Samarinda (ANTARA Kaltim) – Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi menegaskan, dimulai 1 Desember 2014 Pemprov Kaltim tidak menerima permintaan ataupun memberikan sumbangan kepada pihak manapun, baik lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi maupun lainnya.
Hal ini, ujar dia, sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltim untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) di kalangan pemerintahan. Karena, dengan adanya sumbangan-sumbangan itu, dapat membuat pimpinan SKPD untuk mencari peluang untuk melakukan tindakan korupsi.
“Kita mulai hari ini sudah memasang tulisan besar di seluruh SKPD lingkup Pemprov, yakni tidak menerima permintaan sumbangan atau memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun. Karena itu tidak tersedia anggarannya, kecuali memang ada pos anggarannya,†ujar Rusmadi, Senin (1/12).
Untuk itu, lanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim agar sesegera mungkin mengeluarkan rekomendasi LSM ataupun organisasi yang terdaftar untuk dilakukan inventarisir dan evaluasi terhadap kegiatannya. Karena, diindikasikan ada diantara LSM ataupun organisasi yang menjadi salah satu faktor penghambat upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kita akan lakukan evaluasi di lapangan. Memang banyak keberadaannya jelas. Tetapi aktivitasnya yang kita pantau, apakah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilaporkan ke Pemprov Kaltim melalui instansi terkait. Jika tidak sesuai maka kita akan tindaklanjuti,†jelasnya.
Upaya ini, sambung dia, tidak lain sebagai salah satu bagian dari upaya mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity. Sebelumnya, Pemprov Kaltim juga telah mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik juga ditandai dengan penegakan hukum disiplin PNS.
“Untuk pelayanan publik yang lebih baik, kita telah membentuk Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (PDASN) yang secara berkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke instansi pelayanan publik,†sambungnya.
Rusmadi menambahkan, walaupun sudah dilakukan langkah-langkah kongkrit namun Pemprov Kaltim tetap berusaha untuk mendapatkan masukan dan kritik membangun dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan di setiap sektor pelayanan publik. (Humas Prov Kaltim/her)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal ini, ujar dia, sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltim untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) di kalangan pemerintahan. Karena, dengan adanya sumbangan-sumbangan itu, dapat membuat pimpinan SKPD untuk mencari peluang untuk melakukan tindakan korupsi.
“Kita mulai hari ini sudah memasang tulisan besar di seluruh SKPD lingkup Pemprov, yakni tidak menerima permintaan sumbangan atau memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun. Karena itu tidak tersedia anggarannya, kecuali memang ada pos anggarannya,†ujar Rusmadi, Senin (1/12).
Untuk itu, lanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim agar sesegera mungkin mengeluarkan rekomendasi LSM ataupun organisasi yang terdaftar untuk dilakukan inventarisir dan evaluasi terhadap kegiatannya. Karena, diindikasikan ada diantara LSM ataupun organisasi yang menjadi salah satu faktor penghambat upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kita akan lakukan evaluasi di lapangan. Memang banyak keberadaannya jelas. Tetapi aktivitasnya yang kita pantau, apakah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilaporkan ke Pemprov Kaltim melalui instansi terkait. Jika tidak sesuai maka kita akan tindaklanjuti,†jelasnya.
Upaya ini, sambung dia, tidak lain sebagai salah satu bagian dari upaya mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity. Sebelumnya, Pemprov Kaltim juga telah mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selain itu, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik juga ditandai dengan penegakan hukum disiplin PNS.
“Untuk pelayanan publik yang lebih baik, kita telah membentuk Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (PDASN) yang secara berkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke instansi pelayanan publik,†sambungnya.
Rusmadi menambahkan, walaupun sudah dilakukan langkah-langkah kongkrit namun Pemprov Kaltim tetap berusaha untuk mendapatkan masukan dan kritik membangun dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan di setiap sektor pelayanan publik. (Humas Prov Kaltim/her)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014