Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik mengingatkan kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dampaknya harus bisa mendorong kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah.
"Kehadiran badan usaha daerah ini harus bisa menjadi pemantik atau berkontribusi untuk masyarakat dan perekonomian daerah,” tegas Akmal Malik saat membuka Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD dan BUMDes di Samarinda, Selasa.
Menurut Akmal, BUMD, BLUD dan BUMDes yang sukses bisa dilihat dari beberapa hal, diantaranya di sisi manajerial tidak ada temuan pelanggaran hukum.
Poin kedua lanjutnya yakni uang yang dititipkan oleh pemda sebagai modal mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
Selanjutnya, BUMD tidak boleh pasif dengan usaha yang ada dan terus menggali potensi-potensi bisnis di luar pemerintahan.
“Minimal tiga ini saja yang bisa dilakukan sudah bagus banget. Coba cari BUMD yang bisa mengambil modal di luar pemerintah. Inilah yang kita berbagi pengalaman dari mereka-mereka ini, dari lembaga-lembaga seperti ini. cerita sukses mereka,” jelas Akmal Malik.
Untuk itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini meminta kepada penyelenggara acara untuk menghadirkan narasumber yang bisa berbagi kisah sukses mengelola BUMD, BLUD dan BUMDes.
“Ini kesempatan yang sangat bagus untuk menghadirkan best practice. Narasumber betul-betul orang yang berpengalaman, minimal bisa sharing apa yang sudah dilakukan oleh BUMD, BLUD atau BUMDes sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” pinta Akmal Malik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Kehadiran badan usaha daerah ini harus bisa menjadi pemantik atau berkontribusi untuk masyarakat dan perekonomian daerah,” tegas Akmal Malik saat membuka Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD dan BUMDes di Samarinda, Selasa.
Menurut Akmal, BUMD, BLUD dan BUMDes yang sukses bisa dilihat dari beberapa hal, diantaranya di sisi manajerial tidak ada temuan pelanggaran hukum.
Poin kedua lanjutnya yakni uang yang dititipkan oleh pemda sebagai modal mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi untuk menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
Selanjutnya, BUMD tidak boleh pasif dengan usaha yang ada dan terus menggali potensi-potensi bisnis di luar pemerintahan.
“Minimal tiga ini saja yang bisa dilakukan sudah bagus banget. Coba cari BUMD yang bisa mengambil modal di luar pemerintah. Inilah yang kita berbagi pengalaman dari mereka-mereka ini, dari lembaga-lembaga seperti ini. cerita sukses mereka,” jelas Akmal Malik.
Untuk itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini meminta kepada penyelenggara acara untuk menghadirkan narasumber yang bisa berbagi kisah sukses mengelola BUMD, BLUD dan BUMDes.
“Ini kesempatan yang sangat bagus untuk menghadirkan best practice. Narasumber betul-betul orang yang berpengalaman, minimal bisa sharing apa yang sudah dilakukan oleh BUMD, BLUD atau BUMDes sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” pinta Akmal Malik.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024