Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberikan apresiasi terhadap langkah Provinsi Kalimantan Timur yang menuntut daerah otonomi khusus kepada pemerintah pusat melalui jalur konstitusional.
"Tuntutan masyarakat bersama Pemprov Kaltim melalui jalur konstitusional, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kaltim semakin dewasa dalam menjalani demokrasi," kata Yuddy Chrisnandi di Samarinda, Selasa.
Selain memastikan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kaltim dengan prestasi yang dicapai selama ini, kedatangan Menteri PAN-RB ke Kaltim juga untuk menyerap berkembangnya aspirasi masyarakat terkait tuntutan otsus.
Jalur yang ditempuh masyarakat bersama Gubernur Kaltim dalam menuntut otsus dengan jalur elegan ini, lanjut dia, menggambarkan bahwa tingginya kecintaan Kaltim terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia juga mengatakan ikatan sejarah, kesamaan nasib, dan cita-cita kehidupan bangsa sejak dulu hingga di masa mendatang, merupakan hal penting sebagai pemersatu bangsa.
Indonesia, kata Yuddy, tidak akan ada jika tidak ada Kaltim, Jabar, Jatim, NTB dan lainnya.
"Indonesia tidak akan utuh tanpa 34 provinsi di dalamnya, maupun 508 lebih kabupaten/kota di dalamnya, termasuk 250 juta rakyat Indonesia yang tetap bertekad mempertahankan kedaulatan NKRI," katanya.
Terkait dengan itu, lanjut dia, semua pihak akan terus diajak melakukan komunikasi sosial yang intensif dan memberikan kesadaran, termasuk memotivasi kepada masyarakat bahwa sekeras apapun dan setajam apapun aspirasi, tetap harus disalurkan pada jalur yang tepat dan elegan.
Menurut ia, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, asalkan semua pihak berkeinginan saling terbuka, menerima pendapat guna mencari solusi terbaik.
Yuddy menambahkan sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memikirkan berbagai aspek, pandangan dan kepentingan wilayah Tanah Air, sehingga kontribusi yang diberikan harus prorakyat Indonesia, yang di dalamnya ada Kaltim.
"Atas nama pribadi dan pemerintah mewakili presiden, saya memberikan apresiasi tinggi terhadap aspirasi Kaltim yang disalurkan melalui jalur konstitusional, tidak melalui kegiatan politik praktis yang justru memanaskan situasi dan bisa tidak terkendali. Kami akan kaji aspirasi masyarakat Kaltim ini," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Tuntutan masyarakat bersama Pemprov Kaltim melalui jalur konstitusional, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kaltim semakin dewasa dalam menjalani demokrasi," kata Yuddy Chrisnandi di Samarinda, Selasa.
Selain memastikan akuntabilitas kinerja pemerintahan Kaltim dengan prestasi yang dicapai selama ini, kedatangan Menteri PAN-RB ke Kaltim juga untuk menyerap berkembangnya aspirasi masyarakat terkait tuntutan otsus.
Jalur yang ditempuh masyarakat bersama Gubernur Kaltim dalam menuntut otsus dengan jalur elegan ini, lanjut dia, menggambarkan bahwa tingginya kecintaan Kaltim terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia juga mengatakan ikatan sejarah, kesamaan nasib, dan cita-cita kehidupan bangsa sejak dulu hingga di masa mendatang, merupakan hal penting sebagai pemersatu bangsa.
Indonesia, kata Yuddy, tidak akan ada jika tidak ada Kaltim, Jabar, Jatim, NTB dan lainnya.
"Indonesia tidak akan utuh tanpa 34 provinsi di dalamnya, maupun 508 lebih kabupaten/kota di dalamnya, termasuk 250 juta rakyat Indonesia yang tetap bertekad mempertahankan kedaulatan NKRI," katanya.
Terkait dengan itu, lanjut dia, semua pihak akan terus diajak melakukan komunikasi sosial yang intensif dan memberikan kesadaran, termasuk memotivasi kepada masyarakat bahwa sekeras apapun dan setajam apapun aspirasi, tetap harus disalurkan pada jalur yang tepat dan elegan.
Menurut ia, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, asalkan semua pihak berkeinginan saling terbuka, menerima pendapat guna mencari solusi terbaik.
Yuddy menambahkan sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memikirkan berbagai aspek, pandangan dan kepentingan wilayah Tanah Air, sehingga kontribusi yang diberikan harus prorakyat Indonesia, yang di dalamnya ada Kaltim.
"Atas nama pribadi dan pemerintah mewakili presiden, saya memberikan apresiasi tinggi terhadap aspirasi Kaltim yang disalurkan melalui jalur konstitusional, tidak melalui kegiatan politik praktis yang justru memanaskan situasi dan bisa tidak terkendali. Kami akan kaji aspirasi masyarakat Kaltim ini," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015