Tanjung Redeb (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kaltim Gamalis meminta kepada Komisi Pemilihan Umum ILPU) Kabupaten Berau untuk melakukan Komunikasi lebih dulu dengan pemerintah setempat guna meminta titik terang terkait keberadaan status lahan kantor Sekretariat KPU di Berau yang dinilai kondisinya kurang layak.
“Beberapa waktu lalu, saat monitoring oleh Komisi Gabungan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilpres 2014 keluhan ini sudah kami dengarkan langsung dari Ketua KPU Berau, kita sarankan untuk komunikasi lebih dulu dengan pemerintah daerah setempat,†kata Gamalis.
Terkait hal itu, Ketua KPU Berau Roby Maula juga sempat mengeluhkan status lahan yang yang kini ditempati menjadi kantor sekretariat KPU Berau belum menjadi milik KPU Berau. Menurut Roby Maula, Ketua KPU Berau, status lahan sangat menghambat optimalisasi kerja KPU Berau, sebab menjadi kendala KPU dalam menerima bantuan-bantuan keuangan karena status lahan yang belum jelas.
Menanggapi hal tersebut, Gamalis lebih lanjut mengatakan, bahwa DPRD Kaltim secara terbuka tentu akan membantu mengupayakan agar KPU Berau tidak lagi terganjal akibat status lahan. Namun demikian, tentu hal ini harus lebih dulu dikomunikasikan kepada pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Berau.
“Diperjelas lebih dulu status lahan saat ini milik siapa, tentu pemda Berau yang lebih paham. Nantinya tentu kaitannya dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kalo kita di DPRD Kaltim siap untuk memberikan bantuan guna optimalisasi kinerja KPU Berau,†ungkap Gamalis.
Nantinya jika telah dikomunikasikan kepada pemda setempat, Gamalis menyarankan untuk tetap melakukan komunikasi dengan DPRD Kaltim, terutama pada Komisi terkait yaitu Komisi I yang membidangi masalah hukum.
“Saya sangat memahami jika kendala ini menyulitkan KPU Berau dalam menrima bantuan-bantuan keuangan terutama jika ingin melakukan renovasi pada gedung yang dinilia sudah kurang layak karena bangunan yang dianggap rawan dari konflik-konflik terutama saat pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu,†urai Gamalis.
Sementara Ichruni Lutfhi Sarasakti juga menyarankan untuk melakukan sharing dengan KPU Kaltim atas setiap permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Berau. Ichrun juga mengatakan, bahwa DPRD Kaltim juga terbuka jika memang ada kendala-kendala siap untuk bersama-sama mencarikan solusinya.
“Untuk langkah awal selain komunikasi dengan Pemda setempat, jika ada kendala lakukan pula sharing dengan KPU Kaltim,†saran Ichrun. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Beberapa waktu lalu, saat monitoring oleh Komisi Gabungan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilpres 2014 keluhan ini sudah kami dengarkan langsung dari Ketua KPU Berau, kita sarankan untuk komunikasi lebih dulu dengan pemerintah daerah setempat,†kata Gamalis.
Terkait hal itu, Ketua KPU Berau Roby Maula juga sempat mengeluhkan status lahan yang yang kini ditempati menjadi kantor sekretariat KPU Berau belum menjadi milik KPU Berau. Menurut Roby Maula, Ketua KPU Berau, status lahan sangat menghambat optimalisasi kerja KPU Berau, sebab menjadi kendala KPU dalam menerima bantuan-bantuan keuangan karena status lahan yang belum jelas.
Menanggapi hal tersebut, Gamalis lebih lanjut mengatakan, bahwa DPRD Kaltim secara terbuka tentu akan membantu mengupayakan agar KPU Berau tidak lagi terganjal akibat status lahan. Namun demikian, tentu hal ini harus lebih dulu dikomunikasikan kepada pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Berau.
“Diperjelas lebih dulu status lahan saat ini milik siapa, tentu pemda Berau yang lebih paham. Nantinya tentu kaitannya dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kalo kita di DPRD Kaltim siap untuk memberikan bantuan guna optimalisasi kinerja KPU Berau,†ungkap Gamalis.
Nantinya jika telah dikomunikasikan kepada pemda setempat, Gamalis menyarankan untuk tetap melakukan komunikasi dengan DPRD Kaltim, terutama pada Komisi terkait yaitu Komisi I yang membidangi masalah hukum.
“Saya sangat memahami jika kendala ini menyulitkan KPU Berau dalam menrima bantuan-bantuan keuangan terutama jika ingin melakukan renovasi pada gedung yang dinilia sudah kurang layak karena bangunan yang dianggap rawan dari konflik-konflik terutama saat pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu,†urai Gamalis.
Sementara Ichruni Lutfhi Sarasakti juga menyarankan untuk melakukan sharing dengan KPU Kaltim atas setiap permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Berau. Ichrun juga mengatakan, bahwa DPRD Kaltim juga terbuka jika memang ada kendala-kendala siap untuk bersama-sama mencarikan solusinya.
“Untuk langkah awal selain komunikasi dengan Pemda setempat, jika ada kendala lakukan pula sharing dengan KPU Kaltim,†saran Ichrun. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014