus milik Pemprov Kaltim. Ini akan menjadi perhatian dan prioritas dewan, khususnya Komisi III agar mendapat perhatian sehingga segera bisa selesai dengan baik," tutur Sarkowi.
Pihaknya selalu mendapat laporan dari masyarakat terkait keluhan rusaknya infrastruktur badan jalan, sehingga mengakibatkan sejumlah persoalan mulai dari kecelakaan hingga menghambat akses transportasi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan distribusi barang.
"Sudah menjadi rahasia umum kalau jalan di Kaltim sangat memperihatinkan, dan ini sebenarnya menjadi kewajiban pemerintah sebagai bagian dari penyediaan sarana dan prasarana," tambah Sarkowi yang pernah menekuni profesi jurnalis itu.
Menurut Sarkowi, Komisi III juga akan fokus kepada program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, khususnya yang berhubungan dengan sarana dan prasarana publik, sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.
"Dengan membangun infrastruktur yang baik di daerah akan tercipta berbagai peluang ekonomi, sehingga dapat memecah adanya ketertinggalan atau ketidakadilan di suatu daerah tertentu di Kaltim," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015