Pasokan material batu lokal untuk IKN masih dari Paser

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerangkan bahwa material batu gunung lokal untuk kebutuhan konstruksi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dari Kabupaten Paser, sementara belum ada pasokan dari daerah lain, seperti dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kami juga terus mendorong agar perusahaan Kaltim yang memiliki izin operasional galian C lebih banyak dikerjasamakan untuk kebutuhan material konstruksi IKN," ujar Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Dinas ESDM Kaltim Sukariamat, di Samarinda, Kamis.

Saat ini, perusahaan yang memasok kebutuhan material batu gunung untuk konstruksi IKN, yakni PT Kuarindo Pratama Jaya yang beroperasi di Kabupaten Paser, Kaltim, dengan 2-3 kali distribusi per bulan. Sekali pengiriman sebanyak 2.300 kubik melalui transportasi tongkang berkapasitas 230 feet.

Ia mengungkapkan bahwa memang sebelumnya ada perusahaan pengelola galian C di Penajam Paser Utara yang berpotensi bisa memasok material batu ke IKN, namun izin operasionalnya sudah habis dan tak bisa diperpanjang karena masuk dalam wilayah pengembangan IKN.

Menurutnya, meskipun potensi material tersedia di Kabupaten Penajam Paser Utara, namun peraturan pengembangan wilayah IKN membatasi pemberian izin eksplorasi dan operasi produksi.

Sukariamat menambahkan bahwa PT Arsari Batu Karya yang lokasinya di Penajam Paser Utara, merupakan salah satu perusahaan yang pernah mengelola galian C untuk memasok kebutuhan material konstruksi IKN. Tetapi kini izinnya sudah tidak bisa diperpanjang.

"Perusahaan ini sebelumnya telah melakukan operasi produksi, namun izinnya tidak dapat diperpanjang karena masuk dalam wilayah pengembangan IKN," katanya pula.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa izin eksplorasi di wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Sukariamat belum dapat memastikan apakah ini akan cukup untuk mendukung kebutuhan material di IKN.

Dia menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk pembangunan IKN. "Kita harus mempertimbangkan kepentingan negara dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijak," ujar Sukariamat.