Bulungan (ANTARA Kaltim) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim melakukan penjajakan dalam rangka rencana pembentukan kelembagaan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kaltim
“Karena Provinsi Kaltara merupakan provinsi baru maka perlu pembentukan kelembagaan Kependudukan dan KB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ber KB,†kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Yanrizal Makmur , saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Provinsi Kaltara, Rabu (3/7).
Ia mengatakan, bentuk kelembagaan tersebut apakah perlu dibentuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltara atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD).. Guna menentukan kelembagaan KB maka diperlukan kajian akademis.
BKKBN Kaltim dalam hal ini bekerjasama dengan tim pengkaji dari perguruan tinggi Universitas Mulawarman (Unmul). Hasilnya nanti akan disampaikan kepada BKKBN pusat dan pemerintah Provinsi Kaltara sebagai rekomendasi untuk menentukan bentuk kelembagaan KB di Provinsi Kaltara.
Yenrizal menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai daerah baru, maka sudah tentu mengalami keterbatasan tenaga, sumber daya manusia (SDM) serta tingkat pelayanan, sehingga perlu mendapat perhatian serius baik dari pemerintah Provinsi Kaltara, BKKBN Kaltim maupun BKKBN pusat.
Misalnya pemerintah provinsi Kaltara menyiapkan tenaga penyuluh lapangan dan tenaga medis, BKKBN Provinsi Kaltim siap melatih guna meningkatkan keterampilan dan SDM serta BKKBN pusat membantu peralatan kontrasepsi dan anggaran,
Dikemukakannya bahwa semua saling bersinergi,karena program KB bukan hanya malasalah kontrasepsi tetapi juga memberikan pengetahuan kepada para remaja agar terhindar dari pergaulan seks bebas, narkoba dan tertular HIV/AIDS.
Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, pendidikan , kesejahteraan keluarga, menekan angka kematian ibu dan anak, menekan laju pertumbuhan penduduk serta menciptakan penduduk tumbuh seimbang.
“Jika penduduk terlalu banyak dan SDM nya tidak berkualitas maka akan menjadi beban dalam pembangunan, menimbulkan gejolak sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, serta meningkatnya kriminalitas,†kata Yenrizal.
Sementara itu Asisten II Provinsi Kaltara, Syaiful Herman menanggapi adanya rencana pembentukan kelembagaan KB di Provinsi Kaltara,sependapat karena provinsi Kaltara daerah yang baru sangat membutuhkan lembaga-lembaga tehnis.
Menurutnya meskipun di Provinsi Kaltara penduduknya masih jarang, tapi program KB sangat diperlukan, sebab program KB bukan melarang orang untuk memiliki anak, tetapi mengatur jarak kelahiran anak, supaya keluarga bisa tertata dengan baik. Baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang dari orang tua.
Syaiful menegaskan jika sudah terbentuk kelembagaan KB apapun bentuknya , pemerintah Provinsi Kaltara harus memberikan dukungan penyediaan tenaga lapangan, ,medis, anggaran dan setiap Puskesmas memiliki tenaga dokter.
“Harapan saya dengan terbentuknya kelembagaan KB dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak , menurunkan angka kelahiran serta peningkatan kesejahterean keluarga,â€ujarnya (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“Karena Provinsi Kaltara merupakan provinsi baru maka perlu pembentukan kelembagaan Kependudukan dan KB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ber KB,†kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Yanrizal Makmur , saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Provinsi Kaltara, Rabu (3/7).
Ia mengatakan, bentuk kelembagaan tersebut apakah perlu dibentuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltara atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD).. Guna menentukan kelembagaan KB maka diperlukan kajian akademis.
BKKBN Kaltim dalam hal ini bekerjasama dengan tim pengkaji dari perguruan tinggi Universitas Mulawarman (Unmul). Hasilnya nanti akan disampaikan kepada BKKBN pusat dan pemerintah Provinsi Kaltara sebagai rekomendasi untuk menentukan bentuk kelembagaan KB di Provinsi Kaltara.
Yenrizal menjelaskan Provinsi Kaltara sebagai daerah baru, maka sudah tentu mengalami keterbatasan tenaga, sumber daya manusia (SDM) serta tingkat pelayanan, sehingga perlu mendapat perhatian serius baik dari pemerintah Provinsi Kaltara, BKKBN Kaltim maupun BKKBN pusat.
Misalnya pemerintah provinsi Kaltara menyiapkan tenaga penyuluh lapangan dan tenaga medis, BKKBN Provinsi Kaltim siap melatih guna meningkatkan keterampilan dan SDM serta BKKBN pusat membantu peralatan kontrasepsi dan anggaran,
Dikemukakannya bahwa semua saling bersinergi,karena program KB bukan hanya malasalah kontrasepsi tetapi juga memberikan pengetahuan kepada para remaja agar terhindar dari pergaulan seks bebas, narkoba dan tertular HIV/AIDS.
Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas SDM, kesehatan, pendidikan , kesejahteraan keluarga, menekan angka kematian ibu dan anak, menekan laju pertumbuhan penduduk serta menciptakan penduduk tumbuh seimbang.
“Jika penduduk terlalu banyak dan SDM nya tidak berkualitas maka akan menjadi beban dalam pembangunan, menimbulkan gejolak sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, serta meningkatnya kriminalitas,†kata Yenrizal.
Sementara itu Asisten II Provinsi Kaltara, Syaiful Herman menanggapi adanya rencana pembentukan kelembagaan KB di Provinsi Kaltara,sependapat karena provinsi Kaltara daerah yang baru sangat membutuhkan lembaga-lembaga tehnis.
Menurutnya meskipun di Provinsi Kaltara penduduknya masih jarang, tapi program KB sangat diperlukan, sebab program KB bukan melarang orang untuk memiliki anak, tetapi mengatur jarak kelahiran anak, supaya keluarga bisa tertata dengan baik. Baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang dari orang tua.
Syaiful menegaskan jika sudah terbentuk kelembagaan KB apapun bentuknya , pemerintah Provinsi Kaltara harus memberikan dukungan penyediaan tenaga lapangan, ,medis, anggaran dan setiap Puskesmas memiliki tenaga dokter.
“Harapan saya dengan terbentuknya kelembagaan KB dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak , menurunkan angka kelahiran serta peningkatan kesejahterean keluarga,â€ujarnya (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014