Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan target investasi dana pembangunan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia, bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN) pada 2024 lebih kurang Rp100 triliun.
"Kami optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024," kata Kepala OIKN Bambang Susantono di Penajam, Minggu.
Ia mengatakan, dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.
Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp41 triliun.
Menurut dia, investasi yang sudah masuk dan yang bakal masuk di ibu kota negara baru itu, berasal dari berbagai sektor dengan skala investasi yang berbeda-beda.
Presiden Jokowi akan melakukan lagi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan fisik baru di Kota Nusantara pada Januari sampai Februari 2024 yang dikerjakan sekitar 15 investor.
OIKN terus komitmen untuk meningkatkan realisasi investasi di ibu kota negara masa depan Indonesia, salah satu upaya dengan melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di Kota Nusantara.
Ia mengatakan, sesuai prinsip berpemerintahan yang baik, OIKN sangat cermat untuk menyeleksi investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara baru Indonesia menjadi kota cerdas.
"Kami target sepanjang 2024 investasi masuk di Kota Nusantara sekitar Rp100 juta, berasal dari investor domestik maupun luar negeri," tambahnya.
Investor domestik dengan skala konglomerat di Indonesia telah berkontribusi dengan membangun kawasan lahan campuran di ibu kota negara masa depan Indonesia.
Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), demikian Bambang Susantono.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024