Penajam (ANTARA Kaltim) - Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar menilai, pengelolaan keuangan atau penyelenggaraan administrasi keuangan daerah yang dilakukan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah itu, tidak tertib.
"Masih banyak SKPD yang tidak taat azas atau aturan pengelolaan administrasi keuangan, sehingga berakibat terlambat menyampaikan laporan realisasi APBD, terlambat pengajuan dari bendarhara dan terlambat penyusunan dokumen anggaran tahun berikutnya serta penyusunan Renstra," ungkap Yusran Aspar pada penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2015 kepada seluruh SKPD, Senin.
Tidak tertibnya pengelolaan administrasi keuangan daerah kata Yusran Aspar,karena SKPD tidak taat dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi keuangan daerah, sehingga menjadikan kendala pada realisasi penyerapan, penyusunan rencana strategis (Renstra) dan penyusunan dokumen keuangan tahun berikutnya.
Ia menegaskan, akan memutasi pejabat di SKPD yang belum menyerahkan renstra.
"Renstra tersebut merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen keuangan tahun berikutnya sehingga jika masih ada pejabat yang tidak menyerahkannya, akan kami mutasi," tegas Yusran Aspar.
Sementara, Pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar mengatakan, sebelumnya ada tiga SKPD yang belum menyerahkan renstra namun setelah diberikan surat akhirnya sisa satu yang belum menyerahkan.
Terkait DPA 2015 Tohar mengatakan, setelah pengguna anggaran (PA) menerima DPA, diwajibkan mempelajari lebih seksama bersama pejabat di SKPD masing-masing.
"Jika ada yang harus dilakukan perbaikan segera berkoordinasi ke bagian terkait, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan," ujar Tohar.
Pengguna anggaran lanjut Tohar, harus melakukan monitoring dan evaluasi capaian kerja terhadap kegiatan yang tercantum dalam DPA yang diterima serta melakukan pengawasan dari awal hingga akhir pelaksanaan program kerja, sehingga realisasi keuangan dan fisik dapat dikendalikan sesuai tahapan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Masih banyak SKPD yang tidak taat azas atau aturan pengelolaan administrasi keuangan, sehingga berakibat terlambat menyampaikan laporan realisasi APBD, terlambat pengajuan dari bendarhara dan terlambat penyusunan dokumen anggaran tahun berikutnya serta penyusunan Renstra," ungkap Yusran Aspar pada penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2015 kepada seluruh SKPD, Senin.
Tidak tertibnya pengelolaan administrasi keuangan daerah kata Yusran Aspar,karena SKPD tidak taat dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi keuangan daerah, sehingga menjadikan kendala pada realisasi penyerapan, penyusunan rencana strategis (Renstra) dan penyusunan dokumen keuangan tahun berikutnya.
Ia menegaskan, akan memutasi pejabat di SKPD yang belum menyerahkan renstra.
"Renstra tersebut merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen keuangan tahun berikutnya sehingga jika masih ada pejabat yang tidak menyerahkannya, akan kami mutasi," tegas Yusran Aspar.
Sementara, Pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar mengatakan, sebelumnya ada tiga SKPD yang belum menyerahkan renstra namun setelah diberikan surat akhirnya sisa satu yang belum menyerahkan.
Terkait DPA 2015 Tohar mengatakan, setelah pengguna anggaran (PA) menerima DPA, diwajibkan mempelajari lebih seksama bersama pejabat di SKPD masing-masing.
"Jika ada yang harus dilakukan perbaikan segera berkoordinasi ke bagian terkait, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan," ujar Tohar.
Pengguna anggaran lanjut Tohar, harus melakukan monitoring dan evaluasi capaian kerja terhadap kegiatan yang tercantum dalam DPA yang diterima serta melakukan pengawasan dari awal hingga akhir pelaksanaan program kerja, sehingga realisasi keuangan dan fisik dapat dikendalikan sesuai tahapan. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015