Anggota DPRD Kaltim minta pemprov antisipasi lonjakan harga Bapokting

Anggota DPRD Kalimantan Timur Ali Hamdi meminta pemerintah provinsi mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok penting (Bapokting) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024

 

"Pemerintah mesti mengambil langkah antisipatif, termasuk inspeksi mendadak ke pasar secara rutin dan berkala, bukan hanya sekali-sekali," ujar Ali Hamdi di Samarinda, Rabu.

 

Ali Hamdi yang juga legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara mengatakan, kenaikan harga sembako ini sangat memberatkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. 

 

Ia menilai, pemerintah provinsi harus hadir untuk melindungi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

 

"Oleh karena itu pemerintah harus hadir, karena tugas pemerintah itu melindungi rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945," tutur anggota Komisi III itu.

 

Ia menyampaikan, kenaikan harga sembako ini tidak hanya terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, tetapi juga sudah terasa sejak beberapa bulan lalu. 

 

Ia khawatir, jika tidak segera ditangani, harga sembako akan semakin melonjak saat tahun baru.

 

"Apalagi beberapa bulan lagi menghadapi Ramadhan, sehingga kami minta kepada pemerintah melakukan stabilitas harga pasar," ujar Ali Hamdi.

 

Politisi dari fraksi PKS itu, mengatakan bahwa sembako yang kerap mengalami kenaikan harga antara lain adalah beras, minyak goreng, bawang merah dan putih, gula, garam, daging sapi, susu, telur, serta gas elpiji.

 

Ia meminta pemerintah provinsi untuk mencarikan solusi agar harga sembako ini bisa stabil dan terjangkau.

 

"Ini kalau bisa jangan ada yang melonjak. Apalagi loncatannya itu sampai 100 persen," ucap Ali Hamdi.

 

Salah satu solusi yang ia usulkan adalah memastikan ketersediaan bahan pokok dengan proyeksi ketahanan empat bulan ke depan. Namun, ia menekankan, ketersediaan bahan pokok ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan para petani lokal di Kaltim.

 

"Jadi kalau ini impor terus petani kita masih tetap bisa melakukan tugasnya tidak masalah. Tapi kalau ini mau matikan, seperti beras jadi anjlok, karena harganya jauh, ini yang tidak kita inginkan," tegasnya.

 

Ia berharap, pemerintah provinsi bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga sembako ini. 

 

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga ketahanan pangan.

 

"Jangan sampai kita terjebak dalam krisis pangan," tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)