Samarinda (ANTARA Kaltim) - Momentum perubahan kepemimpinan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan perubahan radikal dalam penataan kota besar di Kalimantan timur yang mengacu pada konsep kota modern.
Diketahui, selama ini bertahun-tahun upaya pemerintah untuk mengatasi banjir dianggap gagal. Beragam alasan mengemuka. Mulai dari program yang tidak tepat, kurangseriusnya pemerintah mengatasinya, hingga faktor tata kota yang tidak teratur. Belum lagi bicara kemacetan, keterbatasan ruang jalan yang mampu memecah kemacetan, dan minimnya lahan parker umum.
Hal itu diutarakan Anggota DPRD Kaltim Bahrid Buseng, beberapa waktu lalu. “Seharusnya sudah sejak lama Kaltim memiliki pemikiran untuk mengonsep tata kotanya dengan lebih modern. Kondisi sekarang, terutama Samarinda sebagai ibukota provinsi, sangat jauh dari kata ideal untuk daerah yang sedang berkembang,†urainya.
Menurutnya, sumber daya alam yang berlimpah harusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan, infrastruktur dan sektor penunjang lainnya.
“Sayangnya, meski DPRD sudah berjuang mati-matian di pos anggaran pembangunan, konsep pembangunan kota di Kaltim masih belum optimal. Tak usah bicara infrastruktur besar dulu. Sistem drainase yang sebenarnya jadi fasilitas vital masyarakat, belum bisa disiapkan dengan baik oleh pemerintah. Apalagi kalau bicara soal banjir, longsor dan lain sebagainya,†ucapnya.
Meski kaya, di banding provinsi lain yang intens membangun, Kaltim sangat tertinggal dalam mengelola tata kotanya. Respons pemegang kebijakan dicap lambat oleh masyarakat. Contohnya fasilitas jalan yang sempit di samarinda, belum ada solusi ideal. Padahal, meningkatnya volume kendaraan setiap tahunnya, tidak bisa diredam. “Ironisnya pemerintah terkesan lambat dalam menanganinya. Setelah ada kasus atau kejadian yang merugikan masyarakat dan terekspos oleh media dulu baru kemudian ada langkah riil,†lugasnya.
Ia berharap pemikiran akan tata kota modern ini harusnya disepakati bersama di tingkat eksekutif. Harus ada satu visi dan semangat yang sama. “Tentunya seluruh stakeholder juga harus bekerja sama dalam mengonsep ulang tata kota di Kaltim.
Tidak hanya membebankan pekerjaan kepada pemerintah kota, pihak perusahaan yang berada di kota maupun kabupaten di kaltim juga harus ikut andil dan mendukung agar konsep tata kota kita semakin maksimal. Jumlah anggaran untuk pembangunan di Kaltim besar sekali. Semua berharap agar anggaran yang besar tersebut dapat diefektifkan,†ucap Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini mengakhiri. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Diketahui, selama ini bertahun-tahun upaya pemerintah untuk mengatasi banjir dianggap gagal. Beragam alasan mengemuka. Mulai dari program yang tidak tepat, kurangseriusnya pemerintah mengatasinya, hingga faktor tata kota yang tidak teratur. Belum lagi bicara kemacetan, keterbatasan ruang jalan yang mampu memecah kemacetan, dan minimnya lahan parker umum.
Hal itu diutarakan Anggota DPRD Kaltim Bahrid Buseng, beberapa waktu lalu. “Seharusnya sudah sejak lama Kaltim memiliki pemikiran untuk mengonsep tata kotanya dengan lebih modern. Kondisi sekarang, terutama Samarinda sebagai ibukota provinsi, sangat jauh dari kata ideal untuk daerah yang sedang berkembang,†urainya.
Menurutnya, sumber daya alam yang berlimpah harusnya bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan, infrastruktur dan sektor penunjang lainnya.
“Sayangnya, meski DPRD sudah berjuang mati-matian di pos anggaran pembangunan, konsep pembangunan kota di Kaltim masih belum optimal. Tak usah bicara infrastruktur besar dulu. Sistem drainase yang sebenarnya jadi fasilitas vital masyarakat, belum bisa disiapkan dengan baik oleh pemerintah. Apalagi kalau bicara soal banjir, longsor dan lain sebagainya,†ucapnya.
Meski kaya, di banding provinsi lain yang intens membangun, Kaltim sangat tertinggal dalam mengelola tata kotanya. Respons pemegang kebijakan dicap lambat oleh masyarakat. Contohnya fasilitas jalan yang sempit di samarinda, belum ada solusi ideal. Padahal, meningkatnya volume kendaraan setiap tahunnya, tidak bisa diredam. “Ironisnya pemerintah terkesan lambat dalam menanganinya. Setelah ada kasus atau kejadian yang merugikan masyarakat dan terekspos oleh media dulu baru kemudian ada langkah riil,†lugasnya.
Ia berharap pemikiran akan tata kota modern ini harusnya disepakati bersama di tingkat eksekutif. Harus ada satu visi dan semangat yang sama. “Tentunya seluruh stakeholder juga harus bekerja sama dalam mengonsep ulang tata kota di Kaltim.
Tidak hanya membebankan pekerjaan kepada pemerintah kota, pihak perusahaan yang berada di kota maupun kabupaten di kaltim juga harus ikut andil dan mendukung agar konsep tata kota kita semakin maksimal. Jumlah anggaran untuk pembangunan di Kaltim besar sekali. Semua berharap agar anggaran yang besar tersebut dapat diefektifkan,†ucap Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini mengakhiri. (Humas DPRD Kaltim/adv/yud/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014