Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Fadli Imawan mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser untuk mempercepat pekerjaan fisik demi menghindari Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dengan nilai besar pada akhir tahun anggaran.
"Realisasi anggaran DPUTR tidak mencapai 50 persen pada pertengahan November 2024. Padahal, anggaran akan segera berakhir. Kita meminta anggaran itu jangan menjadi SiLPA pada tahun berikutnya," Kata Fadli Imawan, di Tanah Grogot, Jumat.
Dalam rapat pembahasan realisasi anggaran dengan DPRD Paser, lanjut Fadli, DPUTR menjelaskan penyebab realisasi anggaran rendah yaitu keterlambatan lelang.
"Keterlambatan proses lelang karena kendala teknis dan kendala penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)," katanya.
Baca juga: DPRD Paser sahkan APBD 2024 sebesar Rp4,1 triliun
Fadli mengatakan faktor lain yang juga mempengaruhi realisasi anggaran rendah adalah masa transisi dari pengadaan secara konvensional ke aplikasi terpadu yaitu Sistem Infomasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang berjalan dua tahun terakhir.
Dia menilai proses lelang semestinya digelar segera setelah anggaran disahkan, sehingga masa kerja pengerjaan fisik lebih panjang.
“Itu yang menjadi perhatian kami berkali-kali. Semestinya pada November (anggaran) kami sahkan, pada Desember ada evaluasi ke pemerintah provinsi. Paling tidak, lelang bisa di lakukan pada Februari. Kalau lelang terlambat, masa kerja lebih pendek," katanya.
Namun pada rapat realisasi serapan anggaran, Fadli melanjutkan Dinas PUTR menjamin penyerapan anggaran tidak pada hanya 50 persen pada saat penutupan, sebagaimana pada posisi saat ini.
"Laporan mereka walaupun saat ini di bawah 50 persen, tapi progres berjalan. Secara teknis, mereka memperkirakan penyerapan akan mencapai 90 persen," katanya. (Adv)
Baca juga: DPRD Paser monitoring pembangunan jalan
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023