Rumah Kreasi Kembali Serukan Menteri dari Kaltim

Samarinda, 26/10 (ANTARA Kaltim) - Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Kaltim kembali menyerukan kepada Presiden Joko Widodo agar menempatkan orang profesional asal Provinsi Kaltim dijadikan menteri, mengingat besarnya andil daerah itu untuk Indonesia.  

"Sejak Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, belum pernah ada menteri dari Kaltim, padahal sumbangsih dari Kaltim untuk Indonesia begitu banyak, mulai dari bidang ekonomi hingga politik," ujar Sekretaris RKIH Kaltim Adji Purnawarman di Samarinda, Minggu.

Purnawarman yang keturunan Kesultanan Kutai Kartanegara ini melanjutkan, pihaknya atas nama masyarakat Kaltim menindaklanjuti hasil seminar nasional pada 24 September 2014, di Hotel Grand Sawit Samarinda, Kaltim.

Seminar tersebut diprakarsai oleh Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi (BORNEO), bekerja sama dengan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kalimantan Timur.

Seminar nasional tersebut bertema "Memiliki Nilai Secara Politikkah Kalimantan Timur di Mata Jokowi - JK, dari sudut pandang representasi Kaltim di Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla".

Gerakan untuk menempatkan warga Kaltim di posisi menteri Deklarasi Suara Rakyat Kalimantan Timur untuk Indonesia Hebat tersebut dimotori oleh RKIH Kaltim dan Kadin Kaltim, serta didukung beberapa ormas, akademisi dan relawan, di antaranya dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Gerakan untuk menempatkan warga Kaltim di posisi menteri juga didukung ProJo Kaltim, Universitas Mulawarman, SAPAS, Aliansi Indonesia, Panca Guna Bangsa, Komunitas Suara Kita, IKAPI, PDB-KT dan dukungan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara, terutama ketika pertemuan pada hari Minggu, 12 Oktober 2014.

Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh rumusan kesepakatan, pertama adalah fakta sejarah bahwa kerajaan tertua di nusantara yang saat ini berwujud Kesultanan Kutai Kertanegara dengan kewilayahan yang kini menjadi Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua adalah fakta, selama republik ini berdiri, Kaltim telah memberikan kekayaan sumber daya alamnya bagi pembangunan Indonesia di segala bidang, bukan hanya untuk dirinya, namun juga untuk pembangunan seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga adalah fakta proses pembangunan Kaltim mengalami percepatan yang kurang signifikan dalam segala bidang, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Keempat adalah fakta, sebanyak 63,8 persen rakyat Kaltim telah memberikan mandat kepercayaannya kepada Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk memimpin dan memajukan pembangunan Indonesia pada umumnya, dan Kaltim pada khususnya.

Kelima adalah fakta bahwa Kalimantan Timur dengan PDRB yang dihasilkan mencapai rata-rata Rp320 triliun setiap tahunnya.

Keenam, atas adanya fakta tersebut, maka sudah saatnya dan selayaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin Jokowi-JK, memberikan perhatian, kesempatan, dan prioritas yang lebih kepada putra Kaltim untuk terlibat langsung dalam pemerintahan dengan keterwakilannya di kabinet.

"Kesepakatan ketujuh adalah, putra Kaltim di kabinet tentunya harus memenuhi kriteria yang bersih, berintegritas, profesional, dan berkepribadian agar dapat mewakili Kaltim secara utuh dan bermartabat," ujar Purnawarman. (*)