Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi II DPRD Kaltim Andarias P Sirenden mengatakan, perlu kesiapan matang jika menargetkan swasembada pangan 2018. Hal itu karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkesan tidak siap mengejar target swasembada pangan 2018.
"Ketidaksiapan bukan sejak pisah dengan Kaltara sehingga menyebabkan produksi pangan menurun. Ini akibat kurang dan tidakmatangannya perencanaan dan ketidakjelasan program. Lalu setelah Kaltim dan Kaltara berpisah, produksi pangan Kaltim menurun. Bukan itu yang menjadi penyebabnya. Tetapi, Kaltim memang tidak siap mengejar target 2018," beber Andarias.
Politikus Partai Hanura ini mengatakan, persoalan swasembada pangan bukan karena lahan pertanian sudah tidak lagi masuk wilayah Kalimantan Timur, seperti Nunukan dan Bulungan.
Menurutnya, ini berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah mengelola lahan yang dimiliki Kaltim. Andarias menilai pentingnya program penyediaan lahan efektif untuk swasembada pangan itu.
"Jadi bukan persoalan lahan di Bulungan, Nunukan yang kini menjadi bagian di Provinsi Kalimantan Utara sebagai alasan," lugasnya.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, pada 2009-2013 pemenuhan beras Kaltim tak pernah sampai 100 persen.
Paling tinggi 2009, yakni 97,47 persen. Hingga pada 2013, berdasarkan angka ramalan II pemenuhan beras kurang 74,8 ribu ton untuk 3,8 juta penduduk karena hanya terpenuhi 82,79 persen.
"Kekurangan ini perlu terus ditingkatkan dengan cara membuat dan menjalankan program-program yang dapat meningkatkan swasembada pangan yang sebelumnya belum efektif. DPRD sudah mendukung dengan kucuran anggaran. Jika dirasa belum mecukupi, segera rencanakan tahapan program, berikut rencana anggarannya agar bisa kami pelajari dan kami dukung dengan cepat," urainya.
Jika saat ini Kaltim belum dapat menargetkan swasembada pangan, yang terpenting sekarang bagi Andarias adalah Kaltim harus mengkaji dan
memperbaiki perencanaan untuk persiapan lahan serta mereview daerah mana saja yang memiliki potensi berdasarkan data yang ada.
"Sarana dan prasarana untuk meningkatkan swasembada pangan juga harus didukung , jadi meskipun Kaltim berpisah dengan Kaltara, Kaltim
tetap punya program yang mendukung tercapainya swasembada pangan 2018 itu nantinya," urainya mengakhiri. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Ketidaksiapan bukan sejak pisah dengan Kaltara sehingga menyebabkan produksi pangan menurun. Ini akibat kurang dan tidakmatangannya perencanaan dan ketidakjelasan program. Lalu setelah Kaltim dan Kaltara berpisah, produksi pangan Kaltim menurun. Bukan itu yang menjadi penyebabnya. Tetapi, Kaltim memang tidak siap mengejar target 2018," beber Andarias.
Politikus Partai Hanura ini mengatakan, persoalan swasembada pangan bukan karena lahan pertanian sudah tidak lagi masuk wilayah Kalimantan Timur, seperti Nunukan dan Bulungan.
Menurutnya, ini berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah mengelola lahan yang dimiliki Kaltim. Andarias menilai pentingnya program penyediaan lahan efektif untuk swasembada pangan itu.
"Jadi bukan persoalan lahan di Bulungan, Nunukan yang kini menjadi bagian di Provinsi Kalimantan Utara sebagai alasan," lugasnya.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, pada 2009-2013 pemenuhan beras Kaltim tak pernah sampai 100 persen.
Paling tinggi 2009, yakni 97,47 persen. Hingga pada 2013, berdasarkan angka ramalan II pemenuhan beras kurang 74,8 ribu ton untuk 3,8 juta penduduk karena hanya terpenuhi 82,79 persen.
"Kekurangan ini perlu terus ditingkatkan dengan cara membuat dan menjalankan program-program yang dapat meningkatkan swasembada pangan yang sebelumnya belum efektif. DPRD sudah mendukung dengan kucuran anggaran. Jika dirasa belum mecukupi, segera rencanakan tahapan program, berikut rencana anggarannya agar bisa kami pelajari dan kami dukung dengan cepat," urainya.
Jika saat ini Kaltim belum dapat menargetkan swasembada pangan, yang terpenting sekarang bagi Andarias adalah Kaltim harus mengkaji dan
memperbaiki perencanaan untuk persiapan lahan serta mereview daerah mana saja yang memiliki potensi berdasarkan data yang ada.
"Sarana dan prasarana untuk meningkatkan swasembada pangan juga harus didukung , jadi meskipun Kaltim berpisah dengan Kaltara, Kaltim
tetap punya program yang mendukung tercapainya swasembada pangan 2018 itu nantinya," urainya mengakhiri. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014