Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur M Syamsie Juhri menilai perhatian bupati setempat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) cukup tinggi.
"Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dialokasikan Kabupaten Kutai Kertanegara mencapai Rp19,07 miliar dari total dana yang dialokasikan oleh tujuh kabupaten di Kaltim sebesar Rp57,37 miliar," ujarnya di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan BLM yang dialokasikan Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp19,07 miliar pada 2014 tersebut belum termasuk BLM dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM-MPd dari APBN sebanyak Rp15 miliar, sehingga total BLM PNPM-MPd di daerah itu mencapai Rp34 miliar.
Menurut dia di peringkat kedua tertinggi sebagai daerah yang mengalokasikan anggaran untuk PNPM-MPd di Kaltim adalah Kabupaten Paser dengan nilai Rp14,88 miliar, sehingga total pendanaan untuk Paser mencapai Rp23 miliar karena mendapat anggaran dari APBN sekitar Rp8 miliar.
Urutan ketiga adalah Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp8,05 miliar, sehingga total kegiatan untuk desa di Kutai Timur menggunakan dana sekitar Rp26 miliar karena mendapat suntikan dari pemerintah pusat melalui APBN sekitar Rp18 miliar.
Dia mengatakan pendekatan yang dilakukan dari PNPM-MPd adalah menggunakan kecamatan sebagai lokasi khusus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program di semua desa dalam satu kecamatan.
Selain itu, kata dia, juga memposisikan masyarakat sebagai penentu kebijakan dan pelaku utama pembangunan di desa masing-masing, termasuk mengutamakan nilai budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
"Sistem yang diterapkan itulah yang menyebabkan mengapa pembangunan yang dilakukan melalui PNPM cukup berhasil, kemudian manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, karena pekerjaannya juga dilakukan oleh masyarakat dan merupakan usulan masyarakat sendiri.
Bahkan, kata dia, sebagian masyarakat yang ekonominya lebih baik dari warga lain dalam satu desa, mereka rela menambahkan sejumlah uang jika ada pekerjaan yang kekurangan biaya, karena dananya tidak cukup. Ini menggambarkan bahwa masyarakat proyek di desanya merupakan kebutuhan mereka.
Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dari dana PNPM-MPd antara lain untuk modal usaha kaum perempuan, pembangunan pengairan pertanian, sarana air bersih, pengadaan pembangkit listrik, jalan tembus antardesa, jalan tembus lokasi pertanian, dan gedung kesehatan maupun gedung pendidikan.
Dia menyontohkan, khusus di Kecamatan Kota Bangun pada 2014, terdapat 16 desa yang mendapat BLM senilai Rp2,6 miliar.
Dana BLM baik dari APBN maupun dari APBD Kabupaten Kukar itu, katanya, telah dimanfaatkan sesuai yang diusulkan masyarakat, baik untuk pembangunan fisik maupun penguatan kapasitas.
Dana tersebut, antara lain untuk pembangunan jalan usaha tani berkonstruksi kayu ulin di Desa Loleng dengan dana yang dimanfaatkan sebesar Rp19,7 juta.
Pembangunan jalan model jembatan sepanjang 2 x 200 meter ini juga mendapat swadaya masyarakat senilai Rp3,7 juta.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dialokasikan Kabupaten Kutai Kertanegara mencapai Rp19,07 miliar dari total dana yang dialokasikan oleh tujuh kabupaten di Kaltim sebesar Rp57,37 miliar," ujarnya di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan BLM yang dialokasikan Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar Rp19,07 miliar pada 2014 tersebut belum termasuk BLM dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM-MPd dari APBN sebanyak Rp15 miliar, sehingga total BLM PNPM-MPd di daerah itu mencapai Rp34 miliar.
Menurut dia di peringkat kedua tertinggi sebagai daerah yang mengalokasikan anggaran untuk PNPM-MPd di Kaltim adalah Kabupaten Paser dengan nilai Rp14,88 miliar, sehingga total pendanaan untuk Paser mencapai Rp23 miliar karena mendapat anggaran dari APBN sekitar Rp8 miliar.
Urutan ketiga adalah Kabupaten Kutai Timur dengan nilai Rp8,05 miliar, sehingga total kegiatan untuk desa di Kutai Timur menggunakan dana sekitar Rp26 miliar karena mendapat suntikan dari pemerintah pusat melalui APBN sekitar Rp18 miliar.
Dia mengatakan pendekatan yang dilakukan dari PNPM-MPd adalah menggunakan kecamatan sebagai lokasi khusus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program di semua desa dalam satu kecamatan.
Selain itu, kata dia, juga memposisikan masyarakat sebagai penentu kebijakan dan pelaku utama pembangunan di desa masing-masing, termasuk mengutamakan nilai budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
"Sistem yang diterapkan itulah yang menyebabkan mengapa pembangunan yang dilakukan melalui PNPM cukup berhasil, kemudian manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, karena pekerjaannya juga dilakukan oleh masyarakat dan merupakan usulan masyarakat sendiri.
Bahkan, kata dia, sebagian masyarakat yang ekonominya lebih baik dari warga lain dalam satu desa, mereka rela menambahkan sejumlah uang jika ada pekerjaan yang kekurangan biaya, karena dananya tidak cukup. Ini menggambarkan bahwa masyarakat proyek di desanya merupakan kebutuhan mereka.
Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dari dana PNPM-MPd antara lain untuk modal usaha kaum perempuan, pembangunan pengairan pertanian, sarana air bersih, pengadaan pembangkit listrik, jalan tembus antardesa, jalan tembus lokasi pertanian, dan gedung kesehatan maupun gedung pendidikan.
Dia menyontohkan, khusus di Kecamatan Kota Bangun pada 2014, terdapat 16 desa yang mendapat BLM senilai Rp2,6 miliar.
Dana BLM baik dari APBN maupun dari APBD Kabupaten Kukar itu, katanya, telah dimanfaatkan sesuai yang diusulkan masyarakat, baik untuk pembangunan fisik maupun penguatan kapasitas.
Dana tersebut, antara lain untuk pembangunan jalan usaha tani berkonstruksi kayu ulin di Desa Loleng dengan dana yang dimanfaatkan sebesar Rp19,7 juta.
Pembangunan jalan model jembatan sepanjang 2 x 200 meter ini juga mendapat swadaya masyarakat senilai Rp3,7 juta.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014