Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengingatkan agar pembangunan perbatasan mendapat perhatian serius pemerintah di semua tingkatan, baik pemerintah di daerah maupun pusat.
Hal ini penting dilakukan agar ancaman disintegrasi bangsa atau ancaman eksodus masyarakat Indonesia ke negara tetangga tidak terjadi. Warga Indonesia di perbatasan juga berhak mendapatkan perhatian yang sama, seperti dirasakan masyarakat Indonesia lainnya yang berada di daerah perkotaan dan daerah lainnya selain di perbatasan dan pedalaman.
Penegasan Mukmin tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan usai memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/11).
Sangat sulit untuk membantah dan mengelak anggapan, bahwa masyarakat perbatasan menghadapi masa-masa yang sangat sulit dalam keseharian mereka akibat keterbatasan infrastruktur dan sarana komunikasi. Lebih menyedihkan, karena transportasi darat menuju kawasan perbatasan tidak satupun terhubung, kecuali melalui jalur sungai.
"Ketika terjadi kemarau dan kekeringan, maka mereka menghadapi kesulitan yang maha dahsyat. Sungai kering hingga satu-satunya jalur transportasi tidak bisa digunakan. Ditambah lagi, di sana tidak ada jaringan komunikasi," tegas Mukmin menggambarkan betapa sulit kehidupan masyarakat perbatasan saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah desa di perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu beberapa pekan lalu.
Selama ini, masyarakat perbatasan merasakan perhatian yang sangat minim dari pemerintah Indonesia. Sementara untuk mempertahankan hidup, mereka tidak jarang bergantung dengan aktifitas ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, Malaysia.
"Tidak bisa dibantah bahwa kehidupan masyarakat perbatasan memang sangat sulit. Inilah sindiran yang mereka sampaikan saat saya dan rombongan berkunjung ke sana, 'garuda di dadaku, Malaysia di perutku'. Pemerintah harus melihat langsung kondisi ini, memahami dan lalu membuat program untuk mempercepat pembangunan di sana," tegas Mukmin.
Mukmin menambahkan, setelah kunjungannya ke kawasan perbatasan itu, pihaknya telah memerintahkan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk lebih intens menyambangi kawasan-kawasan perbatasan.
Bukan hanya itu, Wagub Mukmin Faisyal juga mengingatkan jajarannya untuk dapat menjalin sinergi yang baik dengan instansi vertikal agar proses pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi dilakukan secara parsial.
Lebih ekstrem Mukmin bahkan mengajak para pejabat pusat untuk sekali-kali melakukan kunjungan ke kawasan perbatasan sehingga secara langsung mereka dapat 'menikmati' kesulitan sehingga bisa segera menyusun rencana pembangunan yang tepat untuk mendorong laju pertumbuhan kawasan perbatasan.
Pemprov Kaltim sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk dapat membuka isolasi kawasan tersebut. Salah satunya adalah dengan membangun lima tower di sejumlah titik perbatasan. Akhir tahun ini, rencananya lima tower itu akan segera difungsikan dan layanan komunikasi di kawasan tersebut sudah bisa "kring" alias beroperasi. (Humas Prov/sul)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal ini penting dilakukan agar ancaman disintegrasi bangsa atau ancaman eksodus masyarakat Indonesia ke negara tetangga tidak terjadi. Warga Indonesia di perbatasan juga berhak mendapatkan perhatian yang sama, seperti dirasakan masyarakat Indonesia lainnya yang berada di daerah perkotaan dan daerah lainnya selain di perbatasan dan pedalaman.
Penegasan Mukmin tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan usai memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/11).
Sangat sulit untuk membantah dan mengelak anggapan, bahwa masyarakat perbatasan menghadapi masa-masa yang sangat sulit dalam keseharian mereka akibat keterbatasan infrastruktur dan sarana komunikasi. Lebih menyedihkan, karena transportasi darat menuju kawasan perbatasan tidak satupun terhubung, kecuali melalui jalur sungai.
"Ketika terjadi kemarau dan kekeringan, maka mereka menghadapi kesulitan yang maha dahsyat. Sungai kering hingga satu-satunya jalur transportasi tidak bisa digunakan. Ditambah lagi, di sana tidak ada jaringan komunikasi," tegas Mukmin menggambarkan betapa sulit kehidupan masyarakat perbatasan saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah desa di perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu beberapa pekan lalu.
Selama ini, masyarakat perbatasan merasakan perhatian yang sangat minim dari pemerintah Indonesia. Sementara untuk mempertahankan hidup, mereka tidak jarang bergantung dengan aktifitas ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, Malaysia.
"Tidak bisa dibantah bahwa kehidupan masyarakat perbatasan memang sangat sulit. Inilah sindiran yang mereka sampaikan saat saya dan rombongan berkunjung ke sana, 'garuda di dadaku, Malaysia di perutku'. Pemerintah harus melihat langsung kondisi ini, memahami dan lalu membuat program untuk mempercepat pembangunan di sana," tegas Mukmin.
Mukmin menambahkan, setelah kunjungannya ke kawasan perbatasan itu, pihaknya telah memerintahkan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk lebih intens menyambangi kawasan-kawasan perbatasan.
Bukan hanya itu, Wagub Mukmin Faisyal juga mengingatkan jajarannya untuk dapat menjalin sinergi yang baik dengan instansi vertikal agar proses pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi dilakukan secara parsial.
Lebih ekstrem Mukmin bahkan mengajak para pejabat pusat untuk sekali-kali melakukan kunjungan ke kawasan perbatasan sehingga secara langsung mereka dapat 'menikmati' kesulitan sehingga bisa segera menyusun rencana pembangunan yang tepat untuk mendorong laju pertumbuhan kawasan perbatasan.
Pemprov Kaltim sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk dapat membuka isolasi kawasan tersebut. Salah satunya adalah dengan membangun lima tower di sejumlah titik perbatasan. Akhir tahun ini, rencananya lima tower itu akan segera difungsikan dan layanan komunikasi di kawasan tersebut sudah bisa "kring" alias beroperasi. (Humas Prov/sul)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014