Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi I DPRD Kaltim Hermanto Kewot meminta agar kegiatan kampanye yang sedang berlangsung harus lebih disepakati batasannya. Termasuk evaluasi langsung yang tidak harus menunggu masa kampanye berakhir. Salah satunya yang paling mencolok pelibatan anak di bawah umur.
Meski secara tegas aturannya belum ada, jika dengan sengaja melibatkan anak untuk kegiatan kampanye, bisa menjadi pelanggaran. "Memang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye bagi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menjelaskan mengenai hal itu. Namun untuk perlindungan terhadap anak ini menjadi pelanggaran," sebut politisi yang bertugas di komisi bidang hukum ini.
Ia tak sepakat jika anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye, sebab dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sudah mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa berunsur kekerasan dan peperangan. "Mungkin ada alasan karena tidak ada menjaga anak saat mengikuti kegiatan kampanye. Hanya disayangkan jika dalam kegiatan tersebut anak dilibatkan, " kata Kewot.
Kewot berharap jangan ada unsur kesengajaan melibatkan anak pada kampanye. Perlu ada kajian terhadap dugaan-dugaan yang terjadi dalam kegiatan kampanye yang melanggar aturan. Hal ini menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberi rekomendasi parpol mana saja melakukan pelanggaran untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini sekaligus menjadi tugas parpol masing-masing beserta simpatisan agar berupaya mensosialisasikan aturan-aturan yang ada. Tak hanya mengenai pelibatan anak tapi juga semua aturan. Setidaknya paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh," urainya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika ada parpol yang mengantisipasi hal ini dengan menyediakan posko penitipan anak, tentu ini menjadi solusi agar anak tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye. "Sekarang tinggal bagaimana pengawasannya dilapangan agar masa kampanye yang hanya beberapa saja ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Meski secara tegas aturannya belum ada, jika dengan sengaja melibatkan anak untuk kegiatan kampanye, bisa menjadi pelanggaran. "Memang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye bagi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menjelaskan mengenai hal itu. Namun untuk perlindungan terhadap anak ini menjadi pelanggaran," sebut politisi yang bertugas di komisi bidang hukum ini.
Ia tak sepakat jika anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye, sebab dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sudah mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa berunsur kekerasan dan peperangan. "Mungkin ada alasan karena tidak ada menjaga anak saat mengikuti kegiatan kampanye. Hanya disayangkan jika dalam kegiatan tersebut anak dilibatkan, " kata Kewot.
Kewot berharap jangan ada unsur kesengajaan melibatkan anak pada kampanye. Perlu ada kajian terhadap dugaan-dugaan yang terjadi dalam kegiatan kampanye yang melanggar aturan. Hal ini menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberi rekomendasi parpol mana saja melakukan pelanggaran untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini sekaligus menjadi tugas parpol masing-masing beserta simpatisan agar berupaya mensosialisasikan aturan-aturan yang ada. Tak hanya mengenai pelibatan anak tapi juga semua aturan. Setidaknya paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh," urainya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika ada parpol yang mengantisipasi hal ini dengan menyediakan posko penitipan anak, tentu ini menjadi solusi agar anak tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye. "Sekarang tinggal bagaimana pengawasannya dilapangan agar masa kampanye yang hanya beberapa saja ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014