Samarinda (ANTARA Kaltim) - Jumlah penderita HIV/AIDS di Kaltim dan Kaltara cukup mengkhawatirkan karena mencapai 3.502 orang sehingga diperlukan keseriusan semua pihak menekan penyeberannya mengingat Global Found tidak lagi memberikan pendanaan mulai 2015.
"Semua pihak harus memahami pentingnya pendanaan dalam menekan penyebaran HIV/AIDS, khususnya pemerintah agar memberikan dana cukup untuk program penanggulangan kasus HIV/AIDS," ujar Wakil Gubernur Kaltim M Mukmin Faisyal di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan, data penderita HIV/AIDS yang mencapai 3.502 itu berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim secara kumulatif sejak 1987 hingga saat ini.
Dari jumlah 3.502 penderita tersebut, kata dia, terdapat 1.074 orang di antaranya sudah menjadi penderita AIDS, kemudian 430 orang di antaranya telah meninggal.
Menurut dia, satu hal yang mengkhawatirkan adalah penularan HIV/AIDS sudah menyebar ke berbagai kalangan, termasuk menular kepada ibu hamil karena suaminya yang sering berhubungan di luar.
Bahkan, kata dia, tercatat sudah terdapat 52 ibu hamil yang dinyatakan positif HIV yang melahirkan bayinya di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
"Apabila ditinjau dari lokasi penemuan pengidap HIV dan AIDS, maka semua kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Kaltara sudah terdapat orang yang positif HIV/AIDS, bahkan sudah menyebar di desa dan kelurahan.
Berdasarkan data yang ada, penyebaran penyakit itu kini sudah bergeser, yakni yang semula ada pada wanita pekerja seks (WPS) di lokalisasi, sekarang sudah ada di masyarakat terutama pada ibu rumah tangga dan lainnya.
Untuk mencegah penularannya, kata Mukmin, maka partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan, terutama meningkatkan dukungan pendanaan dalam memaksimalkan program penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim.
Terlebih pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS sudah tidak bisa mengharapkan bantuan dari luar negeri, karena sesuai komitmen awal Global Found dengan Pemerintah Indonesia bahwa bantuan akan berkurang setiap tahun dan akan berakhir pada 2015.
Untuk itu, katanya, apabila ingin fokus menanggulangi HIV dan AIDS, maka harus menyediakan dana dari masing-masing APBD, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, di samping sumber dana lain.
"Apabila tidak dianggarkan yang cukup, semua program penanggulangan HIV dan AIDS yang sudah berjalan dengan baik dan banyak menemukan pengidap akan sia-sia, kemudian bisa menyebabkan bertambahnya kasus pengidap HIV/AIDS baru," kata Mukmin.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Semua pihak harus memahami pentingnya pendanaan dalam menekan penyebaran HIV/AIDS, khususnya pemerintah agar memberikan dana cukup untuk program penanggulangan kasus HIV/AIDS," ujar Wakil Gubernur Kaltim M Mukmin Faisyal di Samarinda, Jumat.
Ia mengatakan, data penderita HIV/AIDS yang mencapai 3.502 itu berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim secara kumulatif sejak 1987 hingga saat ini.
Dari jumlah 3.502 penderita tersebut, kata dia, terdapat 1.074 orang di antaranya sudah menjadi penderita AIDS, kemudian 430 orang di antaranya telah meninggal.
Menurut dia, satu hal yang mengkhawatirkan adalah penularan HIV/AIDS sudah menyebar ke berbagai kalangan, termasuk menular kepada ibu hamil karena suaminya yang sering berhubungan di luar.
Bahkan, kata dia, tercatat sudah terdapat 52 ibu hamil yang dinyatakan positif HIV yang melahirkan bayinya di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
"Apabila ditinjau dari lokasi penemuan pengidap HIV dan AIDS, maka semua kabupaten dan kota di Kaltim termasuk Kaltara sudah terdapat orang yang positif HIV/AIDS, bahkan sudah menyebar di desa dan kelurahan.
Berdasarkan data yang ada, penyebaran penyakit itu kini sudah bergeser, yakni yang semula ada pada wanita pekerja seks (WPS) di lokalisasi, sekarang sudah ada di masyarakat terutama pada ibu rumah tangga dan lainnya.
Untuk mencegah penularannya, kata Mukmin, maka partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan, terutama meningkatkan dukungan pendanaan dalam memaksimalkan program penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim.
Terlebih pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS sudah tidak bisa mengharapkan bantuan dari luar negeri, karena sesuai komitmen awal Global Found dengan Pemerintah Indonesia bahwa bantuan akan berkurang setiap tahun dan akan berakhir pada 2015.
Untuk itu, katanya, apabila ingin fokus menanggulangi HIV dan AIDS, maka harus menyediakan dana dari masing-masing APBD, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, di samping sumber dana lain.
"Apabila tidak dianggarkan yang cukup, semua program penanggulangan HIV dan AIDS yang sudah berjalan dengan baik dan banyak menemukan pengidap akan sia-sia, kemudian bisa menyebabkan bertambahnya kasus pengidap HIV/AIDS baru," kata Mukmin.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014