Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi I DPRD Kaltim Gunawarman menyayangkan keberadaan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim. Sebagai SKPD lembaga ini lebih banyak hanya menjalankan fungsi koordinatif sehingga terkesan tak punya greget dalam menjawab ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal.
“BPKP2DT seakan tak berdaya dalam menjawab tuntutan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan yang juga ingin menikmati hasil pembangunan sama halnya dengan saudara-saudara mereka di perkotaan,†ucapnya.
Politikus PKS ini menyebutkan, masalah pembagian kewenangan dengan instansi teknis perlu dipikirkan bersama ke depan, sehingga BPKP2DT program-programnya dapat dirasakan manfaatnya secara lebih nyata oleh masyarakat di pedalaman dan perbatasan.
“Selama ini BPKP2DT memiliki wewenang sebatas koordinator antar -SKPD yang memiliki hubungan perbatasan. Contohnya mengkoordiniir Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan bandara untuk Dinas Perhubungan,†sebutnya.
Terkait hal tersebut, dikatakan Gunawarman, Komisi I DPRD Kaltim, mendukung BPKP2DT untuk memiliki wewenang lebih, seperti adanya wewenang dalam pembangunan secara fisik di perbatasan.
“Untuk itu Komisi I mendukung penuh adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur wewenang tambahan yang dimaksudkan, sebagai bentuk partisipasi BPKP2DT membantu membangun di wilayah perbatasan†pungkasnya. (Humas DPRD kaltim/adv/lin/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
“BPKP2DT seakan tak berdaya dalam menjawab tuntutan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan yang juga ingin menikmati hasil pembangunan sama halnya dengan saudara-saudara mereka di perkotaan,†ucapnya.
Politikus PKS ini menyebutkan, masalah pembagian kewenangan dengan instansi teknis perlu dipikirkan bersama ke depan, sehingga BPKP2DT program-programnya dapat dirasakan manfaatnya secara lebih nyata oleh masyarakat di pedalaman dan perbatasan.
“Selama ini BPKP2DT memiliki wewenang sebatas koordinator antar -SKPD yang memiliki hubungan perbatasan. Contohnya mengkoordiniir Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan bandara untuk Dinas Perhubungan,†sebutnya.
Terkait hal tersebut, dikatakan Gunawarman, Komisi I DPRD Kaltim, mendukung BPKP2DT untuk memiliki wewenang lebih, seperti adanya wewenang dalam pembangunan secara fisik di perbatasan.
“Untuk itu Komisi I mendukung penuh adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur wewenang tambahan yang dimaksudkan, sebagai bentuk partisipasi BPKP2DT membantu membangun di wilayah perbatasan†pungkasnya. (Humas DPRD kaltim/adv/lin/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014