Bontang (ANTARA Kaltim) - Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Etha Rimba menyatakan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di daerah itu terus mengalami penurunan dari 88,12 persen pada 2010 menjadi hanya 67,9 persen pada 2013.
"Dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kota Bontang, terus mengalami penurunan. Untuk mengatasi terus menurunnnya daya serap anggaran itu, pemerintah harus melakukan pembenahan srtuktur organisasi di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk perbaikan program-program yang telah dicanangkan pemerintah" ungkap Etha Rimba di Samarinda, Senin.
Berdasarkan data, kata Etha Rimba, pada 2010, serapan anggaran Kota Bontang mencapai 88,12 persen kemudian menurun 83,72 persen pada 2011, lalu turun lagi pada 2012 menjadi 78,35 persen selanjutnya pada 2013 anjlok menjadi 67,9 persen pada 2013.
Terus merosotnya daya serap anggaran itu, lanjut Etha Rimba menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) daerah itu terus meningkat.
"Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya silpa, di antaranya program yang tidak berjalan maksimal misalnya pembebasan lahan, gagal lelang dan masih banyak lagi penyebabnya," kata Etha Rimba.
Ia berharap ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang lebih selektif dalam memilih suatu program, termasuk terkait sumber daya manusia (SDM) di setiap SKPD.
Beberapa waktu lalu ia menyarankan Pemkot Bontang agar tidak memutasi pejabatnya yang betul-betul profesional sehingga dapat menciptakan tata kelola dengan baik.
"Ini tentunya untuk menghasilkan SDM yang mumpuni dan siap untuk bekerja tepat guna dengan program yang telah dicanangkan pemerintah agar berjalan dengan baik," ungkap Etha Rimba.
Walaupun pesimistis namun politisi Partai Gerindra itu mengatakan bukan berarti tidak setuju dengan program yang telah dicanangkan Pemkot Bontang.
"Berdasarkan fakta itulah, saya melihat pencapaian program pemerintah tidak rasional. Pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp100 miliar dan daya serap tidak seimbang dengan dana perimbangan dari pusat," ungkap Etah Rimba. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kota Bontang, terus mengalami penurunan. Untuk mengatasi terus menurunnnya daya serap anggaran itu, pemerintah harus melakukan pembenahan srtuktur organisasi di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk perbaikan program-program yang telah dicanangkan pemerintah" ungkap Etha Rimba di Samarinda, Senin.
Berdasarkan data, kata Etha Rimba, pada 2010, serapan anggaran Kota Bontang mencapai 88,12 persen kemudian menurun 83,72 persen pada 2011, lalu turun lagi pada 2012 menjadi 78,35 persen selanjutnya pada 2013 anjlok menjadi 67,9 persen pada 2013.
Terus merosotnya daya serap anggaran itu, lanjut Etha Rimba menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) daerah itu terus meningkat.
"Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya silpa, di antaranya program yang tidak berjalan maksimal misalnya pembebasan lahan, gagal lelang dan masih banyak lagi penyebabnya," kata Etha Rimba.
Ia berharap ke depan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang lebih selektif dalam memilih suatu program, termasuk terkait sumber daya manusia (SDM) di setiap SKPD.
Beberapa waktu lalu ia menyarankan Pemkot Bontang agar tidak memutasi pejabatnya yang betul-betul profesional sehingga dapat menciptakan tata kelola dengan baik.
"Ini tentunya untuk menghasilkan SDM yang mumpuni dan siap untuk bekerja tepat guna dengan program yang telah dicanangkan pemerintah agar berjalan dengan baik," ungkap Etha Rimba.
Walaupun pesimistis namun politisi Partai Gerindra itu mengatakan bukan berarti tidak setuju dengan program yang telah dicanangkan Pemkot Bontang.
"Berdasarkan fakta itulah, saya melihat pencapaian program pemerintah tidak rasional. Pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp100 miliar dan daya serap tidak seimbang dengan dana perimbangan dari pusat," ungkap Etah Rimba. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014