Sendawar (ANTARA Kaltim) - Kondisi infrastruktur jalan secara global di Provinsi Kalimantan Timur masih jauh dari kata ideal. Selain banyak kerusakan, tidak sedikit akses jalan antar wilayah di daerah masih sulit dijangkau terlebih daerah perbatasan seperti Long Pahangai dan Long Apari Kabupaten Kutai Barat. Komisi Pemilihan Umum Kubar pun mengaku kesulitan mendistribusikan logistik ke sejumlah wilayah tersebut.
Hal tersebut terungkap ketika komisi gabungan DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Syahrun HS dan anggota yakni Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja, Sarkowi V Zahry, Waris Husein, Ali Hamdi, Abdurrohim, Ahmad Abdullah, Very Diana Wang, Sudarno, dan Syaparudin berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kubar di Sendawar, Jumat (4/7).
Anggota DPRD Kaltim Syaparudin mengatakan kunjungan rombongan komisi gabungan dalam rangka melihat lebih dekat bagaimana kesiapan KPU Kubar dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan kondusif.
“Secara geografis Kaltim khususnya Kubar memiliki daerah yang cukup luas. Dipisahkan oleh sungai panjang, gunung, bukit juga hutan. Oleh sebab itu penting bagi dewan untuk mengetahui sejauh mana kesulitan KPU Kubar agar ketika dewan bisa membantu dengan tupoksinya,†tutur Syaparudin.
Sedangkan terkait dengan keluhan dari KPU Kubar terkait infrastruktur akses jalan penghubung antara kecamatan dan wilayah lain dinilai syaraprudin merupakan hal mustahil jika perbaikan infrastruktur jalan dilakukan dalam beberapa hari kedepan akan tetapi pihaknya akan menyampaikannya kepada komisi pembidangan di dewan untuk bisa diinformasikan ke Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Persoalan pembangunan infrastruktur jalan antar daerah memang sudah seharusnya menjadi prioritas dalam program pembangunan dalam arti luas pemerintah provinsi Kaltim mengingat hal itu merupakan persoalan krusial khususnya berkaitan dengan pemecahan isolasi agar pembangunan ekonomi hingga sumber daya manusia bisa terlaksana dengan baik,†ungkap Syaparudin.
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi menuturkan pihaknya juga pernah menyampaikan persoalan infrastruktur jalan antar daerah ke Pemprov Kaltim melalui sejumlah pertemuan akan tetapi memang sesuai dengan visi dan misi gubernur adalah fokus kepada penyelesaian Bandara Samarinda Baru, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan lainnya.
Akan tetapi Kata Ali, dengan kondisi ril saat ini, tidak lantas dijadikan alasan bagi penyelenggara pilpres untuk tidak berkerja maksimal dan tidak terdistribusinya surat suara hingga ke seluruh TPS.“Penyelenggara pemilu harusnya tetap berfokus bagaimana surat suara hingga semua perlengkapannya terdistribusi secara merata dan sesuai dengan jadwal. Yang tidak kalah penting, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak suaranya di pilpres mendatang,†kata Ali Hamdi.
Sementara itu Ketua KPU Kubar Irianto mengatakan pihaknya mengapresiasi atas kunjungan kerja dari komisi gabungan dewan kaltim, sebab masih mau mendengarkan aspirasi dari pihaknya terkait beragam dinamika yang dihadapi dilapangan.
“Kami hanya mendapat anggaran yang terbilang sedikit untuk melaksanakan seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu. Padahal jika melihat kondiri dilapangan dengan letak geografisnya, pihaknya harus memaksimalkan anggaran yang ada,†ucap Irianto didampingi Sekretaris KPU Kubar Isak Pongsamma, Ardikus Hanye Bagian Divisi Hukum KPU Kubar, dan Martinus Bagian Divisi Perencanaan dan Logisitik KPU Kubar.
Terkait kendala kesulitan menyalurkan logistik ke daerah pedalaman dan perbatasan, pemerintah setempat sebenarnya siap membantu.
“Pemkab sudah membantu dengan menyiapkan speedboat untuk menjangkau sejumlah kecamatan baik soal sosialisasi hingga distribusi surat suara akan tetapi tetap saja kendaraan tersebut tidak bisa menjangkau dua daerah tersebut karena sungai berbentuk riam-riam yang curam,†kata Irianto.
Kendati demikian pihaknya tetap berkewajiban agar semua tahapan bisa diselesaikan salah satunya bekerja sama dengan kepala desa, hingga para tokoh adat dan masyarakat agar tetap bisa sampai ke lokasi.
“Tidak hanya mewakili KPU Kubar, tetapi seluruh masyarakat kutai barat mengharapkan DPRD kaltim agar bisa menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah provinsi agar persoalan infrastruktur jalan antar daerah dan kecamatan bisa menjadi prioritas dalam APBD Kaltim mendatang,†harap Irianto.
Selain itu, ia berharap DPRD bisa menyampaikan ke KPU pusat agar tidak menyamaratakan anggaran penyelenggaran pemilu di Kaltim dengan daerah lainnya. Sebab jika di Jawa dengan Rp200 juta bisa melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kabupaten itu wajar sebab akses jalan antarkecamatan terhubung dengan infrastruktur yang memadai, kondisi tersebut berbalik seratus persen ketika dihadapkan di daerah Kaltim seperti kubar.
â€Jika misalnya dengan anggaran yang sama diberikan maka itu hanya cukup untuk sarana transportasi dalam sosialisasi mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk transportasi,†pungkas Irianto.(Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal tersebut terungkap ketika komisi gabungan DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Syahrun HS dan anggota yakni Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja, Sarkowi V Zahry, Waris Husein, Ali Hamdi, Abdurrohim, Ahmad Abdullah, Very Diana Wang, Sudarno, dan Syaparudin berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kubar di Sendawar, Jumat (4/7).
Anggota DPRD Kaltim Syaparudin mengatakan kunjungan rombongan komisi gabungan dalam rangka melihat lebih dekat bagaimana kesiapan KPU Kubar dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan kondusif.
“Secara geografis Kaltim khususnya Kubar memiliki daerah yang cukup luas. Dipisahkan oleh sungai panjang, gunung, bukit juga hutan. Oleh sebab itu penting bagi dewan untuk mengetahui sejauh mana kesulitan KPU Kubar agar ketika dewan bisa membantu dengan tupoksinya,†tutur Syaparudin.
Sedangkan terkait dengan keluhan dari KPU Kubar terkait infrastruktur akses jalan penghubung antara kecamatan dan wilayah lain dinilai syaraprudin merupakan hal mustahil jika perbaikan infrastruktur jalan dilakukan dalam beberapa hari kedepan akan tetapi pihaknya akan menyampaikannya kepada komisi pembidangan di dewan untuk bisa diinformasikan ke Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Persoalan pembangunan infrastruktur jalan antar daerah memang sudah seharusnya menjadi prioritas dalam program pembangunan dalam arti luas pemerintah provinsi Kaltim mengingat hal itu merupakan persoalan krusial khususnya berkaitan dengan pemecahan isolasi agar pembangunan ekonomi hingga sumber daya manusia bisa terlaksana dengan baik,†ungkap Syaparudin.
Hal senada disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Ali Hamdi menuturkan pihaknya juga pernah menyampaikan persoalan infrastruktur jalan antar daerah ke Pemprov Kaltim melalui sejumlah pertemuan akan tetapi memang sesuai dengan visi dan misi gubernur adalah fokus kepada penyelesaian Bandara Samarinda Baru, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan lainnya.
Akan tetapi Kata Ali, dengan kondisi ril saat ini, tidak lantas dijadikan alasan bagi penyelenggara pilpres untuk tidak berkerja maksimal dan tidak terdistribusinya surat suara hingga ke seluruh TPS.“Penyelenggara pemilu harusnya tetap berfokus bagaimana surat suara hingga semua perlengkapannya terdistribusi secara merata dan sesuai dengan jadwal. Yang tidak kalah penting, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak suaranya di pilpres mendatang,†kata Ali Hamdi.
Sementara itu Ketua KPU Kubar Irianto mengatakan pihaknya mengapresiasi atas kunjungan kerja dari komisi gabungan dewan kaltim, sebab masih mau mendengarkan aspirasi dari pihaknya terkait beragam dinamika yang dihadapi dilapangan.
“Kami hanya mendapat anggaran yang terbilang sedikit untuk melaksanakan seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu. Padahal jika melihat kondiri dilapangan dengan letak geografisnya, pihaknya harus memaksimalkan anggaran yang ada,†ucap Irianto didampingi Sekretaris KPU Kubar Isak Pongsamma, Ardikus Hanye Bagian Divisi Hukum KPU Kubar, dan Martinus Bagian Divisi Perencanaan dan Logisitik KPU Kubar.
Terkait kendala kesulitan menyalurkan logistik ke daerah pedalaman dan perbatasan, pemerintah setempat sebenarnya siap membantu.
“Pemkab sudah membantu dengan menyiapkan speedboat untuk menjangkau sejumlah kecamatan baik soal sosialisasi hingga distribusi surat suara akan tetapi tetap saja kendaraan tersebut tidak bisa menjangkau dua daerah tersebut karena sungai berbentuk riam-riam yang curam,†kata Irianto.
Kendati demikian pihaknya tetap berkewajiban agar semua tahapan bisa diselesaikan salah satunya bekerja sama dengan kepala desa, hingga para tokoh adat dan masyarakat agar tetap bisa sampai ke lokasi.
“Tidak hanya mewakili KPU Kubar, tetapi seluruh masyarakat kutai barat mengharapkan DPRD kaltim agar bisa menyampaikan permasalahan ini ke pemerintah provinsi agar persoalan infrastruktur jalan antar daerah dan kecamatan bisa menjadi prioritas dalam APBD Kaltim mendatang,†harap Irianto.
Selain itu, ia berharap DPRD bisa menyampaikan ke KPU pusat agar tidak menyamaratakan anggaran penyelenggaran pemilu di Kaltim dengan daerah lainnya. Sebab jika di Jawa dengan Rp200 juta bisa melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kabupaten itu wajar sebab akses jalan antarkecamatan terhubung dengan infrastruktur yang memadai, kondisi tersebut berbalik seratus persen ketika dihadapkan di daerah Kaltim seperti kubar.
â€Jika misalnya dengan anggaran yang sama diberikan maka itu hanya cukup untuk sarana transportasi dalam sosialisasi mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk transportasi,†pungkas Irianto.(Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014